Uskup Ruteng Minta Bupati Dula Berpihak Pada Rakyat dalam Polemik Pantai Pede

0
854
Mgr Hubert Leteng Pr (tenga), Vikep Labuan Bajo, RD Robert Pelita (kiri) dan Ketua DPRD Manggarai Barat Belasius Jeramun (kanan) menanam pohon di Pantai Pede, Selasa 31 Mei 2016 (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)

Labuan Bajo, Floresa.co – Mgr Hubertus Leteng Pr, Uskup Ruteng- Flores meminta Bupati Bupati Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch Dula berpihak pada kepentingan rakyat dalam polemik Pantai Pede di Labuan Bajo.

Hal itu dinyatakan uskup dalam surat resmi kepada Dula yang dibacakan oleh Vikep Mabar, Pastor Robertus Pelita Pr dalam aksi unjuk rasa menolak privatisasi Pantai Pede pada Rabu, 29 Maret 2017.

Surat itu dibacakan Rm Robert di hadapan Wakil Bupati Mabar, Maria Geong di halaman Kantor Bupati pada Rabu siang.

“Bapak Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula bertanggungjawab untuk memenuhi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Mabar tentang penolakan upaya “Privatisasi Pantai Pede,” serta menghindari konflik ditengah masyarakat akibat kegiatan pembangunan oleh PT.SIM di lahan Pantai Pede,” demikian kutipan surat Mgr Hubert.

Berikut isi lengkap surat tersebut:

Sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), SK Nomor 170/3460/SJ yang memerintahkan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya untuk melaksanakan perintah undang-undang Nomor 8 tahun 2003 tentang perlimpahan aset Propinsi NTT dan Kabupaten induk Manggarai kepada Kabupaten Mabar khususnya aset Pantai Pede. Oleh karena itu, keuskupan Ruteng mendesak.
1. Bapak Bupati Mabar,Agustinus Ch Dula untuk proaktif memperjuangan supaya SK dari Mendagri tentang penyerahan aset Pantai Pede dari Pemprop NTT kepada Pemda Mabar ditaati oleh Gubernur NTT,Frans Lebu Raya.
2. Bapak Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula mencabut IMB PT.SIM untuk melaksanakan kegiatan apapun di lahan apapun di Pantai Pede.
3. Bapak Bupati Mabar,Agustinus Ch Dula menarik kembali ijin prinsip lingkungan hidup yang telah yang telah dikeluarkan oleh BLHD Mabar terhadap aktifitas pembangunan PT.SIM di Pantai Pede.
4. Bapak Bupati Mabar, Agustinus Ch Dula bertanggungjawab untuk memenuhi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Mabar tentang penolakan upaya “Privatisasi Pantai Pede,”serta menghindari konflik ditengah masyarakat akibat kegiatan pembangunan oleh PT.SIM di lahan Pantai Pede.
5. Bapak Bupati perlu secepatnya berdialog dengan semua elemen masyarakat untuk merancang dan melaksanakan pengelolahan pantai Pede di masa depan yang berorentasi pada kebijakan pantai pede sepenuh-penuhnya dan seluas-luasnya demi masyarakat.
Kami menghantur limpah terimah kasih atas perhatian dan komitmen Bapak Bupati Mabar dalam membangun Mabar yang sejaterah,adil,ekologis dan berkelanjutan.
Ruteng, 27 Maret 2017

Uskup Ruteng

Ttd.
Mgr Hubertus Leteng

(ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini