Floresa.co – Pemerintah Pusat menetapkan pulau Flores di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai pulau panas bumi. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017, tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi pada tanggal 19 Juni 2017.
Penetapan Flores sebagai pulau panas bumi bukan tanpa alasanya. Potensi panas bumi di pulau ini cukup besar yaitu mencapai 902 MW yang tersebar di 16 titik yaitu Waisano, Ulumbu, Wae Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Ndetusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedai, Bukapiting, Roma-Ujelewung dan Oyang Barang.
Hingga saat ini baru Ulumbu dan Mataloko yang sudah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,5 MW.
Karena itu, penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi disambut positif sejumlah kalangan. Harapannya potensi energi yang masih terpendam ini bisa dimanfaatkan baik untuk penerangan maupun sebagai penggerak ekonomi masyarakat Flores. Dengan adanya pengembangan panas bumi diharapkan, rasio elektrifikasi atau jumlah keluarga yang diterangi listrik bisa meningkat.
Saat ini rasio elektrifikasi NTT hanya sekitar 58%, sementara rata-rata nasional sudah mencapai 91%.
Flores memang pulau yang berada di jalur ring of fire. Di pulau kecil ini terdapat sejumlah gunung berapi. Walau kecil-kecil, namun tetap memiliki energi vulkanik yang tinggi. Energi ini harus dilepas dengan mekanisme-mekanisme alamiah yang destruktif dalam bentuk letusan. Pelepasan debu vulkanik memberi manfaat pada kesuburan tanah.
Selain pelepasan destruktif dalam bentuk letusan gunung api, bentuk pelepasan yang halus adalah lewat energi thermal berupa naiknya temperatur lapisan bumi. Karena energi thermal ini datang dari bumi maka disebut energi Geothermal.
“Dengan menyatakan Pulau Flores adalah Pulau Geothermal, Menteri ESDM Ignasius Jonan mau menegaskan lagi bahwa, potensi energi geothermal di Flores sangat banyak walaupun itu hal yang sudah lama kita ketahui,” ujar tokoh NTT, Ignasius Iryanto Djou.
Namun, menurut Ignas, yang bekerja di sebuah perusahaan energi berbasis di Jakarta, tidak cukup pemerintah pusat menetapan Flores sebagai pulau panas bumi atau geothermal.
“Yang paling penting adalah apakah dengan menyatakan demikian, pak Jonan memberikan komitmen langsung dari pemerintah pusat bahwa akan secara masif mengeksploitasi sumber energy geothermal di Flores untuk kebutuhan energi listrik Flores dan NTT?” ujarnya retoris.
Hambatan dalam Pengembangan Panas Bumi
Berdasarkan data Statistik Energi Baru dan Terbarukan tahun 2015, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 28.910 MW. Sedangkan kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi (PLTU) baru mencapai 1.403,5 MW. Itu artinya baru 4,85% potensi panas bumi di Indonesia dimanfaatkan menjadi energi listrik.
Di Flores sendiri, menurut data Kementerian ESDM, dari 902 MW potensi panas bumi yang ada, hanya 12,5 MW atau baru 1,39% yang dimanfaatkan menjadi listrik. Dari 16 titik panas bumi, baru di dua titik yang dimanfaatkan yaitu di Ulumbu Kabupaten Manggarai dan Mataloko, Kabupaten Ngada.
Menurut Ignas, secara umum memang masalah yang muncul dari aspek pemanfaatan geothermal adalah biaya eksplorasi yang tinggi, bahkan sulit diprediksi secara presisi. Hal ini kemudian berujung pada negosiasi kesepakatan harga jual-beli antara pengembang dan PLN sulit tercapai.
Contoh di Flores adalah proyek pengembangan panas bumi di Sokoria, Ende. Tahun 2009, PT Bakrie Power memenangkan tender pengembangan potensi panas bumi di daerah tersebut dengan rencana kapasitas pembangkit mencaai 30 MW. Namun, hingga tahun 2017 ini proyek ini masih mandek padahal awalnya ditargetkan tahun 2020 nanti sudah bisa beroperasi.
Salah satu kendala dalam proyek ini adalah alotnya pembahasan harga jual-beli listrik antara Bakrie Power selaku pengembang dengan PT PLN selaku pembeli listrik.
Menurut Ignas untuk mengatasi alotnya pembahasan soal harga jual beli listrik antara pengembang dan PLN ini, secara teknis harus ada suatu teknologi eksplorasi geothermal yang dapat menurunkan biaya ekaplorasi sehingga negosiasi mengenai harga jual ke PLN menjadi lebih mudah.
“Di beberapa negara, eksplorasinya dilakukan oleh negara dan setelah titik sumur pembangkitnya ditemukan secara presisi (tepat-akurat), baru ditawarkan ke investor. Dengan cara ini investor memiliki hitungan eksak walaupun misalnya dia harus mengganti biaya eksplorasi oleh pemerintah atau BUMN tersebut,” ujar bakal calon gubernur/wakil gubernur NTT pada pilkada NTT tahun 2018 ini.
Ignas mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat atas NTT. Misalnya saja di sektor energi dimana terdapat dua kebijakan yang menunjukkan perhatian terhadap NTT.
Pertama soal pemanfaatan arus laut di selat Adonara (Gonsalu). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni 2017 lalu mengatakan, Belanda akan mengembangkan potensi energi listrik arus laut Selat Gonsalu di Kabupaten Flores Timur dengan tahap awal sebesar 30 MW. Ada pun potensi energi listrik dari arus laut selat Gonsalu mencapai 300 MW.
Kedua adalah penetapan Flores sebagai pulau panas bumi. Tujuan penetapan ini ialah untuk mengoptimalkan penggunaan energi panas bumi di Pulau Flores baik sebagai sumber listrik maupun sumber energi non listrik.
Menurut Ignas, yang menarik dari perhatian pemerintah pusat di bidang energi untuk Flores ini adalah dua-duanya termasuk dalam green energy atau energi yang bersih dan ramah lingkungan.
“Kita tunggu realisasinya dan juga harus siap mengawalnya sehingga benar-benar memberi manfaat buat NTT.”
“Hentikan sudah untuk mengintip rente demi kepentingan kelompok dan pribadi dari setiap proyek besar yang akan masuk,”pungkas pria yang pernah menjadi konsultan pengembangan energi baru dan terbarukan dalam program Integrated Microhydro Development and Application Program (IMIDAP) ini. (Sumber: Harian Flores Pos).
