Pemkab Matim Diminta Kembalikan Uang Kepala Desa

2
724
Niko Martin

Borong, Floresa.co – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) diminta mengembalikan uang yang telah dipungut dari 65 kepala desa terpilih untuk biaya pelantikan pada Rabu 29 Maret 2017.

Pungutan uang masing-masing Rp 1 juta kepada para kepala desa itu dinilai ilegal karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Apa dasar hukumnya, sehingga kepala desa diminta kumpul uang sebanyak itu (1 juta per desa,”ujar Niko Martin, aktivis anti korupsi di Matim kepada Floresa.co Selasa, 28 Maret 2017.

Karena itu, Niko meminta agar uang tersebut segera dikembalikan agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya.

“Tidak ada pilihan lain bagi DPMD, selain kembalikan uang pungutan itu,”tegasnya.

BACA: Pungli Berkedok Kesepakatan ala DPMD Matim

Menurutnya, bila memang tak ada dana untuk biaya pelantikan, maka pelantikan tidak perlu dilakukan.

“Pelantikan Kepala desa harus dibatalkan, kalau memang tidak memiliki dana pelantikan,”ujar Niko yang juga merupakan politikus PDI-P Matim.

Menurut Niko, jabatan kepala desa merupakan jabatan publik dan merupakan hasil dari sebuah proses politik. Karena itu, seluruh prosesnya mulai dari pemilihan hingga pelantikan dibiayai APBD.

“Kenapa biaya pelaksanaan dibiayai oleh APBD, lalu sekarang pelantikan yang notabene bagian dari pilkades itu justru dibiayai oleh uang pribadi kepala desa, ini aneh,” kata Niko.

Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (DPMD) Matim Paskalis Sirajudin menegaskan pelantikan para kepala desa akan tetap dilakukan pada Rabu besok.

“Itu kan desakan publik. Yang jelas tidak bisa dibatalkan, pasti kita lantik mereka esok,”ujarnya.

Ia kembali menegaskan, uang 1 juta itu merupakan hasil kesepakatan.

“Persoalannya ada pada kesepakatan. Kalaupun mereka (kepala desa) kali lalu tidak menyepakati. Kami akan cari jalan keluarnya,”ujarnya.

Ia menambahkan, pengumpulkan uang 1 juta untuk pelantikan itu juga merupakan perwujudan budaya gotong royong dalam urusan pemerinatahan.

“Inikan kita harus membudayakan gotong royong kepada masyarakat. Kalau misalnya mengandalkan dana umum untuk kepentingan bersama, kedepannya nanti orang tergantung terus pada dana – dana pemerintah itu,” jelasnya. (Ronald Tarsan/Floresa).

Advertisement

2 Komentar

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini