Ruteng, Floresa.co – Johnny G. Plate, anggota DPR RI dari Partai Nasdem mensosialisasikan undang-undang nomor 9 tahun 2016 kepada sejumlah pejabat daerah di Manggarai. UU ini berisi Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).
Kegiatan berlangsung di Aula Ranaka Setda Manggarai dan dihadiri sejumlah pejabat eselon II kabupaten Manggarai serta seluruh stakeholder pada Kamis, 4 Mei 2017.
Undang-undang ini, kata dia, sangat penting untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena sebagai payung hukum jika negara mengalami krisis keuangan.
“Saya melakukan sosialisasi undang – undang ini sebagai kewajiban selaku anggota DPR RI,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dirinya merupakan salah satu tim perumus undang-undang tersebut.
“Undang-undang ini fungsinya adalah ketika lembaga keuangan seperti Bank mengalami krisis, negara dapat mengintervensi atau mengambil alih secara keuangan (untuk) bank yang bermasalah,” jelasnya.
Wakil ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini mencontohkan krisis yang dialami bank Century. Ia menerangkan krisis tersebut memaksa negara untuk melakukan bailout atau meberi sejumlah dana talangan.
Metode bailout juga diberkan kepada 48 bank pada tahun pada 1998 dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bank-bank tersebut mengalami persoalan likuditas akibat krisis finansial 1998.
Di Indonesia jelas dia potensi krisis ekonomi bisa terjadi kapan saja. Karena itu, perlu ada payung hukum untuk mencegah dan mengatasinya.
“Di Indonesia setiap kali terjadi krisis, jalan keluar yang paling gampang adalah bailout. Apa artinya, bailout itu memaksa negara untuk mengintervensi dengan mengambilalih secara keuangan. Jadi negara bayar, setelah negara bayar melalui menteri keuangan. Seperti kasus BLBI dan kasus Bank Century, dimana negara melakukan bailout,” terang Plate. (Ronald Tarsan/Floresa).
