Pastor: Kasus MS Pelajaran Penting Bagi Pejabat di NTT

3
2123
Pastor Yohanes Kristoforus Tara OFM, dikenal sebagai imam aktivis. Ia menegaskan, kasus yang dialami Marianus Sae merupakan peringatan penting untuk para pejabat lain di Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: dok)

Floresa.coKasus penangkapan Marianus Sae (MS), Bupati Ngada yang juga calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pelajaran penting bagi pejabat dan calon pejabat lain, demikian kata seorang pastor yang aktif dalam gerakan advokasi masalah-masalah sosial.

“Peristiwa ini adalah pelajaran penting bagi pejabat atau calon pejabat di NTT. Stop sudah main-main dengan uang rakyat,” kata Pastor Yohanes Kristoforus Tara OFM, kordinator Komisi Justice, Peace and Integriry of Creation (JPIC) Ordo Fransiskan di wilayah Timor.

MS ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, 11 Februari 2017. Ia ditetapkan sebagai tersangka sehari setelahnya, persis pada saat yang sama dia dan sejumlah kandidat lain ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai calon yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur NTT Juni mendatang.

BACA:

Pastor Kristo mengatakan, kasus ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membersihkan NTT dari para koruptor.

“Mereka telah menyebabkan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan lainnya,” katanya kepada Floresa.co, Kamis, 15 Februari 2018.

“Masih banyak pejabat di NTT yang duduk manis dan berfoya-foya dengan uang hasil curian,” lanjutnya.

Ia menyatakan, kasus ini juga menjadi momentum bagi masyarakat NTT untuk melakukan perang melawan para koruptor.

“Harus ada kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan berdampak luas pada masyarakat. Karena itu, para koruptor mesti menjadi musuh bersama masyarakat NTT,” katanya.

“Jika ada praktek-prakek menyimpang dalam tata pemerintahan, masyarakat wajib menyampaikan laporan kepada KPK dan penegak hukum lainnya,” tambahnya.

Di kalangan kelompok aktivis, Pastor Kristo dikenal sebagai salah satu imam yang memberi perhatian pada advokasi masalah-masalah sosial.

Selama bertugas di Jakarta, sebelum berpindah tugas ke Pulau Timor pada 2014, ia menggagas pembentukan Forum Pemuda NTT Penggerak Keadilan dan Perdamaian (Formadda NTT).

Selain terlibat dalam advokasi melawan kebijakan pertambangan di NTT, forum itu juga ikut melapor kasus-kasus dugaan korupsi para pejabat.

Kasus dugaan korupsi MS, misalnya, sudah pernah mereka laporkan ke Bareskrim Polri dan KPK sejak 2013. Demikian juga halnya kasus-kasus pejabat lain.

BACA:

Formadda NTT, bersama organisasi lain seperti Komite Masyarakat Ngada (Kommas Ngada-Jakarta) juga merupakan kelompok yang secara kontinyu menuntut pemerintah memperjelas status MS dalam kasus pemblokiran Bandara Turelelo-Soa pada 2013. 

Dalam sejumlah aksi, mereka mempertanyakan keputusan pengadilan yang hanya memvonis Satpol PP Ngada, sementara MS yang pernah mengakui memerintahkan para Satpol PP untuk memblokir Bandara itu masih bebas.

Aksi-aksi demikian dijalankan di tengah banyaknya pernyataan sinis, bahwa ada motif kepentingan politik praktis jelang Pilkada Ngada pada 2015 dan kini Pilgub NTT.

Hendrikus Hali Atagoran, dari divisi hukum Formadda mengatakan, yang mereka lakukan adalah bagian dari upaya untuk konsisten pada sikap mengggugat apa yang bagi mereka tidaklah adil.

Menanggapi penangkapan MS, menurutnya, itu adalah salah satu bukti nyata bahwa teriakan mereka selama ini bukanlah pepesan kosong.

“Kebenaran berbicara dengan bahasanya sendiri,” katanya. “Perjuangan yang panjang sejak 2013 mendapatkan hasil, walaupun cukup lama menunggu,” lanjut Hali.

BACA: 

Karena yakin bahwa MS tidak seperti yang dibayangkan banyak pihak selama ini, kata dia, sepekan sebelum PDI Perjuangan menerbitkan rekomendasi mendukung MS, mereka menggelar aksi bersama Kommas Ngada Jakarta di kantor pusat partai itu.

BACA:

Hali pun meminta agar publik NTT memisahkan kasus penangkapan MS ini dari tudingan adanya permainan politilk.

Soal mengapa ditangkap menjelang pendaftaran di KPU, jelas dia, itu adalah kebetulan belaka.

“Jangan berasumsi seolah-olah KPK diperalat oleh elit politik untuk menghadang MS menjadi gubernur,” katanya.

“Biarkan proses hukum berjalan dan kita semua pasti tahu hasil akhirnya, apakah MS bersalah atau tidak,” lanjut Hali.

ARL/Floresa

3 Komentar

  1. penegak hukum di NTT hanya berani melawan maling sandal jepit sementara maling kelas atas di sembah seperti dewa

  2. Katanya urutan No 5 provinsi tingkat nasional tapi barusan saja di tangkap anehnya menjelang pilgub kepada satu paslon,pertanyaannya kemana orang2 yg sudah menjadi catatan korupsi oleh KPK untuk NTT hehehe lucu2

  3. profisiat bwt kpk….walau lamban tapi berhasil membuka mata masyarakat ngada yg masih terbius janji manis.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini