Floresa.co – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Paskalis SIrajudin dikecam terkait pungutan Rp 1 juta kepada para kepala desa (Kades) terpilih di kabupaten itu untuk biaya makan minum selama pelantikan.
Pungutan itu yang tidak punya dasar hukum kepada 65 Kades, tetapi hanya mengacu pada kesepakatan dengan para Kades dianggap berdampak buruk oleh sejumlah pihak, karena membebankan para Kades dan bisa jadi berujung pada praktek korupsi nantinya.
BACA: Di Matim, Kades Terpilih Diminta Kumpul Dana Rp 1 Juta untuk Biaya Pelantikan
Ferdy Hasiman, pengamat politik asal Matim ikut mengomentari hal ini dan menyebut Kadis DPMD bertindak di luar rel.
“Kadis DPMD Matim itu ngawur. Mengapa pungut uang dari kades yang melantik. Apa mau dapat uang dari pelantikan Kades?” katanya kepada Floresa.co, Rabu, 29 Maret 2017.
BACA: DPRD Matim Desak Pemkab Evaluasi Pungutan untuk Pelantikan Kades
Ia menegaskan, dalam setiap pelantikan pejabat negara, mulai dari tingkat pusat sampai perangkat desa, tak ada pungutan untuk pelantikan.
“Itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk melaksanaknnya,” katanya.
Karena itu, kata dia, tidak ada alasan melakukan pungutan kepada setiap Kades untuk pelantikan.
BACA JUGA: Terkait Pungutan untuk Pelantikan Kades, Netizen Sebut Pemkab Matim Aneh
Ia pun meminta Bupati Yosep Tote dan Wakil Bupati Andreas Agas untuk tidak permisif melihat pejabat yang seperti ini.
Mereka, katanya, harus memanggil Kepala DPMD. “Jangan membiarkan bawahannya terus melakukan pungutan liar,” kata Ferdy.
BACA: Pemkab Matim Diminta Kembalikan Uang Kepala Desa
Ia menegaskan, kalau Tote dan Agas permisif dengan masalah yang dibuat aparat birokrasi, maka patut didugam keduanya juga adalah bagian dari masalah.
“Kalau bupati dan wakil bupatinya tidak korup, atau bersih, pasti mereka bisa tegas kepada bawahannya,” kata Ferdy. (ARL/Floresa)
