Gerbang masuk Pulau Komodo. (Foto: Venansius Haryanto)

Oleh: VENANSIUS HARYANTO, Peneliti di Sunspirit for Justice and Peace Labuan Bajo

Tulisan  “Welcome to Eco Village Komodo” dan “Selamat Datang di Kampoeng Wisata Pulau Komodo” menyambut setiap orang saat tiba di Pulau Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelayaran ke tempat itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 jam dari Labuan Bajo, ibukota Mabar.

Sarana transportasi umumnya dengan kapal ojek, sebutan masyarakat setempat untuk kapal berukuran kecil, dengan kapasitas penumpang di bawah 10 orang.

Pelayaran tidak saja menyenangkan dengan suguhan pesona pulau-pulau, tetapi juga menegangkan ketika melintasi area Batu Tiga yang arus lautnya sangat deras.

Beberapa dekade belakangan, Pulau Komodo menjadi begitu masyur, berkat anugerah istimewa sebagai habitat kadal raksasa komodo (Varanus komodoensis)

Kemasyuran pulau ini pun meledak, menyusul ditetapkannya ora, sebutan masyarakat setempat untuk reptil raksasa tersebut, sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia. 

Pulau Komodo bersama penghuni aslinya yang sudah beratus-ratus tahun hidup dengan budaya dan mata pencaharian sebagai petani, berburuh dan nelayan pun menjadi destinasi pariwisata yang mendunia, yang saban hari dikunjungi para turis, baik domestik maupun mancanegara.

Berkembangnya pariwisata di kawasan ini bermula dari terbentuknya Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) pada tahun 1980an. Bersamaan dengan itu, penduduk Pulau Komodo memasuki babak baru yaitu hidup sebagai masyarakat pariwisata. 

Mereka tidak lagi menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian awal mereka, yaitu bertani, berburuh dan melaut, tetapi pada pariwisata yang konon secara teoritik digolongkan sebagai sektor post-ekstraktif yang lebih berkelanjutan dalam banyak aspek. 

Kampung Komodo pun kemudian dideklarasikan sebagai desa atau kampung yang berbasis ekoturisme.

Pertanyaannya: sejauh mana ekoturisme membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat?

Ulasan ini, yang dirangkai dari pengalaman perjumpaan langsung dengan realitas masyarakat  di Pulau Komodo selama dua hari, pada satu sisi memperlihatan peluang yang menjanjikan melalui pengembangan desa berbasis ekoturisme. Namun, pada sisi yang lain juga terungkap berbagai krisis yang mereka alami.

Perubahan Mata Pencaharian 

Hingga sekarang, di kalangan masyarakat Komodo beredar beberapa versi cerita terkait asal-usul Komodo.

Setidaknya, cerita-cerita tersebut dihubungkan oleh satu benang merah bahwa Komodo merupakan saudara kembar dari penduduk asli Pulau Komodo.  Status sebagai saudara kembar ini terkonfirmasi melalui kisah-kisah a yang menggambarkan kedekatan hubungan warga dengan binatang tersebut. 

Dahulu kala, ketika warga masih menggantungkan hidup pada aktivitas berburuh, bagian dalam dari hewan buruhan sudah menjadi jatah tetap santapan Komodo. 

Sedemikian harmonisnya hubungan mereka, dilukiskan bahwa ketika warga baru saja berhasil menangkap hewan buruhan, segerombolan Komodo datang menghampir, karena mereka sudah tahu mereka pasti mendapat jatah. 

Di samping berburuh, penduduk Pulau Komodo juga menggantungkan hidup pada aktivitas bertani. Di daerah Loh Liang, tempat penangkaran Komodo, masih terdapat jejak-jejak kebun warga.

Bahkan, sebagian dari generasi sekarang masih berupaya membangun negosiasi dengan pihak TNK untuk mendapatkan hak milik atas tanah.

Setelah sekian lama berburuh dan bertani, penduduk Komodo pelan-pelan mencari peruntungan di laut dengan menjadi nelayan. Pekerjaan ini sangat dicintai oleh masyarakat Komodo, karena lebih mendatangkan manfaat dari segi ekonomi. 

Bersama warga dari beberapa pulau lain seperti Papagarang dan Rinca, warga Komodo tercatat sebagai pemasok ikan bagi masyarakat kota Labuan Bajo, bahkan Manggarai umumnya. 

Aktivitas nelayan ini lantas berkembang pesat pada era 1980an-1990an, di mana tercatat sekitar 200 kapal ikan/bagang yang setiap hari selalu mengitari pelabuhan tradisional Kampung Komodo. 

Seiring dengan aturan zonasi yang baru dari pihak TNK pada akhir 1990an dan awal 2000an, area tangkapan ikan masyarakat sudah semakin sempit. 

Tercatat hingga saat ini, hanya tersisa 3 kapal bagang yang masih aktif menangkap ikan. Imbasnya, harga ikan di Pulau Komodo saat ini lebih mahal ketimbang Labuan Bajo. 

Bahkan, kebutuhan akan lauk warga sebagiannya telah tergantikan oleh mie dan telur yang dijual di kios-kios yang letaknya hampir berdesak-desakan. 

Warga Komodo kini telah memasuki tahap baru dalam kehidupannya yaitu sebagai masyarakat pariwisata. Sekilas, kehidupan mereka pun tidak jauh-jauh amat dari kata sejahtera. 

Rumah tembok dan kayu berjejer, gang-gang kampung telah dirabatisasi, infrastruktur dasar seperti air minum, Puskesmas, SD dan SMP sudah cukup untuk membenarkan tesis itu. Tidak hanya itu, perederan uang pun sudah semakin tinggi. 

Mobilitas orang Komodo menuju Labuan Bajo juga sudah sangat tinggi. Edi, seorang kapten kapal yang berasal dari daerah tetangga,  Bima, Nusa Tenggara Barat bahkan bersaksi bahwa di Pulau Komodo sekarang ini tidak sulit mendapatkan uang. 

Sebagai kapten kapal saja, sehari ia rata-rata mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp 3.000.000. Pendapatannya sekarang jauh berbeda bak langit dan bumi ketika sebelumnya ia menjadi seorang pelayan toko di kota Labuan Bajo dengan hanya mendapat Rp 700.000 per bulan. 

Peluang dan Tantangan

Kisah sukses sebagian kecil orang di tengah kemajuan pariwisata, faktanya, juga muncul beiringan dengan sejumlah soal krusial.

Di bawah payung ekoturisme, menjadi pengrajin patung dan penjual souvenir merupakan mata pencaharian baru masyarakat Pulau Komodo. Sejauh ini, penduduk Pulau Komodo yang tercatat sebagai pengrajin patung berjumlah sekitar 50 orang, sedangkan sebagai penjual souvenir berjumlah kira-kira 150 orang. 

Para pengrajin patung rata-rata membangun usahanya langsung di Kampung Komodo. Biasanya mereka memanfaatkan area sempit di sekitar rumah atau juga di bawah kolong rumah. Sedangkan penjual souvenir sebagian besarnya terkonsentrasi di Loh Liang dengan lokasi jual yang sudah disiapkan oleh pihak TNK. Ada pula beberapa orang penjual souvenir yang lebih memilih untuk membuka usaha langsung di Kampung Komodo. 

Pada prosesnya patung yang dibuat oleh para pengrajin dibeli oleh para penjual souvenir dengan kisaran harga Rp 15.000 hingga Rp 250.000, yang sangat tergantung pada ukuran patung. Biasanya, para penjual souvenir bermitra dengan 2 hingga 3 pengrajin. 

Patung yang telah dibeli dari para pengrajin, oleh para penjual souvenir selanjutnya dipermak lagi, sehingga semakin menyerupai Komodo. Patung-patung ini awalnya diperhalus dengan menggunakan kertas pasir, selanjutnya dibuatkan sisik-sisik di sekujur tubuh patung. 

Tahap ini biasanya dikerjakan dalam waktu yang agak lama, sebab membutuhkan ketelitian yang tinggi. Setelah kedua tahap ini, patung tersebut dicat, dikeringkan lalu siap untuk dijual kepada para turis dengan kisaran harga yang mencapai 6 hingga 7 kali lipat.  

Di balik rutinitas dan keasyikan mereka menekuni profesi baru tersebut, tedapat satu dua kisah menarik. Ketika ditanya terkait prospek ekonomi dari pekerjaan tersebut, jawaban mereka pun sangat bervariasi. 

Dahlan, seorang pengrajin patung yang sebelumnya menjadi nelayan mengatakan bahwa pekerjaan tersebut lebih berprospek secara ekonomi.

Selain karena pekerjaannya tidak terlalu menghabiskan waktu dan tenaga yang banyak, produk-produk yang dihasilkan pun sudah pasti laku terjual di pasar. Namun, sebagai pengrajin patung, Dahlan merasa bahwa yang lebih banyak mendapatkan keuntungan adalah para penjual souvenir. Sebab merekalah yang langsung berinteraksi dengan pasar. Sehingga, patung yang harga dasar dari pengrajin berkisar di antara Rp 25.000 hingga Rp 300.000 bisa menjadi Rp 800.000 hingga lebih dari Rp 1.000.000 di tangan para turis.   

Saeh, seorang pengrajin patung generasi kedua yang telah menekuni pekerjaan tersebut sejak tahun 1997, mengatakan bahwa sebenarnya prospek ekonomi dari pengrajin patung ini akan berlipat-lipat ganda jika saja proses pengerjaan tersebut berlangsung dalam komunitas atau semacam asosiasi dengan sebuah sistem yang tertata dengan jelas. 

Membandingkan pengalamannya dengan daerah lain, Saeh bertutur “saya sudah banyak kali ikut pelatihan pembuatan patung di Jawa dan Bali. Kemampuan dan keterampilan mereka tidak jauh berbeda dengan masyarakat di sini. Hanya yang menjadi kelebihan mereka adalah sistem pengerjaannya dilakukan secara berkelompok, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran. Persis ini yang belum terbangun dengan baik di Komodo”. 

Pada kenyataannya, sejauh ini, dari 50 pengrajin patung di Pulau Komodo, 30 di antaranya terdaftar sebagai pengrajin di Kementrian Ekonomi Kreatif yang kemudian terbagi dalam 3 kelompok. 

Menjawab pertanyaan terkait apa peran kelompok-kelompok tersebut, menurut Saeh, belum berfungsi dengan baik dalam memfasilitasi usaha para pengrajin patung. Ini terbukti dari proses pengerjaan patung yang masih dilakukan sendiri-sendiri. 

Sedemikian individualnya proses pengerjaan ini, demikian Saeh, dalam kelompok yang sama setiap anggota berlomba-lomba membuat proposal untuk bantuan. Pernah terjadi ada 7 orang dengan stempel kelompok yang sama pada proposal permohonan bantuan dana. 

Sama halnya dengan para pengrajin patung, para penjual souvenir pun memberi komentar dan pendapat terkait prospek ekonomi dan hambatan dalam menekuni profesi sebagai penjual souvenir. 

Pada kenyataannya, profesi sebagai penjual souvenir tampak lebih menjanjikan ketimbang pengrajin patung. 

Karena itu, merasa tidak puas dengan pendapatan yang diperoleh, sebagian pengrajin patung juga memilih untuk menjadi penjual souvenir. 

Lantas, ketika ditanyakan mengapa tidak sekalian menjadi penjual souvenir, Yusuf yang adalah seorang pengrajin patung berpendapat bahwa profesi tersebut membutuhkan modal yang cukup. Sebab yang dijual bukan hanya patung Komodo, tetapi juga souvenir-souvenir lain seperti baju bertuliskan Komodo dan pernak-pernik lain seperti kalung-kalung yang didatangkan dari daerah lain seperti Bali dan Jawa. “Yang jelas ini membutuhkan modal yang tidak sedikit”, aku Yusuf. 

Di samping peluang ekonomi yang cukup menjanjikan, menjadi penjual souvenir di Loh Liang juga tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. 

Kasim, seorang penjual souvenir mengaku hambatan utama mereka adalah semakin terbatasnya lahan penjualan seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penjual. 

Kasim melanjutkan, sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak TNK terkait proposal penambahan area penjualan. Di samping itu, ia sangat berharap agar usaha ini sungguh menjadi sandaran ekonomi masyarakat Komodo. 

Menurutnya harapan akan keberlanjutan ekonomi dari bisnis souvenir akan terus terjaga jika itu menjadi profesi eksklusif, katakanlah semacam hak paten masyarakat Pulau Komodo. 

Terkait hal ini Kasim bercerita jika baru-baru ini para pengrajin patung dan pengusaha souvenir dibuat heboh ketika di tengah-tengah jejeran patung Komodo, tiba-tiba terdapat patung Komodo yang terbuat dari fiber. 

“Ini tentu membahayakan kami sebagai pengrajin dan juga pengusaha souvenir di Pulau ini”, terang Kasim. Karena itu, ia sangat berharap agar asosiasi pengrajin patung dan penjual souvenir harus sungguh menjalankan fungsinya untuk melindungi para anggota. 

Bukan Hanya Ora

Berjalan keliling Kampung Komodo, sekilas muncul rasa bingung. Pasalnya, tulisan yang terpampang pada dua gapura kampung terkesan tidak cukup tergambarkan oleh suasana kampung tersebut. 

Hanya beberapa home stay dan toko souvenir yang sedikit memberi bukti akan denyut nadi pariwisata. Lalu, apakah tidak ada pesona wisata lain selain ora?

Jangan-jangan ada kekayaan budaya dan harta karun sejarah lain yang bisa dikapitalisasi untuk menjadi bagian dari pengembangan ekoturisme masyarakat Pulau Komodo?

Dugaan ini pun terkonfirmasi oleh kenyataan. Sebagai misal, masyarakat Komodo mempunyai kekayaan budaya seni tari yaitu tarian Arugela yang mengisahkan kelahiran Komodo. Mereka juga  mempunyai tarian Kolo Kamba dan pencak silat. Selain itu, orang Komodo juga mempunyai peninggalan sejarah yaitu situs kampung lama yang sejauh ini belum dipromosi sebagai bagian dari paket wisata. Bahkan, hingga beberapa versi cerita terkait asal-usul Komodo bisa dijadikan sebagai sajian wisata yang menarik untuk para wisatawan. 

Terkait hal ini, orang Komodo sendiri kerap mempertanyakan legitimasi beberapa event besar yang berlabel Komodo seperti Sail Komodo dan Festival Komodo tahunan yang hingga sekarang ini tidak pernah memanggungkan kebudayaan asli Komodo. 

Musalim, seorang tokoh masyarakat Komodo bertutur “jangan-jangan ketika menyebut Komodo, orang hanya berpikir sekitar Komodo-nya saja dan pada saat yang sama secara adat budaya kami dianggap sebagai bagian dari Flores daratan, sehingga tidak pernah ada pikiran kalau kami sebagai orang Komodo ini punya adat dan budaya yang khas yang sangat berbeda dengan orang Flores daratan.” 

Sejauh ini, menurut warga setempat hanya ada satu tour guide yang secara konsisten mempromosikan kekayaan budaya seperti tarian Arugela kepada para tamu. 

Ketika ditanya sejauh mana kontak yang terjadi antara masyarakat Komodo dengan para tamu/turis di Kampung Komodo, kata Supar, seorang pengrajin patung “paling mereka datang lihat-lihat kami punya kerja.”

“Kadang ada bule yang langsung beli patung kasar yang sudah kami buat. Selebihnya mereka hanya jalan-jalan keliling kampung, lalu kembali berangkat ke tempat wisata lain,” katanya.

Isnan, pengelola home stay di Kampung Komodo mengatakan, akhir-akhir ini terjadi trend menurunnya para tamu yang menginap di home stay milik wargaPara tamu lebih memilih untuk beristirahat malam di kapal. Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya daya pikat dari Kampung Komodo itu sendiri, yang membuat para tamu khususnya orang bule tidak bisa lama-lama berada di sana.

Di tengah tidak tergalinya potensi-potensi kebudayaan ini sebagai modal penting dalam pengembangan ekoturisme, sebagian masyarakat Komodo yang lain mencoba peruntungan dengan bergabung dalam asosiasi natural guide. 

Sejauh ini, tercatat sekitar 20 orang natural guide yang oleh pihak TNK ditugaskan untuk memandu para tamu di Loh Liang. 

Namun, menurut warga setempat, para natural guide ini kadang harus bersaing dengan guide-guide profesional dan tidak jarang mereka pun sering terpinggirkan dalam kompetisi ini. 

Di samping natural guide, beberapa warga Komodo juga berusaha mendulang rupiah dengan jalan bernegosiasi dengan pihak TNK untuk terlibat dalam pengelolaan pantai merah (pink beach), salah satu destinasi pariwisata di Pulau Komodo yang akhir-akhir ini ramai dikunjungi para turis. Mereka tergabung dalam asosiasi yang diberi nama Askom. 

Bentuk keterlibatan mereka adalah menyiapkan kapal-kapal kecil untuk mengantar para tamu dari kapal trip menuju area pantai. Karena itu, kapal trip tidak diperkenankan untuk masuk ke area pantai merah. Para tamu wajib membayar Rp 15.000 hingga Rp 20.000. 

Terkait keberadaan kelompok ini berkembang desas-desus di tengah masyarakat Komodo. Sebagian masyarakat mempertanyakan legalitas dari kelompok ini, sebab sejauh ini disinyalir bahwa kelompok ini belum mendapatkan izin resmi dari pihak TNK. Karena itu, jangan sampai ada tudingan pungutan liar dalam kawasan TNK. 

Sebagian lagi mempertanyakan transparansi dan inklusivitas dari kelompok ini. Sebab, dari awal telah disepakati bahwa sebagian pendapatan dari kelompok ini akan diserahkan kepada desa. Namun, dalam kenyataannya sejauh ini tidak ada laporan terkait hal itu.

Sebatas Bisik-Bisik di Antara Kami”

Kepada siapakah masyarakat Komodo harus mengalamatkan keluhan mereka? Bupati, TNK, DPR? 

Musalim, seorang tokoh masyarakat, menyampaikan kekesalannya terkait kebijakan pergantian zonasi di TNK yang selama ini sering tidak disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat setempat. 

“Kami sangat kaget, sebab tiba-tiba pihak TNK melarang menangkap ikan di area tertentu, karena sudah (daerah itu) masuk dalam kawasan konservasi TNK. Bahkan untuk menebang kayu dan membakar rumput pun kami tiba-tiba dilarang. Pertanyaan saya adalah, mana sesungguhnya yang benar, desa dalam kawasan atau kawasan dalam desa”, tutur Musalim. 

Aspirasi ini akhirnya mentok, menurut Musalim, ketika pihak Pemda selalu berdalih pada alasan bahwa segala sesuatu terkait taman nasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 

“Kami bisa apa, kalau Pemda jawab seperti itu”, lanjut Musalim.  

Salah satu bukti kebingungan masyarakat Komodo terkait bagaimana harus membangun koordinasi dengan pihak TNK dan Pemda terjadi ketika baru-baru ini sekolah SMA yang berlokasi di Kampung Komodo ditutup. Kasus ini, yang terjadi karena ketidakjelasan koordinasi antara pihak Pemda dan TNK, mengorbankan anak-anak sekolah. Beruntung masih ada salah satu sekolah di Sape, NTB yang bersedia menampung anak-anak ini. 

Lebih lanjut, ketika ditanyakan terkait bagaimana peran DPR dalam menyuarakan aspirasi mereka, masyarakat Pulau Komodo kerap menyebut sosok Mateus Hamsi, yang konon selama menjabat sebagai anggota DPR, secara konsisten memperjuangkan kepentingan orang-orang Komodo.  Situasi itu hampir tidak pernah mereka alami lagi sekarang ini. 

Sebenarnya jumlah pemilih aktif yang mencapai 1.200-an orang, sudah cukup bagi masyarakat Kampung Komodo untuk dapat mengirimkan salah satu wakil di DPR. 

Namun sejauh ini, menurut masyarakat setempat, hal itu sulit terwujud sebab masyarakat Komodo sendiri sudah tersandera politik kepentingan yang kemudian mengabaikan aspirasi politik mereka sendiri.

Dalam pemilu legislatif 2014, masyarakat Komodo mengusung salah seorang calon. Namun, ia gagal karena hanya mendulang 300 suara.