Cermin Diri Gusti-Maria Telah Retak!

0
3646
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Agustinus Ch Dula-Maria Geong berdangdut ria di atas panggung dalam kampanye akbar menjelang Pilkada Mabar di Wae Kesambi, Labuan Bajo, Jumat, 4 Desember 2015. (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)

Floresa.co – Baru setahun lebih memimpin Manggarai Barat di periode kedua, sudah dua bawahan Bupati Agustinus Ch Dula yang jadi tersangka karena kasus dugaan korupsi.

Selama itu pula, tak ada catatan prestasi yang berarti dari Dula dan wakilnya Maria Geong. Ini mesti jadi evaluasi penting.

Sejak dilantik pada Januari 2016, Gusti-Maria belum mampu menunjukkan bahwa keduanya pemimpin yang diharapkan oleh lebih dari dua ratus ribu penduduk di Mabar.

Meskipun Dula sudah 12 tahun memimpin Mabar, di mana 5 tahunnya saat ia menjadi wakil bupati, dirinya bersama Maria  kerap mengambil kebijakan yang kontroversial.

Bahkan, keduanya terlibat dalam beberapa masalah. Padahal masalah lama seperti infrastruktur, akses terhadap kesehatan, pendidikan, terus menjadi bahan gunjingan publik.

Pada awal pemerintahan, Gusti-Maria menjadi sorotan karena memecat sejumlah tenaga kontrak tanpa alasan yang jelas. Ada istri seorang wartawan yang tak diperpanjang masa kontraknya. Ada pula seorang ibu guru, istri seorang aktivis yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Meskipun sakit, ibu itu terpaksa dipindahkan.

Karena keputusan tersebut, Gusti-Maria dinilai tidak profesional. Bukan hanya sensitif terhadap kritik dan koreksi, malahan sampai membawa-bawa persoalan itu pada keputusan penting dalam birokrasi pemerintahan.

Tidak hanya itu. Alih-alih membuka lembaran baru, Gusti terseret ke dalam sejumlah kasus lama. Sikap yang tak suka kritik sangat kelihatan.

Pertama, persoalan Pantai Pede. Gusti terkesan sangat mempercepat proses privatisasi satu-satunya pantai publik tersebut setelah terpilih jadi bupati. Ia acuh tak acuh terhadap berbagai protes.

Karena kasus tersebut, ia juga secara terang-terangan menuding beberapa pastor sebagai Yudas Iskariot. Padahal sikap Gereja yang menolak privatisasi selalu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan bahkan berdasarkan surat dari Kemendagri terkait penyerahan aset itu dari Pemprov NTT kepada Pemkab Mabar.

Kedua, kasus dugaan korupsi Lando-Noa. Sejak diungkap ke publik pada tahun 2015, nama Gusti disebut-sebut  dalam kasus tersebut. Meskipun terang-terangan diakui oleh kontraktor bahwa ia mendapat perintah langsung darinya, Gusti sebaliknya berdalih bahwa ia bertindak sesuai koridor. (Baca: Bupati Dula Blak-blakan Soal Proyek Jalan Lando-Noa)

Kasus ini masih bergulir dan Kepala Dinas PU Agus Tama sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Yang menariknya, dalam kurun waktu itu pula, Gusti menunjukkan sikap tak suka kepada media. Ia misalnya pernah berbicara di hadapan para PNS di Mabar untuk tidak berbicara kepada Floresa.co, salah satu media yang memberi perhatian intens pada kasus Lando-Noa itu.

Keberadaan Maria tak kunjung menjadi pembeda. Alih-alih hadir dengan terobosan-terobosan penting untuk membangun Mabar, ia malah terlibat sejumlah masalah.

Salah satunya, ia pernah dikeluhkan lantaran mengabaikan janji pertemuannya dengan petani di salah satu desa di Kecamatan Lembor. Di beberapa postingan Facebook, ia diketahui sedang plesiran ke Jakarta. (Baca:Petani di Lembor Kesal Terhadap Wabup Maria Geong)

Ia juga pernah dipolisikan lantaran menampar seorang sopir. Selebihnya, tak ada kabar membahagiakan dari pejabat lulusan S3 ini. (Baca: Tampar Sopir Angkot, Wakil Bupati Mabar Dilaporkan ke Polisi)

Sementara itu, masalah air, jalan, sekolah, dan akses terhadap kesehatan hampir tak ada yang tersentuh secara signifikan. Jalan di pusat kota dan pusat industri wisata saja, yakni Jalan Soekarno-Hatta masih berdebu, sempit dan rusak parah. Di pusat kota saja masih harus pakai gigi satu, apalagi di kampung.

Sebagian besar masyarakat di pusat kota kehiilangan akses terhadap air minum. Kalaupun air jalan, hanya beberapa jam saja dalam sehari. Naasnya, beberapa karyawan dengan penghasilan sejuta setahun benar-benar kesulitan. Tidak hanya terbebani dengan harga-harga bahan makanan yang mahal, ongkos pembelian air bahkan menghabiskan separuh dari gaji mereka.

Nasib sekolah dan rumah sakit sama saja. Selain masih kekurangan fasilitas, kualitasnya belum benar-benar terjamin. Sementara kabar mengejutkan baru-baru ini, kepala Dinas Pendidikan, Marthen Magol tersangkut kasus pungli. Ia ditetapkan jadi tersangka.

Walaupun terlihat lamban menangani masalah-masalah krusial tersebut, Gusti-Maria sebaliknya sangat luwes dan ramah” terhadap proyek-proyek APBN dan investasi.

Misalnya saja, tanpa konsultasi dengan DPRD Mabar, pemerintah menerima begitu saja proyek marina, hotel, dan pusat komersial senilai 400 milliar yang akan mengambil alih wilayah Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bahkan menggusur lahan warga. Padahal, kemana nelayan menjual ikan belum benar-benar ditentukan.

Apalagi, kita khawatir pembangunan menggunakan APBN itu diklaim sebagai bagian dari kerja keduanya.

Karena sejumlah persoalan tersebut, tidak mengherankan, berbagai kritik pedas, nyinyir, dan masukan terus mengalir kepada pemerintahan ini. Sayangnya, alih-alih mulai berbenah dan terbuka, pemerintahan Gusti-Maria menganggap remeh hal seperti itu.

Buktinya, baru-baru ini ada demonstrasi yang digelar untuk mendukung pemerintahan. Alasannya, pemerintah perlu didukung dalam pembangunan di Mabar. Sayangnya, sejumlah informasi menyebutkan bahwa aksi tersebut disponsori sendiri oleh bupati. Ia memanggil orang-orang dekatnya untuk menggelar aksi tersebut.

Harapan kita memang pupus dengan pemerintahan ini. Satu-satunya langkah untuk bersimpati, kita beranggapan mereka adalah korban. Mereka adalah buah dari masyarakat yang belum melek politik, masyarakat yang masih rentan politik uang dan absennya lembaga penegak hukum.

Jika tidak demikian, kita akan selalu menyaksikan pemerintahan yang “buruk muka, namun cermin dibelah.” (Redaksi)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini