Dikritik Soal Sampah di Labuan Bajo, Dula: Biar Jorok, Tapi Dapat Adipura

1
2398
Dalam foto yang diambil pada 6 Juni 2016 ini tampak sampah di Tempat Pelalangan Ikan (TPI) Labuan Bajo. (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)

Labuan Bajo, Floresa.co – Masalah sampah di kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) hangat dibicarakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten itu, Senin, 20 November 2017.

Awalnya, Yos Gagar, salah satu anggota dewan yang mengangkat topik sampah dalam sidang itu yang agenda utamanya terkait “Pandangan Fraksi terhadap RAPBD Mabar Tahun Anggaran 2018.”

Rapat dipimpin Ketua DPRD Belasius Jeramun, didampingi dua wakil ketua, Fidelis Syukur dan Abdul Ganir

Yos mengatakan, ia mendapat informasi terkait kesimpulan dari rapat para imam sedaratan Flores beberapa waktu lalu, yang menyinggung soal joroknya kota Labuan Bajo.

“Dari hasil pertemuan tersebut, Manggarai Barat direkomendasikan (sebagai) salah satu kabupaten terjorok,” ujar Yos, tanpa menyebut detail waktu rapat para imam itu.

Ia pun menyebut, rekomendasi itu adalah cambukan bagi Pemda Mabar.

“Kita jangan membenci mereka. Kita harus melihat secara objektif dan ini menjadi cambukan bagi kita,” katanya.

“Kita jelas malu, tetapi jangan sampai membuat Pemda lemah,” lanjut legislator dari Fraksi Gerindra itu.

Bupati Agustinus Ch Dula yang ikut hadir dalam rapat itu bersama Sekda Rofinus Mbon dan seluruh pimpinan dinas kemudian memberi respon.

Ia memberi penjelasan yang berbeda dari pernyataan Yos. Menurutnya, penilaian soal joroknya Labuan Bajo itu disampaikan dalam satu acara peresmian Gua Maria di Larantuka, Flores Timur.

Kata jorok itu, katanya, dilontarkan seorang menteri saat berpidato di sela-sela peresmian gua.

“Menteri dari Jakarta sampaikan dalam pidatonya bahwa Labuan Bajo jorok,” kata Dula.

Ia mengaku mengetahui pernyataan menteri itu setelah mendapat pesan singkat dari Uskup Bogor, Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM yang ikut hadir di Larantuka.

“Ini kata menteri,” kata Dula meniru kata-kata uskup. “Lalu saya bilang, bapa uskup, terima kasih.”

Dula pun melanjutkan penjelasan dengan mengatakan, meskipun dianggap jorok, namun mereka baru-baru ini mendapat penghargaan.

“Biar jorok, tetapi dapat sertifikat Adipura,” kata Dula menyinggung Adipura yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup pada Agustus lalu.

Dula pun menantang menteri yang menyebut Labuan Bajo jorok untuk mengunjungi kota pariwisata itu, sehingga bisa bersama-sama mengambil strategi menghadapi masalah sampah.

“Menteri mestinya datang ke Labuan Bajo untuk melihat langsung kondisi yang ada, sehingga bisa diambil langkah-langkah guna mengatasi persoalan sampah,” katanya.

“Datang dululah ke Labuan Bajo,” katanya lagi.

Informasi yang dihimpun Floresa.co, menteri yang hadir dalam acara di Larantuka pada 31 Oktober itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dula menambahkan, Gubernur NTT Frans Lebu Raya juga sebelumnya pernah menanyainya masalah sampah dan mengirim sebuah foto.

BACA: Tumpukan Sampah Sambut Kedatangan Menteri Susi di TPI Labuan Bajo

“Waktu gubernur SMS, saya jawab, ‘Aduh pa, pa dapat foto dari mana pa. Itu orang foto dimana-mana pa, kirim ke pa,” kata Dula.

Menurut bupati dua periode itu, Pemda Mabar tidak mungkin tinggal diam mengatasi persoalan sampah.

Ia pun menyebut kritikan dari tokoh agama menjadi spirit bagi Pemda bersama DPRD.

“Karena tidak mungkin saat Labuan Bajo jadi kota destinasi wisata internasional, lalu bupati dan DPRD-nya diam,” katanya.

Ia menuturkan, mereka sedang mengajukan usulan ke pemerintah pusat untuk pengadaan speed boat kecil pengangkut sampah di tengah laut.

Saat ini, kata dia, Pemda juga sedang menggodok Perda, yang salah satunya terkait pengelolaan sampah di pelabuhan.

Dalam rapat itu, ia pun meminta Dinas Perhubungan segera mencari referensi Perda tentang sampah.

“Copy paste (dari daerah lain) tidak apa-apa. Yang penting untuk mengatasi masalah sampah,” kata Dula, sambil berpesan, yang penting saat Perda itu dibawa ke sidang paripurna, nama kabupaten pemilik Perda itu sudah diganti menjadi Kabupaten Manggarai Barat.

Dula pun menampik tudingan bahwa Pemda Mabar tidak mendukung upaya pengembangan pariwisata.

Yang jadi hambatan, kata dia, adalah soal dana.

“Mau dukung bagaimana? Kita sekarang menunggu dana dari pusat,” katanya.

Ferdinand Ambo/ARL/Floresa

Advertisement

1 Komentar

  1. Terus terang, saya agak miris membaca pernyataan Bupati di atas, terutama di bagian copy-paste perda tentang sampah dari daerah lain. Apakah tidak bisa menyusun Perda sendiri yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Manggarai Barat? Inilah mental cari gampang.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini