Dana untuk Pendidikan NTT Naik Drastis, Apa yang mesti Dilakukan Pemda?

1
1030
Pastor Vinsensius Darmin Mbula OFM. (Foto: Ist)

Floresa.co – Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan anggaran untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menuntut adanya komitmen kuat dari para penyelenggara pendidikan di provinsi dan kabupaten untuk memanfaatkan dana itu demi perubahan kualitas pendidikan.

Hal itu disampaikan Pastor Vinsensius Darmin Mbula OFM, Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Senin, 15 Januari 2018.

“Diharapkan bahwa dengan anggaran yang sudah tinggi maka kualitas pendidikan juga bisa semakin baik,” katanya.

Pada awal bulan ini, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy menjelaskan, anggaran pendidikan untuk NTT naik dari 156,278 miliar pada tahun lalu menjadi 959 miliar pada tahun ini.

Hal itu, kata dia, dilakukan demi mendorong peningkatan mutu pendidikan NTT, yang saat ini masuk di level ketiga terburuk secara nasional.

BACA: Alokasi Dana Tahun Ini untuk Pendidikan di NTT Naik Drastis

Menteri Muhadjir menjelaskan, pada prinsipnya, dukungan Kemendikbud itu tetap menuntut kerja sama dari pemerintah lokal dan masyarakat NTT.

Tiga Bidang Kunci

Menurut Pastor Darmin, ada tiga bidang yang perlu mendapat fokus perhatian dalam pemanfaatan anggaran yang naik enam kali lipat itu, yakni, pertama pembangunan unit sekolah baru; kedua, peningkatan kompetensi dan kualitas guru, pelatihan dan lokakarya; serta ketiga, penyelenggaraan ujian nasional dengan integritas, kejujuran dan nilai angka tinggi.

“Pembangunan unit sekolah baru tentu amat perlu terutama untuk menjangkau anak anak yang selama ini harus menempuh jarak yang amat jauh untuk sekolah,” katanya.

Namun, kata dia, pembangunan gedung sekolah baru juga harus sungguh sungguh bermutu dan bukan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran.

“Di sini dibutuhkan kesadaran moral yang tinggi untuk membuat bangunan yang sungguh berkualitas, yang bertahan puluhan tahun,” katanya.

Ia menambahkan, jika di suatu lokasi sudah ada sekolah, lebih bijak jika tidak perlu dibangun sekolah baru.

“Pilihannya adalah memperbaiki bangunan sekolah yang ada dan melengkapinya dengan fasilitas seperti komputer, perpustakaan, pengadaan listrik dan internet,” katanya.

Ia menambahkan, fasilitas-fasilitas itu, terutama listrik dan jaringan internet sudah saatnya menjadi prioritas, terutama jika merujuk pada metode ujian nasional saat ini yang sudah berbasis komputer.

“Kesulitan ujian berbasis komputer terletak pada arus listrik dan jaringan internet dan peralatan komputer yang masih menjadi barang langkah di daerah pelosok,” katanya.

“Karena itu, selain membangun gedung baru yang harus berkualitas, juga disertai dengan upaya melengkapi sarana pendukung kegiatan pendidikan,” lanjutnya.

Perihal peningkatan kompetensi guru, kata dia, selama ini bukan rahasia lagi bahwa dampak positif dari pelbagai pelatihan guru dan kepala sekolah nyaris tidak ada.

“Anggaran dan biaya untuk pendidikan dan pelatihan digelontorkan cukup signifikan, tetapi ketika kembali ke satuan pendidikan dan sekolah, tidak ada yang berubah,” katanya.

Ia menekankan, perlu ada kemauan moral para pejabat di kabupaten dan provinsi untuk melatih guru-guru dan kepala sekolah agar kompetensinya bisa meningkat.

“Guru-guru harus dilatih untuk sungguh-sungguh memahami budaya literasi dan penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi secara utuh dan menyeluruh dalam setiap kompetensi dasar dan indikator dari setiap tema, bidang studi dan atau mata pelajaran,” katanya.

Ia menambahkan, kepala sekolah juga harus sungguh-sungguh memahami dan mempraktekkan kemampuan leadership dan supervisi.

Tidak kalah pentingnya, menurut dia, adalah guru guru dilatih sungguh-sungguh untuk membuat soal-soal ujian yang berstandar nasional dan internasional.

“Guru guru harus dilatih membuat soal-soal yang mampu mengukur cara berpikir peserta didik, mulai dari yang paling rendah sampai dengan cara berpikir tingkat tinggi dan dilatih untuk membuat dan membedakan soal-soal yang menyangkut ranah kognitif, afektif dan keterampilan,” katanya.

Guru-guru, kata dia, juga harus memahami evaluasi dan assesment terstandar dan otentik.

“Untuk itu, pelatihan dan pendampingan harus dilakukan di sekolah dan didampingi oleh tim independen yang juga memiliki waktu dan kemampuan serta hati untuk membantu para guru,” katanya.

Selama ini, kata dia, ada Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), tetapi itu tidak berjalan sebab terkesan hanya untuk kumpul-kumpul demi menghabiskan waktu dan anggaran.

“Untuk itu guru-guru harus dilatih dan dibimbing berbasis kelas dan sekolah sesuai dengan kompleksitas, daya dukung dan situasi di sekolah,” katanya.

Jika pelatihan berbasis kelas dan sekolah sesuai dengan situasi sekolah yang bersangkutan, jelas dia, maka lama-kelamaan akan terjadi perubahan yang signifikan.

Untuk mendukung berbagai gagasan itu, menurut imam Fransiskan kelahiran Manggarai ini, butuh dinas pendidikan yang memiliki integritas dan etos kerja yang tinggi serta tanggung jawab moral.

“Anggaran yang besar hanya akan mungkin berdampak bagi peningkatan kualitas, jika para pemimpin kita di level provinsi dan kabupaten juga memiliki spirit yang sama dengan Kemendikbud,” tegasnya.

ARL/Floresa

1 Komentar

  1. Menteri Pendidikan & Pemda perlu membuat terobosan dalam dunia pendidikan, terutama tenaga guru. Putra/i Manggarai banyak menjadi guru di tanah Jawa atau daerah lainny. Seandainya pemerintah mengundang mereka untuk kembali ke daerah atau ada gerakan pulang kampung melalui program pemerintah & menawarkan sesuatu yg menarik mungkin akan banyak yang pulang kampung… Pengalaman mereka akan menjadi bekal untuk berbagi pada guru-guru yang ada di daerah…

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini