Gambar: Ilustrasi

Kupang, Floresa.co – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Nusa Tenggarai Timur (NTT), Bobby Pitoby, sesali sikap pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tidak membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan subsidi pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk rumah murah.

Sebab menurut Bobby, biaya BPHTB terbilang tinggi sehingga membuat masyarakat dengan ekonomi lemah kesulitan memiliki rumah.

“Kami minta dukungan dari pemerintah daerah (pemda) untuk masyarakatnya. Kami tidak minta apa-apa dari pemda. Kami hanya minta pemda membantu menyubsidi BPHTB, sehingga MBR tidak perlu lagi membayar biaya BPHTB karena itu sangat memberatkan,” kata Bobby seperti diberitakan Kompas.com, Senin Juli 2017.

Menurut Bobby, sangat tidak masuk akal, jika untuk mendapatkan rumah murah dengan uang muka cuma Rp 1,5 juta, sedangkan pajak BPHTB justru lebih besar yakni Rp 4 juta.

“Kami pengembang sudah dibantu oleh pemerintah pusat karena pajaknya sudah diturunkan dari 5 persen menjadi 2,5 persen, bahkan 1 persen. Tapi kok MBR belum dibantu oleh pemdanya. Ini tentu masih menjadi kendala,” keluh Bobby.

Hal ini sangat aneh, mengingat kepala daerah yang dipilih langsung untuk menyejahterakan masyarakatnya, tidak membantu dan malah mempersulit.

Bobby mengatakan, Pemda NTT saat ini masih berpatokan pada Undang Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2009 tentang BPHTB.

UU tersebut mencantumkan harga jual rumah dikurangi dengan Nilai Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NOTKP) sebesar Rp 60 juta.

Pada tahun 2009, harga jual rumah MBR masih berkisar Rp 55 juta sehingga saat itu masyarakat tidak membayar BPHTB.

Namun sekarang harga rumah telah mencapai Rp 141 juta sehingga konsekuensinya masyarakat harus membayar BPHTP.

“Sekali lagi kami mengharapkan pemda bisa segera menghapus pajak BPHTB atau pun menurunkannya dari 5 persen menjadi 2,5 persen,” tuntasnya. (Floresa).