Lelucon Presidential Theresold dan Tudingan Partai Pendukung Khilafah

0
1244
Foto: Poskotanews.com

Oleh: Ignatius Iryanto

Catatan dari Editor: Tulisan ringan ini diambil dari facebook bapak Ignatius Iryanto. Dipublikasikan atas persetujuannya dengan judul yang dibuat oleh Floresa.co.


Dalam dua atau tiga minggu ini saya ikuti, ada dua peristiwa yang sempat bikin heboh.

Pertama, pertemuan Prabowo dan SBY. Buat saya itu pertemuan wajar-wajar saja dan tidak perlu diributin. Keduanya jelas tokoh Nasional,pemimpin dua partai,mantan Jenderal. Yang satu selalu jadi kepala staf tidak pernah memimpin pertempuran. Yang satu mantan Danjen Kopassus dan terakhir jadi Pangkostrad.

Keduanya tidak pernah sempat jadi jenderal penuh.Tentu dengan alasan yang berbeda. Mereka bertemu dan bicara mengenai kondisi negara. Wajar saja. Lalu,muncul pernyataan tentang UU Pemilu. Nah, ini yang substantif. Namun juga tidak perlu bikin heboh.

Pernyataan Prabowo soal UU Pemilu khususnya Presidential Threshold 20% yang katanya menjadi lelucon, dan begitu juga SBY, ditanggapi saja secara ilmiah dan tidak usah buat orang kepanasan.

Seorang senior saya yang ahli tentang Pemilu dan menjadi konsultan soal itu mengatakan bahwa istilah Presidential Threshold sendiri sudah keliru. Kita menggunakannya secara keliru. Gak tahu saya, saya tidak ahli dibidang itu.

Namun mengatakan bahwa Presidential Threshold 20% sebagai lelucon bisa benar dan bisa juga tidak.

Mau dibilang lelucon karena hasil pemilu 5 tahun lalu dipakai jadi standard untuk pilpres tahun 2019. Kita tahu peta dukungan rakyat ke partai politik, jelas berubaha banyak sekali dalam 5 tahun tersebut. Jadi, memang agak tidak pas menggunakan hasil pemilu 2014 untuk pilpres 2019.

Namun juga akan jadi lelucon jika di negeri ini tidak punya Threshold atau Threshold 0%. Orang bisa saja membuat partai politik lalu keluarkan uang untuk membangun cabang-cabangnya dan bahkan sebelum membuktikan mendapatkan satu suara pun,dia sudah boleh mencalonkan pasangan Presiden. Ini lebih lucu dari kondisi di atas. Tetapi, buat Prabowo dan Susilo Yudhoyono, usul Presidential Threshold 0% itu lebih lucu dari pada usul Presidential Threshold 20% dari pemilu 5 tahun sebelumnya.

Argumen SBY bahwa hasil Pemilu 2014 akan digunakan dua kali di pilpres 2014 dan Pilpres 2019, menunjukkan bahwa SBY tidak melihat bahwa hak itu hanya akan terjadi satu kali yaitu di dua pemilu itu. Selanjutnya setiap hasil pemilu hanya akan menentukan PT dalam satu kali Pilpres. Ini lebih memiliki rasionalitas ketimbang menentukan PT 0%. Jadi yang lucu tuh argumen anda berdua, Jenderal.

Secara pribadi, buat saya lebih relevan jika memang ada dua tahapan dalam pemilu. Pertama Pileg baru Pilpres dan hasil Pileg menjadi dasar dari PT untuk Pilpres.Itu lebih berkualitas.

Namun anda-anda merubahnya dengan argumen efisiensi biaya, baik finansial maupun biaya sosial. Ya, sudah silahkan lakukan. Namun jangan memaksakan lagi dengan PT 0%. Itu lebih merupakan big joke. Jauh lebih rasional menggunakan PT 20% seperti keputusan sekarang.Namun hasil pemilu 2014 digunakan untuk dua pilpres. Kemudian hasil pemilu 2019 akan digunakan untuk pilpres 2024, dan seterusnya.

Barusan, orang heboh lagi karena pernyataan salah satu politisi Nasdem Vicky Laiskodat di Kupang.

Buat saya, pernyataan bahwa ada kelompok yang sedang mengusahakan Khilafah di negeri ini adalah pernyataan yang valid. Itu fakta. Buktinya tersebar dimana-mana.

Juga pernyataan bahwa HTI adalah bagian dari gerakan itu juga valid. Buktinya juga tersebar dimana- mana. Seluruh jaringan NU juga punya banyak sekali bukti dari gerakan elemen elemen HTI dimana-mana.

FPI dikelompokkan sebagai organisasi radikal juga jelas sekali. Banyak contoh bahwa kelompok ini sering memaksakan kehendak secara sepihak.

Ignasius Iryanto Djou (Foto: Pet/Floresa)

Buat saya pernyataan yang mengatakan bahwa empat partai itu mendukung gerakan khilafah untuk menggantikan NKRI, itu yang harus dibuktikan dan itu yang mungkin tingkat validitasnya harus dipersoalkan.

Bahwa partai partai ini masuk dalam partai pendukung Anies-Sandi yang memanfaatkan jaringan HTI dan FPI dalam kampanyenya serta yang juga menggunakan isu SARA secara tidak beradab (mengusir orang dari mesjid, mempolitisir mayat, melakukan segregasi sosial bahkan diskriminasi sosial, semua itu adalah langkah-langkah yang sangat tidak beradab dan memalukan, kemenangan yang sangat memalukan dalam sejarah negeri ini) adalah valid.

Namun mengatakan mereka secara ideologis ikut memperjuangkan negara Khilafah buat saya berlebihan. Namun biar saja proses politik maupun pengadilan seterusnya yang membuktikan itu. Vicky Laiskodat mungkin menghina 4 partai itu atau memang dia punya bukti dan argumen untuk itu. Saya tidak tahu.

Namun yang pasti Vicky tidak menghina Islam dgn pernyataan itu. Jadi, tidak perlu heboh.

Saya akan ikut heboh jika pertemuan Prabowo dan SBY menghasilkan keputusan misalnya berbunyi: Kita akan memenangkan Pilpres 2019 dengan mengulangi cara-cara di Pilkada DKI dengan melakukan praktik tidak beradab seperti di atas.
Jika itu keputusannya, itu baru bolehlah kita heboh. Karena itu artinya negara ini akan sirna dari peta dunia dalam tempo yang tidak lama lagi.

Kalau sudah gitu, saya akan bermimpi menjadi Presiden Pertama Republik Flores yang berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila terinsipirasi di Bumi Flobamora. Kami akan setia pada negara plural yang mengakui kebhinekaan, walaupun dalam negeri kecil seperti Repubik Flobamora. Ya Tuhan, jauhakan kami dari realitas itu.

Penulis adalah tokoh masyarakat asal NTT. Kini menjadi salah satu bakal calon gubernur/wakil gubernur pada Pilkada NTT tahun 2018

Advertisement
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here