Floresa.co – Kelompok pemuda dan aktivis di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menggelar diskusi publik yang membahas masalah perdagangan orang atau human trafficking dalam kaitannya dengan perkembangan pariwisata.
Diskusi itu dengan tema “Waspada Human trafficking di Tengah Pesat Perkembangan Ekonomi Pariwisata NTT” digelar di Aula Polres Mabar pada Jumat esok, 13 April 2018.
Para pembicara antara lain mewakili sejumlah instansi, yakni dari pihak imigrasi, Polres, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Perwakilan Provinsi SVD Ende dan Suster Maria Yosephina Pahlawati, biarawati aktivis yang selama ini terlibat dalam advokasi melawan human trafficking.
Sementara para peserta antara lain dari seluruh dinas di Pemkab Mabar, anggota DPRD, para kepala desa dan lurah, aktivis, pelaku usaha pariwisata, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, para siswa serta kepala sekolah SD-SMA di Labuan Bajo.
Venansius Haryanto, dari Baku Peduli Center yang mengkordinasi acara ini mengatakan, human trafficking bukan hanya urgen dibicarakan, “tetapi juga sudah semestinya secara tegas sudah menuntut sikap perlawanan yang kian jelas dari semua pihak.”
“Masalah human trafficking tidak cukup lagi dilihat hanya mencederai harkat dan martabat para korban dan keluarganya, tetapi juga semestinya dipandang telah mencederai harkat dan martabat semua orang,” katanya.
Ia menjelaskan, jumlah korban human trafficking di NTT masih sangat tinggi.
Tahun ini, sudah ada 18 korban yang meninggal di Malaysia dan semuanya adalah korban human trafficking. Pada tahun lalu, jumlah yang meninggal mencapai 62 orang, di mana hanya satu yang legal, naik dari 46 orang pada tahun 2016, yang hanya dua di antaranya yang legal.
Para korban, kata Venan, mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, di mana mereka “dipukuli, dianiaya dan disiksa hingga cacat, bahkan meninggal dunia.”
“Hak mereka diabaikan, di antaranya tidak diijinkan menyimpan uang yang diperoleh, jam kerja yang sangat padat, tekanan psikologi dan fisik, tidak diijinkan keluar serta paspor dan dokumen ditahan,” katanya.
Tidak sedikit juga, kata dia, jenazah korban yang dipulangkan tanpa organ tubuh seperti mata, hati, ginjal dan lain sebagainya.
Meskipun masalah human trafficking sudah meresahkan, namun jumlah korban tampaknya tidak akan menurun.
Kenyataan itu, kata dia, disebabkan pertama-tama karena NTT masih tercatat sebagai pengirim TKI terbesar di Indonesia.
Merujuk pada penelitian Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), faktor utama yang mendorong mereka meninggalkan kampung halaman adalah karena kemiskinan dan keinginan mencari lapangan pekerjaan.
“Kenyataan itu setali tiga uang dengan fakta bahwa NTT termasuk provinsi termiskin di Indonesia. Sebanyak 18 kabupaten dari 22 kabupaten masih tergolong miskin, dengan tingkat kemiskinan masih tinggi yakni 25 persen,” jelas Venan.
Dalam kenyataannya, ungkapnya, nasib buruh migran ibarat keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya.
“Alih-alih mereka keluar dari persoalan kemiskinan, mereka justru masuk dalam jeratan para broker. Mereka diperdayai dan dikondisikan menempuh jalur ilegal. Di tempat tujuan, mereka mendapat perlakuan yang kejam,” jelasnya.
Persoalannya, kata dia, jaringan ini sudah berlangsung sistematik sehingga tidak bisa dipandang remeh.
“Beberapa pengakuan mengungkapkan secara terang benderang bagaimana keterlibatan aparat, birokrasi yang memungkinan perdagangan manusia ini bisa terjadi. Hanya karena kejahatan sistemik demikian, mereka dapat menembus batas antarnegara meskipun tanpa surat-surat dan dokument yang legal,” tegasnya.
Venan menyatakan, antisipasi dan kepedulian semua pihak sudah sangat dibutuhkan terutama para pemangku kebijakan.
Untuk itulah, kata dia, diskusi ini diadakan. Selain untuk merumuskan kebijakan atau langkah-langkah konkret dalam mengantisipasi perdagangan manusia, jelasnya, diskusi ini juga akan menggali dan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang memungkinan terjadinya human trafficking.
“Di Labuan Bajo, yang kini digenjot pembangunan sektor pariwisata, diskusi dan kegiatan seni ini sangatlah relevan dan penting,” katanya.
Setidaknya, kata dia, ada tiga pertimbangan. Pertama, di antara kota lain di NTT, Labuan Bajo memiliki akses darat, laut, dan udara yang semakin membaik.
“Kemudahan ini bisa saja dimanfaatkan untuk perdagangan manusia,” ungkapnya.
Kedua, pertanyaan reflektif terhadap pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo adalah seberapa jauh sektor pariwisata mampu mengatasi persoalan kemiskinan di NTT.
Ketiga, sebagai kota kota pariwisata, Labuan Bajo bisa saja menjadi tempat tujuan perdagangan manusia karena pariwisata Labuan Bajo telah menjadi pasar global.
Diskusi itu, kata Venan dia, diharapkan memberikan sumbangsih positif bagi upaya melawan perdagangan manusia dan sekaligus pada saat yang sama memberikan kontribusi yang positif bagi dinamika perkembangan pariwisata di Mabar.
Penyelenggaran diskusi ini menjadi salah satu bagian dari upaya kampanye publik melawan human trafficking yang disponsori kelompok muda dan aktivis di Labuan Bajo.
Pada Sabtu-Minggu, 14-15 April akan ada pentas seni yang digelar di lapangan milik SMA Katolik St Ignasius Loyola Labuan Bajo.
ARL/Floresa
