Floresa.co – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) diminta segera mengambil tindakan terkait bencana yang melanda wilayah Kecamatan Boleng.
Bencana longsor dan banjir membuat perekonomian di Boleng lumpuh selama sepekan terakhir.
Selain jalur transportasi Terang-Labuan Bajo yang putus total, tanaman padi warga juga digenangi banjir dan beberapa harus kehilangan hasil panennya yang terhanyut.
Akbar Latief, salah satu warga asal Boleng mengatakan, sampai hari ini sama sekali belum upaya pemerintah.
“Kondisi semakinsemakjn mengenaskan,” katanya dalam pesan kepada Floresa.co.
Heri Bahang, mahasiswa asal Boleng yang kini kuliah di Jakarta meminta Dinas Pertanian Mabar segera mengambil sikap, terutama terkait masalah pangan.
“Bantulah keluarga kami. Mereka hanya bisa hidup dari beras, tanpa bantuan, mereka tak punya apa-apa lagi untuk menyambung hidup,” katanya, Selasa, 28 Maret 2017.
Bencana itu, kata dia, mengancam persediaan beras warga di Lando dan sekitarnya.
Apalagi, jelas dia, di daerah tersebut berbeda dengan sistem tanam di wilayah lainnya yang bisa dua kali dalam setahun.
Desakan serupa disampaikan oleh Selus Pampur (27), warga Lando yang bekerja dan kuliah di Denpasar, Bali.
Ia meminta Pemda Mabar segera memberi respon. “Kondisinya sangat menyedihkan. Itu bisa dilihat di foto-foto yang diunggah di media sosial. Ini emergensi. Butuh penangangan segera. Jika ada asuransi pertanian, alokasikan itu untuk petani di Mbuit,” pintanya.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Mabar, Anggelus Sapu mengakui ada laporan terkait bencana tersebut.
Namun, yang diketahuinya baru di persawahan Nanga Na’e, Desa Macang Tanggar, Kecamatan. Komodo, Mabar yang mencapai sekitar 260 hektar.
Dirinya belum bisa memastikan apakah itu sudah termasuk di Boleng atau bukan, berhubung ia masih di Surabaya, Jawa Timur.
“Tetapi kami akan up date lagi informasinya termasuk dari Boleng untuk diteruskan ke Pemprov NTT dan pusat,” paparnya.
Terkait asuransi pertanian, Sapu mengatakan ia sudah menanyakannya ke Kementerian Pertanian (Kementan) dan ternyata NTT belum ada alokasinya. “Ini telah kami protes sejak tahun lalu dan ternyata belum ada perubahan. Tapi Kementan telah minta agar data petani yang lahannya rusak itu dikirim saja, mungkin nanti akan diberi bantuan dalam bentuk lain. Kami tetap usahakan,” jelasnya. (ARL/Floresa)
