Deno: Di SDI Dongang Masih Ada Murid Tak Tahu 2×2

3
981
Halaman kompleks SDI Dongang, Ruteng. (Foto: Floresa.co)

Ruteng, Floresa.co – Sejumlah guru di SDI Dongang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai berseteru dengan kepala sekolah terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Anehnya, di tengah perseteruan itu kualitas pendidikan di sekolah yang terletak di kota Ruteng itu ternyata masih memprihatinkan. Demikian laporan yang diterima Bupati Manggarai Kamelus Deno.

Menurut laporan yang diterima Bupati Deno banyak siswa di sekolah tersebut belum memahami hitungan perkalian, meski sudah duduk di kelas III SD.

“Saya mendapat laporan dari dinas PPO, bahwa di sana itu banyak murid kelas tiga yang ditanya, belum tahu 2 x 2 itu berapa,” ungkapnya kepada wartawan di Ruteng, Jumat 17 Maret 2017.

Menurut Deno, ini persoalan serius. “Mana peran guru,” kritisnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai pada Senin awal pekan ini,(13/3) sudah turun tangan memediasi konflik antara guru dan kepala sekolah di sekolah tersebut.

BACA: Kadis Pendidikan Turun Tangan Atasi Konflik Guru di SDI Dongang

“Saya sudah tugaskan kepada dinas PPO (Dinas Pendidikan), untuk tangani masalah itu secara baik,”ujarnya.

Sebelumnya sebanyak tujuh guru SDI Dongang mengirim surat ke Deno agar memutasi kepala sekolah Raimunda Wolos. Permintaan tersebut terkait dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasinal Sekolah (BOS).

Konflik antara guru dan kepala sekolah ini mencuat ke publik bermula dari cuitan salah satu guru yang mengkritik sang kepala sekolah di media sosial. Konflik  pun memanas bahkan seorang murid diminta menjadi saksi.

BACA:Orang Tua di Ruteng Protes Anaknya Jadi Saksi Konflik Kepala Sekolah dan Guru

Terkait surat permintaan mutasi itu, Deno mengaku belum menerimanya.

“Belum ada. Belum sampai ke saya. Saya kira dinas PPO sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab,” tuturnya.(Ronald Tarsan/Floresa).

Advertisement
BAGIKAN

3 Komentar

  1. panduan pengelolaan dana BOS dari Kementerian Pendidikan Nasional, setiap sekolah berkewajiban mengumumkan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS). APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) harus dapat mencerminkan seluruh kebutuhan sekolah. Besarnya anggaran yang ada harus mampu di kelola dengan baik dan transparan sehingga masyarakat ikut mengetahui penggunaan anggaran tersebut. Pihak pengelola dana BOS pada tingkat sekolah cenderung tertutup sehingga sehingga rawan penyimpangan.

  2. kalau bisa semua sekolah penerima dana bos di kab. Manggarai ini diaudit, karena masih ada sekolah di Manggarai ini pengelolaan dana BOS tidak transparan. Waktu penyusunan RKAS melibatkan semua guru, disaat guru minta evaluasi kepsek dan bendahara menghindar.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini