Dukungan Dana Mengalir untuk Tolak Privatisasi Pantai Pede

0
592
Berbagai elemen masyarakat menyeruhkan penolakan rencana pemerintah menyerahkan pengelolaan Pantai Pede ke PT Sarana Investama Manggabar

Floresa.co – Rabu (29/3) besok, sejumlah elemen menggelar unjuk rasa menentang privatisasi pantai Pede di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat – NTT.

Aksi dilakukan tak hanya di kota Labuan Bajo tetapi juga di Jakarta.

Di Jakarta unjuk rasa digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri menunut ketegasan pemerintah pusat agar aset pantai Pede diserahkan ke pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sesuai amanat UU No 13 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Manggarai Barat.

Saat ini, aset pantai Pede masih menjadi milik pemerintah Provinsi NTT. Gubernur Frans Lebu Raya kemudian menyerahkan pengelolaan pantai tersebut selama 25 tahun ke pihak swasta yaitu PT Sarana Inevstama Manggabar yang disebut-sebut sebagai milik ketua DPR RI, Setya Novanto.

Berbagai elemen menolak pantai Pede diserahkan ke swasta karena selama ini pantai tersebut sudah menjadi temapt rekreasi masyarakat umum. Apalagi, pantai Pede merupakan satu-satunya pantai yang masih bisa diakses bebas oleh masyarakat Labuan Bajo karena pantai yang lain sudah dikapling sebagai pantai privat.

Aksi di Jakarta juga akan digelar di kantor DPP PDI-Perjuangan. Elemen masyarakat menuntut perhatian dari DPP partai berlambang banteng itu atas kebijakan salah satu kadernya yang kini memimpin NTT.

Tak hanya aksi unjuk rasa, informasi yang diperoleh Floresa.co, ada juga elemen masyarakat yang akan melaporkan Gubernur Frans Lebu Raya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ke KPK ini terkait adanya dugaan praktik korupsi dalam proses kerja sama PT SIM dengan Provinsi NTT.

Galang Dana

Aksi menolak privatisasi pantai Pede ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Namun, Gubernur Lebu Raya tak menggubris.

Demikian juga dengan Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula. Semula Dula memang menolak rencana tersebut, sebagaimana halnya bupati Manggarai Barat pertama Fidelis Pranda.

PT SIM memulai proses pembangunan di Pantai Pede pada Maret 2017 ditengah penolakan masyarakat
PT SIM memulai proses pembangunan di Pantai Pede pada Maret 2017 ditengah penolakan masyarakat

Namun, Dula berubah sikap sejak pemilihan kepala daerah tahun 2015. Bahkan terakhir Dula dikabarkan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga PT SIM memulai proses konstruksi di pantai Pede pada Maret ini.

Merespons dimulainya proses konstruksi di Pede, berbagai elemen di Labuan Bajo dan Jakarta pun kembali mengeglar aksi.

Aksi di Jakarta dimotori sejumlah mahasiswa asal Manggarai raya. Namun, ada juga sejumlah orang yang memberikan dukungan pendanaan.

Hingga Selasa malam, total 39 orang yang menyatakan memberikan dukungan dana dengan total komitmen uang mencapai Rp 11.325.000.

Jumlah uang yang diberikan bervariasi dari Rp 25.000 hingga Rp 1,5 juta.

Namun,dari total komitmen tersebut, dana yang sudah diterima koordinator aksi mencapai Rp 9,3 juta.

Penggalangan dana ini dilakukan melalui WhatApp sejak Senin (27/3) siang. (PTD/Floresa)

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini