Floresa.co – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mendesak Bupati Yoseph Tote mengevaluasi pelaksaan rapat kerja (Raker) dinas kesehatan (Dinkes) yang menelan dana hampir Rp 300 juta.
Mereka menilai, hal itu merupakan bentuk pemborosan anggaran.
Raker itu diadakan di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat sejak Kamis hingga Minggu, 6-9 April 2017, di mana peserta sekitar 100 orang menginap di hotel berbintang. Mereka juga sempat berekreasi ke Pulau Rinca, habitat binatang langka Komodo pada hari Sabtu, dengan menyewa kapal.
Heremias Dupa, anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan pada Senin, 10 April 2017, anggaran Rp 299 juta untuk Raker yang diambil dari APBD itu sangat tidak masuk akal.
Ia pun mendesak Bupati Tote dan Sekertaris Daerah, Matheus Ola Beda sebagai pejabat pembina kepegawaian, segera memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinkes, Surip Tintin, untuk meminta pertanggungjawaban pemanfaatan keuangan selama kegiatan tersebut.
Heremias menilai, pihak Dinkes sengaja menghambur-hamburkan uang negara demi memuaskan keinginan mereka. “Manggarai Timur merupakan satu-satunya daerah yang mengelar Raker diluar kabupaten,” katanya.
Ia juga mendesak Inspektorat untuk segera memeriksa pejabat di dinas itu.
Menurutnya, dana itu lebih baik digunakan untuk membiayai honor tenaga harian lepas (THL) yang selama ini tidak diakomodasi oleh Dinkes. “Itu jauh lebih bermanfaat, ketimbang ke Labuan Bajo,” katanya.
Senada dengan itu, Mensi Anam, anggota DPRD dari Fraksi Hanura menyebut Plt Kadis Kesehatan tidak mempunyai sense of crisis.
Sebab, kata dia, pada saat pembahasan APBD tahun 2017, ada upaya rasionalisasi anggaran di setiap dinas, dengan tujuan mendukung rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Matim pada tahun ini yang memakan dana Rp 27 miliar.
“Rasionalisasi bermaksud untuk mengumpulkan uang dari setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) melalui penghematan anggaran,” kata Mensi. “(Pengeluaran) yang tidak prioritas dipotong, yang volume kegiatannya terlalu tinggi dikurangi, semuanya itu demi RSUD.”
Anggaran yang dipotong termasuk untuk infrastruktur, seperti jalan, air minum bersih, gedung sekolah, dan bangunan fisik lain, kata Mensi.
Ia menambahkan, dinamika pembahasan anggaran kala itu amat alot dan hal itu diketahui persis oleh pihak Dinkes.
Dengan demikian kata dia, seharusnya Dinkes sebagai OPD terkait yang mengurus RSUD juga benar-benar efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan.
Namun, faktanya justru pihak Dinkes tidak memahami semangat penghematan itu.
“Kepekaan dan keprihatinan terhadap situasi darurat seperti ini ternyata tidak dipahami oleh Dinkes,” kata Mensi.
Mensi juga mempertanyakan alasan pihak Dinkes memilih Labuan Bajo sebagai lokasi Raker, yakni demi melepas penat atau refreshing, berhubung selama tahun 2016 dinas itu mendapat sorotan dari media terkait skandal korupsi pengadaan alat kesehatan, di mana Kepala Dinas Philipus Mantur dan sejumlah bawahannya kemudian ditahan.
Alasan itu, kata Mensi, sebagaimana yang dimuat di sejumlah media, tidak bisa diterima.
“Kalau begini semua alasan, sungguh memalukan,” katanya.(Ronald Tarsan/ARL/Floresa)
