Terjun Langsung ke SMPN 10 Lamba Leda, Kemendikbud Diapresiasi

0
745
Para siswa di SMP Negeri 10 Lamba Leda mengikuti pelajaran di bawah pohon kemiri, karena tidak ada ruang kelas, sejak sekolah itu berdiri pada 2013. (Foto: Floresa)

Floresa.co – Mendengar informasi terkait situasi SMP Negeri 10 Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur (Matim) yang tidak memiliki gedung sejak berdiri lima tahun lalu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) langsung menerjunkan timnya pada pekan lalu.

Mereka hadir di sekolah yang terletak di Desa Goreng Meni itu pada Selasa, 13 Maret 2018.

Sebelumnya, sejumlah media lokal, termasuk stasiun TV swasta nasional Metro TV merilis laporan terkait sekolah tersebut, di mana para muridnya harus mengikuti pelajaran di bawah pohon dan pelajaran terpaksa berhenti jika hujan tiba.

Damianus Nabit, kepala sekolah mengatakan, mereka sudah berupaya meminta Pemkab Matim membangun gedung. Namun, janji tinggal janji, karena dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini, tidak ada juga alokasi dana untuk pembangunan sekolah itu.

Pastor Vinsensius Darmin Mbula OFM, imam Fransiskan asal Benteng Jawa, ibukota Kecamatan Lamba Leda yang pemerhati pendidikan mengapresiasi langkah Kemendikbud, yang menurut dia, sigap setelah mendapat informasi terkait masalah sekolah itu.

“Ini berarti ada komitmen Kemendikbud untuk memperhatikan secara serius situasi pendidikan di NTT,” katanya.

“Tentu saja, kita berharap, pihak sekolah bergerak cepat mempersiapkan segala persyaratan, sehingga rencana Kemendikbud untuk memulai pembangunan pada tahun ini bisa segera terealisasi,” lanjut imam yang juga Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK) ini.

Ia menambahkan, Dinas Pendidikan Manggarai Timur juga perlu mengambil inisiatif untuk membantu.

Siswa-siswi SMP Negeri 10 Lamba Leda menyambut dua perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meninjau situasi setelah mereka pada Selasa, 13 Maret 2018. (Foto: Floresa)

“Upaya menyambut bola harus dilakukan. Jadi, dinas juga mesti ikut membantu pihak sekolah dalam mempercepat pengurusan persyaratan itu,” ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah daerah serius memperhatikan sarana dan prasarana dasar di sekolah-sekolah yang menjamur di Matim.

“Jika gedung saja belum ada, maka bisa dipastikan fasilitas lain belum tersedia,” katanya.

Menurut Pastor Darmin, pemerintah daerah tidak boleh bergerak hanya setelah pemerintah pusat terjun langsung.

“Pemerintah daerahlah yang tentu diharapkan lebih mengenal situasi wilayahnya. Kasus seperti di SMPN 10 ini, yang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan bantuan, mestinya tidak terjadi lagi, jika pemerintah daerah mendengarkan keluhan mereka,” katanya.

“Ini kan sekolah negeri. Tidak bisa setelah menerbitkan keputusan beroperasinya sekolah, pemerintah daerah lalu lepas tangan,” tambahnya.

Hingga kini, di Matim terdapat total SD dan SMP Negeri dan Swasta mencapai 363 buah, di mana 5 SD dan 19 SMP di antaranya belum memiliki gedung.

Pastor Vinsensius Darmin Mbula OFM. (Foto: dok.)

Kepala Dinas Pendidikan, Frederika Sich menjelaskan, secara bertahap mereka membangun sekolah-sekolah itu sesuai dana yang  tersedia dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Namun, untuk tahun ini, kata dia, tidak ada pembangunan ruang kelas baru karena dalam menu DAK  tidak ada dana untuk bangun ruang kelas baru. Yang ada, jelasnya, hanya untuk renovasi ruang kelas yang rusak.

ARL/Floresa

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini