Uskup Bogor Harap Anggota Pemuda Katolik Isi Jabatan-jabatan Publik

0
461
Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM Uksup Bogor saat memberikan sambutan dalam pembukaan Rapimnas Pemuda Katolik di Bogor, Jumat, (27/10/2017).

Bogor, Floresa.co –  Uskup Keuskupan Bogor, Mgr Paskalis Bruno Syukur OFM mengharapkan anggota Pemuda Katolik (PK) dapat mengisi jabtan-jabatan fungsional publik sebagai wujud nyata dalam membangun gereja serta untuk menunjukan kualitas organisasi.

“Alat ukur bermutunya organisasi ini bagi saya terlihat seberapa banyak anggota organisasi ini ikut terlibat dalam membangun bangsa ini. Tapi, bukan saja ikut terlibat, tetapi ikut menentukan melalui  jabatan-jabatan fungsional publik,” ucapnya saat menghadiri pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik (PK) di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 27 Oktober 2017.

“Entah itu menjadi gubernur.” “(Lalu) di hadapan kita ada bupati, ketua umum kita,” yang dimaksud Mgr Paskalis adalah Carolin Margareth Natasha, bupati Landak-Kalimantan Barat.

“Camat, anggota DPR-DPRD, kepala desa, pengurus partai politik yang dipercayakan kepada mereka,” contohnya.

Menurut uskup kelahiran Ranggu, Manggarai Barat, Flores itu, harapan demikan tidak terlepas dari sejarah dimana terdapat sejumlah tokoh Katolik turut berperan memperjuangkan kemerdekan Indonesia.

“Dalam sejarah lahirnya bangsa kita, ada pula tokoh-tokoh yang beriman Katolik, tetapi sekaligus membaktikan hidup mereka demi pembangunan dan pegembangan negara ini,” ujarnya.

Terutama, harapan Mgr Paskalis adalah agar Indonesia tetap berlandaskan pada pilar Pancasila, UUD 1945 dan Bhinea Tunggal Ika.

“Itu berarti Pemuda Katolik harus lebih berkecimpung dalam kehidupan sosial politik kemasyarakatan bangsa Indonesia, (sebab) organisasi ini harus mempunyai mimpi besar ini. Inilah harapan hierarki gereja katolik,” pungkasnya.

Terhadap ajakan Mgr Paskalis tersebut, beragam tanggapan datang dari kader Pemuda Katolik. Semuanya sepakat, menjadi pejabat publik ialah salah satu jalan untuk mengabdi kepada masyarakat.

Karolin Margret Natasa, Bupati Landak, Kalimantan Barat misalnya, mengatakan bahwa menjadi pejabat publik adalah panggilan hidupnya.

“Ikut organisasi dari awal juga untuk menempati posisi-posisi publik. Jadi memang karena kita mempunyai panggilan, talenta, kita kan wajib mengembangkannya.”

“Tuhan sudah kasi jalan, tinggal saya menjalankannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya di sela-sela Rapimnas.

Senada dengan Mgr Paskalis, Ketua Umum Pemuda Katolik itu juga berharap semakin banyak tokoh Katolik yang berani mengambil resiko untuk berperan lebih aktif di ranah publik.

“Jadi, jangan merasa diri minoritas, kemudian kita tidak punya kesempatan. Masyarkat kita juga merindukan pimpinan-pimpinan yang mampu bekerja,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Komisariat Cabang Lampung Marcus Budi Santoso mengatakan jika dirinya menjadi pejabat publik, hal utama yang akan selalu ditunjukannya ialah menjadi pejabat yang bisa memberikan kesaksian hidup sebagai kader Katolik.

“Kita adalah orang Katolik dan kader-kader Katolik. Makna yang menjadi titik berat kita adalah soal integritas, kesaksian hidup, kesaksian sendiri sebagai orang Katolik, itu yang penting.”

Menurutnya, jika kuat dalam spirit, citra dan sikap itu, secara tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada siapa pun.

“Siapa pun itu jika kita mempunyai niat baik. Tanpa embel-embel politik pun orang akan melihat itu sebagai potensi atau orang yang wajib dana layak dipilih,” pungkasnya.

Citra Gereja Katolik

Mantan Provinsial OFM Indonesia itu juga menghimbau agar langkah-langkah organisasi PK tetap berpegang teguh pada iman Katolik.

“Organisasi ini sebagai satu-kesatuan dan setiap orang sebagai pribadi mesti memiliki referensi yang kuat akan semangat dan nilai-nilai kehidupan dari oase rohani keimanannya,” ujarnya.

Sebab, lanjutnya, fakta kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini menyajikan fakta-fakta miris dimana dipenuhi politik kotor, korupsi dan egoisme kelompok yang begitu kuat.

Ia menantang agar PK berani melawan praktik-praktik busuk tersebut. “Pertanyaannya mampukah organisasi ini mengatasi kecenderungan hedonistis ini,” tanyanya.

Kemampuan untuk menyelesaian persoalan tersebut, katanya, tidak cukup disampaikan melalui jargon-jargon politik. Tetapi, melalui perbuatan-perbuatan konkret, melalui program-program kerja yang membebaskan masyarakat dari keterpurukan sarana prasarana dan ketimpangan perhatian pembangunan.

“Presiden kita, Presiden Jokowi mengajak kita untuk bekerja dan bekerja. Tapi, bekerja bagi kesejahteraan umum, bagi masyarkat. Bukan menimbulkan kegaduhan politis yang membuat orang hanya berdebat kusir,” ungkapnya.

Ia pun berpesan agar cara berpolitik dan bermasyarkat PK harus sejalah dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, persatuan, perdamaian dan penghargaan terhadap sesama manusia seperti yang diajarkan Gereja Katolik.

“Karena ini berkaitan dengan nama Katolik. Nilai-nilai itu mesti tercermin kuat dalam sepak terjang hidup bersosial politik dari angotan PK ini,” tegasnya.

“Pemerintah juga mengajak kita untuk menjaga soliditas warga negara dalam menghadapi pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilu serentak 2019.”

“Saya kira dalam arti itulah saudara-saudari, semoboyan pemuda Katolik, “Pro bono publico et pro ecclesia et patria” terjuwudkan,” tutupnya. (ARJ/Floresa).

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini