Tampak pipa dalam kondisi rusak dan tidak dialiri air di Kampung Kaper, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Mabar. (Foto: Floresa).

Labuan Bajo, Floresa.coProyek pengadaan air minum bersih  di Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kabupaten itu diduga dikerjakan asal-asalan. Pasalnya banyak pipa tidak mengeluarkan air dan diduga tak lama sejak proyek itu selesai dikerjakan.

Pantauan Floresa.co, Senin 30 Juli 2018 pagi, di wilayah Kampung Kaper, Desa Golo Bilas, yang berjarak sekitar 1 Km dari pusat Kota, tampak banyak pipa kosong. Bahkan pada 2 jenis pipa yang berukuran sekitar 2 dim dan 4 dim, di beberapa titik patah dan tidak ditanam di dalam tanah.

Warga Kaper yang tidak ingin menyebutkan namanya mengakui kondisi pipa-pipa itu. Bahkan, katanya pipa induk yang terdapat di ruas jalan nasional TransFlores di wilayah juga tidak pernah dialiri air. Bak penampungnya juga demikian, tidak terisi air.

Kepala PUPR, Solus Rafael tidak menjelaskan secara detail terkait proyek itu. Ia justru meminta menanyakan langsung ke pihak yang bertanggung jawab.

“Silakan tanya ke PDAM (Perusahaan Daerah Ari Minum-red) kita sudah serahkan pengelolaanya ke mereka,” katanya kepada Floresa.co, Senin 30 Juli.

“Itukan tinggal dialiri air saja to,” ucapnya usai ditimpali pertanyaan terkait pipa-pipa yang teraliri air itu.

Pipa yang melintas di Kampung Kaper yang tidak dialiri air. (Foto: Floresa).

Solus juga tidak merinci besaran pagu anggaran proyek itu dan kembali meminta agar menanyakan hal itu ke pihak PDAM. “Saya tidak hafal ya, tahun anggaran 2017 atau kapan. Silakan konfirmasi ke PDAM,” katanya.

Sementara Kepala PDAM Mbeleling, Aurelius Endo yang hendak dikonfirmasi tidak berada di kantornya.

Dana APBD

Sebelumnya, Ketua DPRD Mabar Blasius Jeramun menyebut jumlah proyek tersebut bersumber dari APBD dengan total 2.5 miliar.

“Hasil konfirmasi saya ke pihak PUPR bahwa proyek itu tahun 2016 dengan pagu anggaran 2.5 miliar,” kata Jeramun.

“Penjelesan mereka sudah (di)audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan-red). Katanya tempo hari sudah dihitung kerugian negaranya oleh BPK,” lanjutnya.

Tetapi, kata Jeramun, pihaknya mempertanyakan laporan jumlah kerugian yang sangat minim sedangkan di sisi lain air tidak mengalir.

“Kerugian negara 23 juta, (tetapi) dengan kondisi tidak masuk air, (maka) kita pertanyakan,” ucapnya.

Menurut Jeramun, pihak PUPR berjanji akan segera memperbaiki pipa-pipa yang rusak itu.

“Katanya sekarang lakukan pembenahan.  Kita pertanyakan lagi, mengapa pembenahan tanggung jawab pemerintah lagi. Dimana tanggung jawab kontraktor. DPR sesalkan. Ini kegagalan PUPR dalam menjalankan tugas mereka,” pungkasnya.

Ferdinand Ambo/ARJ/Floresa