Pariwisata Belum Jadi Kabar Baik untuk Petani Mabar

0
392
Sorgum yang ditanam petani di Raminara, Desa Siru, Kecamatan Lembor dan belum dipanen langsung digusur pemerintah, untuk pembukaan sawah baru sebagai bagian dari proyek nasional. (Foto: Aven Turu)

Floresa.co – Petani di Manggarai Barat (Mabar) harusnya gembira dengan penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata prioritas oleh pemerintah.

Idealnya, dengan bertambahnya jumlah wisatawan dan tumbuhnya investasi pariwisata seperti hotel, restoran dan kapal-kapal wisata, sektor pertanian – yang merupakan tumpuan utama mayoritas masyarakat Mabar – juga ikut bergerak maju, sebagai salah satu sektor penopang.

Dalam kenyataannya, harapan itu terlampau muluk. Kedua sektor ini masih sulit untuk disinergikan, bahkan cenderung kontraproduktif.

Kenyataan itu, salah satunya terungkap dalam sebuah film dokumenter berjudul, “Cerita Dari Lapak” yang dirilis pada tahun 2015. Dalam film yang mengambil latar di Pasar Wae Kesambi di Labuan Bajo tersebut, digambarkan bahwa sebagian besar pasokan kebutuhan pasar didatangkan dari luar daerah Mabar, antara lain dari Bima, Bajawa, Bali dan Makassar.

Tidak hanya itu. Penelitian belasan mahasiswa asal Universitas Teknologi Sydney, Australia yang mengaudit pasokan bahan makanan dari sejumlah hotel, resort, dan restoran pada bulan Agustus 2017 menemukan bahwa, sumber utamanya adalah dari 4 daerah itu.

Padahal, dari segi jumlah hotel, restoran, resort, dan usaha perjalanan wisata yang terus bertambah, sudah sepantasnya membuka peluang yang besar bagi petani di Manggarai Barat. Jumlah hotel dan restoran saja masing-masing sudah mencapai 40-an. Sementara kapal wisata sudah mencapai 400-an.

Yang tambah menjadi ironi, Mabar dikenal sebagai daerah pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Tanahnya subur dan memiliki lahan pertanian yang luas. Karena luasnya, sektor ini menjadi yang paling berkontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama bertahun-tahun. Sumbangan dari sektor pertanian mencapai 45 persen, sementara sektor pariwisata masih berkisar belasan persen saja. Sektor ini juga menyerap lapangan kerja paling banyak, yakni mencapai sekitar 60 persen dari total 250 ribu penduduk.

Lantas, apa sebenarnya yang terjadi  dengan sektor pertanian di Mabar? Apakah para petani tidak mau menyambut hangat kesempatan besar ini? Apakah lahan pertanian tidak cukup mendukung perkembangan sektor pariwisata? Sejauh mana para petani dapat mendukung sektor ini?

Berbicara tentang hubungan pertanian dan pariwisata memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, jangankan mencari solusi atas hubungan keduanya, berbicara tentang masalah dunia pertanian saja sudah sangat kompleks.

Benang Kusut Persoalan

Persoalan pada sektor pertanian tampak begitu kusut karena pendekatan modernisasi pertanian masih berorientasi pada produktivitas pertanian, cenderung sentralistik, seragam, bahkan militeristik, tetapi  mengabaikan pertimbangan-pertimbangan sosio-ekologi dari masyarakat setempat.

Kenyataan yang sering dilupakan bahwa petani di Mabar umumnya masih bergantung pada alam. Meskipun model pengelolahaan pertanian sudah sangat modern melalui pemanfaatan mesin, penggunaan bibit unggul dan berbagai jenis pestisida, namun semua petani masih bergantung pada siklus alam.

Sekalipun saluran irigasi dibangun dengan sangat baik, debit air yang mengalir ke sawah misalnya, biasanya lebih banyak dan stabil pada musim hujan ketimbang musim kemarau.  Ini tentu menjadi sebuah persoalan.

Sebagai contoh adalah daerah persawahan di Lembor. Tiap tahunnya terutama pada musim tanam kedua yang bertepatan dengan musim kemarau, area persawahan irigasi seluas 3000-an hektar tersebut tidak bisa dikerjakan semua.

Area yang tidak dikerjakan adalah persawahan di daerah hilir karena debit air yang tidak mencukupi. Karena itu, mereka sangat mengharapkan rotasi tanam pada musim tanam kedua antara wilayah hulu dan hilir.

Persoalan ini terbilang sangat serius, terutama juga karena sudah berlangsung cukup lama. Di daerah pertanian yang kurang air, petani seringkali berebutan air dan tak jarang meruncing pertikaian. Petani-petani bahkan rela tidak tidur malam hanya demi menjaga aliran air.

Perwakilan tentara dalam pertemuan di kantor kecamatan Lembor tahun 2016 mengaku bahwa mereka seringkali terlibat dalam menyelesaikan konflik rebutan air antarwarga dimana-mana.

Pemerintah memang Sudah berupaya memberi perhatian. Namun, sayangnya, cara-cara penyelesaiannya masih cenderung dilihat secara insidental saja. Akar persoalan yang jauh lebih sistemik tidak digali. Juga tidak upaya memfasilitasi kesepakatan sistem rotasi tanam pada musim tanam kedua.

Persoalan Kebijakan

Tentu saja, masalahnya utamanya ada pada kebijakan. Sejak revolusi hijau tahun 1980-an yakni pada era Orde-Baru, menjadi petani sawah seolah-olah harga mati. Sampai sekarang, pemerintah pusat masih jor-joran mengucurkan dana demi mengembangkan produktivitas pertanian di Mabar, terutama Lembor. Di antaranya melalui pengembangan teknologi pertanian, pembagian benih unggul, penggunaan pestisida, bahkan mencanangkan percetakan sawah baru.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Mabar kebagian jatah proyek nasional percetakan sawah baru.

Dalam konteks Mabar, kehadiran proyek-proyek pertanian yang sangat sentralistis dan seragam tersebut rasanya sangat menggelikan.

Pertama, tidak tepat sasaran. Di tengah masalah kekurangan air, dana-dana reboisasi seharusnya sama pentingnya dengan anggaran perbaikan infrastruktur saluran irigasi. Sayangnya dana-dana untuk reboisasi nyaris tak ada, sementara perbaikan irigasi, pengadaan benih dan bantuan alat pertanian menelan anggaran hingga miliaran rupiah.

Akibatnya, program pemerintah kelihatan kontraproduktif . Program tanam serempak hanya bisa dilakukan sebagian petani di suatu area persawahan yang mendapat cukup air, karena tidak semua sawah teraliri air. Program cetak sawah baru di Lembor, misalnya, justru dibuat di daerah hilir. Padahal, daerah hilir seringkali kesulitan mendapatkan air. Proyek tersebut pun terancam mubazir.

Sementara itu, pada tahap pelaksanaan ada lebih banyak persoalan krusial. Kesannya, proyek-proyek saluran irigasi hanya menghabiskan uang tatkala dana yang dikucurkan hampir terjadi tiap tahun, sementara kualitas proyeknya abal-abal.

Dalam film dokumenter berjudul “Di Hilir” yang diproduksi tahun 2016, petani di daerah hilir persawahan Lembor menunjukkan beberapa lokasi proyek irigasi baru, namun kualitas bangunannya tidak kuat. Bahkan mereka menunjukkan papan proyek yang tak berisikan informasi sama sekali.

Kedua. ketergantungan petani semakin tinggi sedemikian sehingga mereka semakin sulit sejahtera. Selain “dipaksakan” terus menjadi petani sawah, petani menjadi “korban” dari pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah. Mulai dari praktik tanam benih unggul, penggunaan pestisida, program tanam serempak dan berbagai tuntutan lain seiring dengan pemberian bantuan alat pertanian.

Yang sering menjadi masalah, ongkos produksi pertanian makin tinggi dan sulit dijangkau. Petani mesti membeli bibit dan berbagai jenis pupuk. Harganya kadang-kadang dipermainkan oleh distributor. Sementara hasil panen belum tentu bisa dijual dengan harga yang menguntungkan.

Mereka juga kewalahan dengan biaya pengelolahan tanah yang makin mahal karena penggunaan obat-obat kimia. Apalagi lahan pertanian makin sempit. Di Lembor misalnya, rata-rata kepemilikan atas lahan sawah hanya tersisa sekitar 0,25 hektar per rumah tangga.

Tidak mengherankan, Lembor yang dipandang sebagai lumbung pangan di NTT hanya menunjukkan ironi semata.

Sebanyak 15 desa di kecamatan Lembor masih menerima beras miskin (raskin) dari tahun ke tahun yakni sekitar 2.781 kepala keluarga.

Dalam konteks pertanian di Mabar secara keseluruhan, ironi pertanian yang terjadi di Lembor itu mengungkapkan secara terang benderang kekalahan petani. Bahwasannya, meskipun perhatian pemerintah daerah dan pusat sudah sangat memadai di Lembor,  nyatanya hal itu tidak mendorong kesejahteraan petani di Lembor. 

Padahal, dibandingkan daerah lain, akses kendaraan dan infrastruktur di Lembor sudah jauh lebih bagus.

Dengan demikian, kita tidak sulit membayangkan nasib petani di wilayah lain di Mabar. Situasinya jauh lebih sulit ketika masih bergantung pada musim, fokus kepada petani sawah dan infrastruktur jalan yang masih buruk.

Tantangan

Bertolak dari kenyataan itu, sektor pertanian di Mabar memang sulit diharapkan mendukung sektor pariwisata. Pun sebaliknya, pariwisata yang diharapkan sebagai leading sector hanyalah isapan jempol semata.

Hal itu dipicu beberapa alasan. Pertama, produktivitas pertanian masih sangat bergantung pada siklus alam, sementara permintaan dari industri pariwisata mensyaratkan konsistensi dan kestabilan. Resikonya, petani agak tidak berani memenuhi kebutuhan pasar dengan tuntutan demikian. Apalagi, mereka belum terbiasa mengembangkan diversifikasi dan pengembangan teknologi pertanian.

Berhubungan dengan itu, petani di Mabar juga masih sangat bergantung pada lahan sawah.  Hal itu terutama juga karena masifnya program ketahanan pangan dari pemerintah. Akibatnya,  petani ikut-ikutan bertahan mengerjakan sawah meskipun dalam banyak kasus tidak menguntungkan lagi dalam hitung-hitungan ekonomi.

Kedua, pembangunan infrastruktur sektor pariwisata tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur sektor pertanian. Sektor pariwisata berlangsung begitu masif melalui pembangunan bandara, pelabuhan, dan membuka jalan-jalan ke sentra pariwisata. Sementara infrastruktur publik menuju sentra-sentra pertanian masih sangat buruk.

Konsekuensinya, kalaupun petani-petani dapat mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan, berbagai jenis sayur-sayuran dan tanaman pendukung usaha pariwisata, mereka kesulitan menyuplai hasil pertanian. Bahkan karena saking buruknya jalan-jalan ke sentra pertanian, pasokan kebutuhan makanan lebih mudah didatangkan dari Bajawa atau Bima.

Ketiga, tidak ada intervensi dan kebijakan pemerintah daerah dalam memadukan dua sektor ini. Dalam artikel berjudul, “Sailing to Komodo: Contradiction of tourism and development in Eastern Indonesia”, Meribeth Erb, seorang antropolog menegaskan, jangankan petani, pemerintah daerah dan birokrasi masih kebingungan dalam menjembatani sektor pertanian dan pariwisata. Ia menyatakan, pemerintah daerah masih kurang memahami kehadiran sektor pariwisata.

Keempat, karena tidak ada upaya perlindungan, pertarungan di pasar sangat liar. Ada indikasi yang sangat kuat bahwa pasar dan pasokan terhadap kebutuhan hotel dan restoran di Labuan Bajo dikendalikan oleh segelintir orang yang kemudian menyulitkan para petani Mabar.

Di antaranya, pada tahun lalu, beberapa petani dari daerah Cecer mengeluhkan ketiadaan tempat jualan di pasar di Labuan Bajo. Meskipun jualan mereka banyak, namun mereka susah mengakses tempat strategis di pasar. Beberapa petani juga mengeluhkan harga cabai yang jatuh dan akses kepada restoran yang seringkali terhalangi.

Mateus Siagian, salah seorang pemilik restoran di Labuan Bajo mengatakan bahwa pengusaha biasanya mengikuti prinsip bisnis. Karena harga pasokan dari luar jauh lebih murah, mereka biasanya memilih itu. Menurutnya, hal itu terjadi karena petani setempat tidak dilindungi sehingga mekanisme pasar yang lebih menguasai.

Alasan-alasan ini memperjelas ironi kehadiran sektor pariwisata. Sementara persoalan-persoalan tersebut masih diabaikan, pemerintah terus bangga dengan sektor ini. Investasi dibuka seluas-luasnya. Target kunjungan wisatawan akan mencapai 500 ribu wisatawan pada tahun 2019. 

Lantas, haruskah penduduk Mabar yang sebagian besar petani menyambutnya dengan gembira?

Gregorius Afioma/ARL/Floresa

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini