DPRD Matim Desak Pemkab Evaluasi Pungutan untuk Pelantikan Kades

0
619
Mensi Anam, anggota DPRD Matim. (Foto: Ist)

Borong, Floresa.co – Mensi Anam, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pungutan dana sebesar Rp 1 juta kepada para kepala desa (Kades) terpilih untuk biaya pelantikan. Politisi Partai Hanura ini menyebut kebijakan itu tidaklah tepat.

Sebelumnya diberitakan, uang tersebut dipungut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk biaya pelantikan 65 Kades pada 29 Maret mendatang di Aula Setda Matim.

BACA: Di Matim, Kades Terpilih Diminta Kumpul Dana Rp 1 Juta untuk Biaya Pelantikan

“Sebenarnya tidak boleh ada pungutan,” ujar Mensi kepada Floresa.co, Sabtu siang, 25 Maret 2017.

Ia membandingkan pelantikan sejumlah pejabat negara seperti DPR RI, DPRD, gubernur dan bupati.

Semua pelantikan itu, kata dia, dibiayai oleh APBD maupun APBN, tidak dipungut dari para pihak yang dilantik.

Ia pun meminta agar kebijakan itu ditinjau kembali, meski DPMD telah melakukan kesepakatan dengan para Kades.

Dan, menurut Mensi, lebih baik uang itu dimasukkan dalam APBDes.

“Itu solusinya, kalau mereka pakai uang pribadi maka diganti oleh uang APBDes,” ungkapnya.

Prinsipnya, kata Mensi, pelantikan merupakan urusan publik, maka semua urusan juga harus dibiayai publik.

“Karena pelantikan adalah urusan publik, maka agenda pelantikan menjadi urusan negara. Oleh karena urusan negara, maka harus dibiayai oleh negara. Dan, APBDes itu adalah uang negara,” terangnya.

Mensi mengakui, memang anggaran semua organisasi pemerintah daerah (OPD) Matim mengalami rasionalisasi, termasuk anggaran Pilkades.

Hal itu, kata dia, terjadi karena pemerintah dan DPRD Matim terfokus pada anggaran RSUD Matim sebesar 27 miliar pada APBD tahun 2017.

Ketua Baleg DPRD Matim ini pun memberikan solusi lain terhadap DPMD Matim, untuk menutupi kebutuhan dana pelantikan itu.

“Kalau sekarang tidak ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pihak DPMD coba diskusi dengan Badan Keuangan Daerah untuk cari jalan keluarnya,” lanjutnya.

“Mungkin bisa dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2017,” tuturnya. (Ronald Tarsan/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini