Rafael Todowela, kordinator Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) sedang berorasi di depan kantor DPRD Mabar, Senin, 6 Agustus 2018. (Foto: Floresa)

Labuan Bajo, Floresa.co – Tiba di kantor DPRD Manggarai Barat, Senin pagi, 6 Agustus 2018, massa aksi penolakan pembangunan saran wisata di Pulau Rinca menyampaikan sejumlah tuntutan.

Rafael Todowela, kordinator Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formapp Mabar) yang menggagas aksi ini mempertanyakan keberpihakan anggota dewan pada pelestarian alam di Manggarai Baratyang selama ini menjadi kunci dalam sektor pariwisata.

Todowela kecewa karena DPRD tidak mengambil sikap atas langkah pemerintah memberi izin kepada PT Komodo Segara Lestari.

“Pembangunan ini adalah berita duka. Mengapa bapak-bapak diam?” tegasnya dengan lantang.

“Taman Nasional Komodo adalah wilayah politik bapak. Sadarkah itu?,” lanjutnya.

DPRD, kata dia, harus menemui Kementerian Lingkungan Hidup yang memberi rekomendasi bagi penerbitan izin.

Massa juga mendesak DPRD segera mendatangi Kementerian Kehutanan agar segera mencabut ijin, juga menuntut Kepala Badan TNK segera menghentikan proyek itu.

Hingga berita ini diturunkan, dialog masih berlangsung di DPRD Mabar.

Rio Jempau/Ferdinand Ambo