Bupati Manggarai Minta Penyidikan Kasus Wae Reno Dihentikan

2
2367
Polisi memasang police line di tempat penggalian pasir Wae Reno Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai (Foto:Florespost)

Floresa.co – Bupati Manggarai, Deno Kamelus meminta agar penyidikan kasus galian pasir Wae Reno di Desa Ranaka, Kecamatan Wae Rii dihentikan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Deno mengakui aktivitas penggalian pasir di Wae Reno tidak mengantongi izin. Ia juga menyebut sejumlah tempat galian pasir lainnya di Manggarai Raya yang juga tak mengantongi izin seperti Weol, Wae Langkas dan Bondo.

Menurutnya, hanya galian pasir Wae Pesi saja yang sudah mengantongi izin penambangan.

Polres Manggarai mengentikan aktivitas penggalian pasir Wae Reno pada Jumat 18 Agustus lalu.

Bersamaan dengan itu, sejumlah warga ditangkap dan ditahan. Peralatan kerja yang mereka gunakan seperti truck juga disita kepolisian.

BACA Juga:Bupati Manggarai Sesalkan Penutupan Galian Pasir Wae Reno

Kepolisian beralasan aktivitas penggalian pasir di Wae Reno tidak mengantongi izin, sesuai UU No 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara dan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, menurut Deno penutupan galian pasir terutama Wae Reno akan berdampak pada tersendatnya pembangunan di Manggarai.

Penyerapan dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat juga menjadi tersendat karena sebagian besar dana pembangunan bersumber dari DAK.

Karena itu menurut Deno, penutupan galian pasir Wae Reno lebih banyak membawa mudaratnya bagi kepentingan umum dibandingkan penegakan hukum.

Terkait penegakan hukum, menurut Doktor Ilmu Hukum ini, ada tiga asas penting yang mestinya diperhatikan oleh penegak hukum yaitu asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Terkait asas manfaat, menurut Deno, penegak hukum bisa saja menggunakan kewenangannya untuk menghentikan suatu perkara yang sedang dalam penyidikan, bila penegakan hukum yang dilakukan justru merugikan kepentingan banyak orang.

“Itu ada tiga asas penting yang harus menjadi pedoman penegakan hukum, makanya dalam hukum acara itu, ada kewenangan penyidik kemudian ada istilah deponir (menghentikan perkara). Misalnya kasus Abraham Samad kan dideponir oleh Kejaksaan. Karena ini dinilai dari sisi manfaatnya,”ujar Deno.

BACA Juga:Pembangunan Infrastruktur di Manggarai Terhambat Pasca Penutupan Galian Pasir Wae Reno

Terkait langkah konkret pihak pemerintah Kabupaten Manggarai pasca penutupan lokasi galian pasir Wae Reno, Deno mengatakan masih menunggu hitungan dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

“Saya masih tunggu hitungan OPD terlebih dahulu, kemudian akan diskusi lagi dengan mereka,”ujarnya. (Ronald Tarsan/Floresa).

2 Komentar

  1. Bijak dalam menerapkan aturan sangat bermanfaat bagi lancarnya roda pembangunan negeri tercinta bumi Manggarai Profisiat Bupati Manggarai beserta jajaran lembaga Pemerintahan

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini