Boni Hargens Sebut Pihak yang Menuduh Jokowi Diktator Merusak Demokrasi

0
1497
Boni Hargens (Foto: Duta News).

Jakarta, Floresa.co – Pengamat Politik Boni Hargens menduga tuduhan diktator terhadap Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari strategi politik lawan-lawannya. Boni pun menilai tuduhan semacam itu merusak demokrasi dan tidak memberikan pelajaran politik yang baik untuk bangsa Indonesia ke depannya.

“Mereka yang menuduh Jokowi diktator justru para psikopat yang menikmati fitnah karena menganggap fitnah sebagai strategi politik yang ampuh untuk menjatuhkan lawan,” tegas Boni dalam keterangan persnya, Kamis 10 Agustus 2017.

Menurut alumnus Seminari Pius XII Kisol-Flores tersebut, tuduhan kepada mantan walikota Solo tersebut tidak berdasar dan beralasan. Pihak-pihak yang menuduh seperti itu, jelasnya merupakan orang-orang tidak paham demokrasi.

“Yang tuduh Jokowi diktator itu mereka yang tidak paham demokrasi. Ketegasan Jokowi seperti dalam isu HTI adalah pilihan yang menyelamatkan bangsa dan negara. Itulah makna dari strong leadership,” tegasnya.

Boni membandingkan bagaimana sikap Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkuasa selama 10 tahun, namun tak mempunyai ketegasan. Akibatnya, Polri tidak bisa mengeksekusi pembubaran HTI pada tahun 2013 karena tidak ada dorongan politik yang kuat dari rejim yang berkuasa saat itu.

“Demokrasi bukan soal menyenangkan semua orang melainkan soal memperjuangkan kemaslahatan banyak orang dan itulah yang dilakukan Jokowi. Ia adalah demokrat sejati,” terang dia.

Jokowi, menurut Boni merupakan Presiden yang tidak memikirkan citra dirinya. Jokowi adalah pemimpin yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

“Itulah yang menjelaskan mengapa Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentan Ormas berani diteken presiden tanpa tedeng aling-aling,” tandas dia.

Lebih dari itu, lanjut Boni, Jokowi adalah Presiden pekerja keras. Dari wajahnya, kata dia publik bisa melihat wajah populis dan wajah orang yang memikirkan rakyat.

“Ia bukan presiden yang senang membuang waktu dengan kuda atau doyan berpidato depan kamera demi pencitraan yang palsu. Ia lebih suka turun ke bawah, bekerja untuk rakyatnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia tak mengenal adanya kekuasaan mutlak alias diktator. Pun demikian institusi di Indonesia tak ada satu pun yang berlaku dengan cara-cara diktator.

“Merujuk konstitusi kita, tidak ada satu pun institusi yang memiliki kekuasaan mutlak apalagi seperti diktator. Konstitusi memastikan adanya perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dan bisa saling mengontrol, saling mengawasi,” ujar Jokowi saat pembukaan Simposium Internasional Asosiasi Mahkamah Konstitusi di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Rabu 9 Agustus 2017.

Konstitusi yang ada di Indonesia, menurut Jokowi, mencegah adanya mobokrasi yang memaksakan kehendak sekelompok massa. Selain itu, konstitusi di Indonesia menjadi pelindung kemajemukan dan pelindung keragaman baik perbedaan pendapat, maupun etnis, budaya dan agama.

“Konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satu pun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain,” jelas Jokowi. (ARJ/Floresa).

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini