Johnny Plate Bicara Soal Sulitnya Melawan Ormas Radikal

0
1114

Ruteng, Floresa.co – Johnny Plate, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebut sulitnya melawan kelompok radikal,  karena pemerintah belum punya payung hukum untuk bisa mengambil tindakan tegas.

Anggota Komisi XI DPR RI ini menyampaikan hal ini dalam diskusi publik di Margasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Ruteng, Kabupaten Manggarai,  Kamis, 22 Juni 2017.

Ia hadir di Margasiswa sekitar pukul 11.00 Wita, didampingi oleh Gaudiens Wodar, mantan Ketua Presidium PP PMKRI dan sejumlah stafnya. Johnny bersama rombongan diterima dengan “kepok,” upacara penyambutan tamu dalam adat Manggarai.

Hadir dalam acara itu sejumlah kader dan alumni PMKRI serta anggota DPRD Manggarai.

Johnny menyatakan, ormas dengan paham radikal dan intoleran tentu mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya,  pemerintah,  yang didesak berbagai elemen bangsa, tentu berniat mengambil tindakan tegas. Namun, lanjut Johnny,   pemerintah juga membutuhkan dasar hukum untuk menindak ormas-ormas itu.

“Yang menjadi masalah sekarang adalah adakah dasar hukum yang tepat untuk menindak mereka,” ujarnya.

Sejauh ini,  kata dia,  proses untuk membubarkan mereka hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan atas permintaan tertulis dari Menkumham dengan mengajukan permohonan pembubaran ke Pengadilan Negeri (PN).

Namun, jelasnya, hal ini juga sulit karena PN bisa saja ditekan oleh kelompok radikal untuk mempengaruhi putusan hakim.

“Ini masalah,” kata Johnny.

Karena peliknya mekanisme itu, kata dia,  pemerintah mesti berhati-hati dalam membuat keputusan.

Johny lebih lanjut menyatakan, payung hukum yang jelas memang sangat dibutuhkan. Namun, lanjutnya, soal ini juga tidak mudah.

Meski, kata dia,  pemerintah membuat payung hukum itu, misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), namun Perppu itu juga harus mendapat persetujuan DPR.

Sementara, menurut Johnny, mayoritas kursi di DPR RI justru tidak menyetujui pembubaran ormas radikal.

Dalam diskusi itu,  ia memberi kesempatan kepada peserta untuk menawarkan solusi konkret, agar bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

Beragam gagasan pun coba ditawarkan. Namun tak satu pun yang benar-benar solutif. (Ronald Tarsan/ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini