Komprehensif dan Sistematis, Syarat Penting Pengembangan Pariwisata di NTT

0
863
Pulau Padar, salah satu destinasi wisata di Taman Nasional Komodo. (Foto:metrotvnews.com)

Floresa.co – Dalam beberapa tahun terakhir, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu propinsi yang secara nasional ditargetkan sebagai daerah tujuan wisata.

Namun, upaya menjadikan wisata sebagai leading sector, masih menuai banyak kritik. Pemerintah dinilai belum mampu menyiapkan masyarakat NTT untuk bisa menjadi subjek dalam bisnis pariwisata. Akibatnya, masyarakat lokal tidak punya posisi tawar, hanya bisa sampai pada rasa bangga dan takjub akan perkembangan yang tampak di depan mata.

Padahal, tujuan utama optimalisasi sektor ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Apa sebenarnya akar masalah yang memicu hal ini? Bagi Robert Soter Marut, salah satu calon gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), faktor pemicunya adalah visi pemerintah yang lemah dalam upaya memaksimalkan segala sumber daya demi mewujudkan asas pemerataan manfaat pariwisata.

Komprehensif dan Sistematis

Menurut Robert, pemerintah mestinya mengimplementasikan program pariwisata dan ekonomi kreatif secara komprehensif dan sistematis.

Hal itu, kata dia, antara lain dengan menciptakan sebuah master plan tersendiri yang disesuaikan dengan program pengembangan pariwisata nasional di NTT.

Dalam master plan itu, jelasnya, masing-masing kabupaten/kota difasilitasi untuk mempunyai rencana aksi dengan indikator target yang disesuaikan dengan rencana aksi dan program pengembangan pariwisata terpadu oleh provinsi.

Secara umum, kata dia, program pengembangan pariwisata dalam master plan itu mencakup pengembangan objek wisata, sarana pariwisata, infrastruktur dan pendidikan kepariwisataan.

Pengembangan objek wisata, kata Robert, termasuk peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap apa yang ia sebut delapan keajaiban NTT, yakni Komodo, Pink Beach, 17 Pulau Riung, Kelimutu, Taman Laut Maumere, Tempat penyelaman laut di Alor, Pantai Nihiwatu di Sumba Tengah dan Pantai Nembrala di Rote.

“Obyek-obyek wisata alam di Pulau Timor dan Sabu pun perlu segera diidentifikasi untuk mempercepat pengembangan pariwisata di daerah-daerah tersebut,” katanya kepada Floresa.co, Selasa 25 Juli 2017.

Robert Soter Marut. (Foto: Facebook)

Pemerintah, kata dia, juga perlu memikirkan peningkatan kualitas obyek wisata budaya, seperti Waerebo, Liangbua, Sawah Sarang Laba-laba, Kampung Bena, Kampung Adat Sumba, Kampung Adat Boti, dan lain-lain.

“Yang juga mesti diperhatikan adalah peningkatan kualitas atraksi budaya, seperti caci, tari rangkuk alu, pesta reba, pasola, kataga, dolo-dolo, ja’i, lego-lego, tari nuri serta peningkatan kualitas kerajinan, yakni tenun ikat, songket, kerajinan lontar, seruling ganda, dan lain-lain,” ungkap Robert.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan dan peningkatan inisiatif sanggar-sanggar seni di masing-masing kabupaten/kota.

Di bidang sarana pariwisata, kata dia, antara lain pemerintah menggandeng perusahaan-perusahaan swasta daerah dan nasional untuk melakukan investasi dalam bidang sarana-sarana pendukung pariwisata seperti hotel, restoran dan sarana transportasi, baik laut, darat maupun udara.

Pemerintah propinsi juga sangat penting meningkatkan koordinasi dengan semua pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung investasi dalam bidang pengembangan sarana pariwisata ini, baik melalui kebijakan yang memberi kepastian usaha, kemudahan perizinan investasi, maupun dengan memberi jaminan akses kepada keuangan,” tegas Robert.

Sementara terkait infrastruktur, jelasnya, pemerintah propinsi mesti mengembangkan kerja sama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership), terutama untuk membangun infrastruktur skala besar, dengan mekanisme yang saling menguntungkan.

Salah satu infrastruktur strategis yang dibutuhkan untuk menopang pengembangan sektor pariwisata, kata dia, adalah bandara berskala internasional/

“Bandara El Tari, Kupang misalnya, perlu ditingkatkan bangunan dan fasilitasnya agar bisa memberi pelayanan yang maksimal dan optimal bagi para pengguna,” kata Robert.

Selain itu, jelasnya, perlu ada bandara berskala internasional di Mbay dan Tambolaka.

Sarana transportasi laut, kata Robert juga perlu dioptimalkan, terutama pembenahan pelabuhan di Labuhan Bajo, Muarapokot, Maumere, Ende, Waingapu, Rote dan Sabu.

Tak lupa pula, kata dia, pembenahan jalur darat, termasuk Trans Flores Pantai Utara, Trans Manggarai Pantai Selatan; Trans-Sumba yang menjangkau ke Pantai Utara dan Pantai Selatan, Trans-Timor dengan cabang-cabang ke pusat-pusat produksi dan obyek wisata.

Robert menambahkan, pengadaan listrik, air bersih dan rumah rumah sakit berskala internasional di spot pariwisata, juga mutlak dilakukan.

Sementara di bidang pendidikan kepariwisataan, kata dia, pemerintah propinsi bersama pemerintah-pemerintah kabupaten/kota perlu mendorong kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun sekolah-sekolah yang mendukung pengembangan pariwisata.

“Konkretnya adala mendirikan SMK Pariwisata di semua kabupaten dan D-3 Pariwisata di Mbay, Maumere, Kupang, Waikabubak dan Waingapu,” tegas Robert. (ARJ/ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini