Sejumlah aparat TNI di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) tampak berjaga-jaga di lokasi tambang PT Soe Makmur Resources. Warga di sekitar lokasi tambang mengaku sejumlah aparat mengintimidasi mereka agar menyerahkan lahan kepada PT SMR. (Foto: dok. Floresa)

Jakarta, Floresa.co – Para aktivis lingkungan hidup mengingatkan bahaya praktek ijon politik dalam pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melky Nahar, Kepala Divisi Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, ijon politik adalah perjanjian yang dilakukan oleh para calon dengan pebisnis sebelum penyelenggaran pemilihan kepala daerah.

“Mereka menyerahkan uang kepada para kandidat, dengan tujuan agar jika kandidat itu menang, mereka mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka,” katanya, Minggu 18 Februari 2018.

Untuk konteks NTT, jelasnya, jenis investasi yang berpeluang menjadi bagian dari praktek ini adalah pertambangan dan perkebunan.

“Investasi berbasis lahan skala besar seperti pertambangan, perkebunan dan sejenisnya adalah bentuk hubungan saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan politisi, mengingat tidak sedkit modal yang dibutuhkan untuk berkontestasi dalam Pilgub,” jelasnya.

Menurut data Jatam, masih terdapat 309 izin tambang yang menyebar di 17 kabupaten di NTT.

“Kehadiran pertambangan ini merampas lahan dan merusak hutan, mencemari air dan pesisir pantai, bahkan tak sedikit warga dikriminalisasi hingga berujung di penjara hanya karena membela tanah dan airnya,” ungkapnya.

Petrus Ngganggu dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) cabang NTT mengatakan, selain pertambangan, investor sektor perkebunan skala besar juga berpotensi menunggani para kandidat.

Saat ini, kata dia, ada sejumlah perusahan besar yang sudah mendapat konsensi di NTT. Di Sumba Timur, kata Petrus, ada PT Muria Sumba  Manis (MSM), PT Lingkar Agro Sejahtera dan PT Palma Asri. Perusahaan-perusahaan ini berada di bawah payung PT Djarum Group dan mengkapling lebih dari 50.000 hektar lahan. 

Selain Sumba, Kabupaten Ngada juga menjadi sasaran investasi perkebunan, yang hadir melalui PT Bumi Mampo Investama Sejahtera, anak perusahaan PT Bahtera Hijau Lestari Indonesia (BHLI).

Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan Kemiri Reutealis Trisperma dengan luas konsesi mencapai 30.000 hektar.

“Kehadiran perusahaan perkebunan di Sumba Timur dan Ngada ini telah merampas lahan, hutan dan mengancam kelestarian ritus-ritus budaya masyarakat adat,” kata Petrus.

“Masyarakat pun kerap diintimidasi dan dikriminalisasi,” lanjutnya.

Menurut mereka, praktek ijon ini marak karena tuntutan biaya politik yang tingggi.

Jika mengacu kepada laporan Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015, setidaknya dibutuhkan biaya Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar untuk menjadi bupati atau walikota. Sementara untuk menjadi gubernur bisa mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar.

“Kebutuhan biaya yang tidak sebanding dengan jumlah kekayaan para kandidat yang ikut berkontestasi membuat mereka harus mencari modal sebanyak-banyaknya. Dan itu biasa didapat dari para pebisnis kakap,” ungkap Melky.

Pastor Alsis Goa, direktur Komisi Justice, Peace and Integrity of Creatioan (JPIC) Ordo Fransiskan menambahkan, pilihan para kandidat hanya menyinggung masalah umum seperti infrastruktur, listrik dan lainnya dalam jargon politik mereka membuat kecurigaan adanya praktek ijon politik ini makin besar.

“Masalah pertambangan yang menjadi krisis dalam kehidupan masyarakat NTT tidak tidak menjadi isu kampanye,” katanya.

“Jika sudah begini, harapan rakyat akan adanya perbaikan kualitas hidup yang dihasilkan oleh proses politik elektoral, tampaknya akan kandas,” tambahnya.

ARJ/ARL/Floresa