TPDI: Setya Novanto dan Andi Narogong Diduga Kuat Otak di Balik Skandal E-KTP

0
681
Setya Novanto

Jakarta, Floresa.co – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menilai, Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Agustinus Narogong diduga kuat sebagai otak di balik mega skandal korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Petrus Selestinus, kordinator TPDI mengatakan, hal itu merujuk pada kesepakatan yang dibangun dalam menentukan komposisi pembagian hasil korupsi dalam penggunaan anggaran e-KTP.

“Yang patut diduga sebagai otak dari mega korupsi yang merugikan negara sebesar Rp. 2,3 triliun itu  adalah Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Agustinus Narogong,” kata Petrus dalam keterangan tertulis yang diterima Floresa.co, Sabtu, 11 Maret 2017.

Petrus beralasan, dalam penentuan pembagian hasil korupsi dimaksud, Novanto dan Narogong sebagai pihak yang menerima pembagian sebesar 11% atau sejumlah Rp. 574.200.000.000,00.  yang sama besarnya dengan bagian yang diberikan kepada Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat yang waktu itu sebagai partai pemerintah yang sedang berkuasa.

Petrus pun menegaskan, “sangat tepat” rencana Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) yang “dalam waktu dekat akan segera menetapkan tersangka baru,” yang menurutnya termasuk Novanto dan Andi.

Selain itu, kata dia, nama lain yang berpeluang jadi tersangka adalah Isni Edhi Wijaya, Diah Anggaraini, Dradjat Wisnu Setyawan dan Gamawan Fauzi.

Ia pun menyatakan, mereka mestinya dicekal dan ditahan di rumah tahanan KPK sesuai dengan KUHAP, guna membuat perkara korupsi ini menjadi terang, tuntas dan memenuhi rasa keadilan publik.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK, mengatakan akan memanggil Novanto dan anggota DPR lain yang diduga terlibat dalam kasus ini.

“Semua pihak yang terlibat dalam proses penganggaran, bahkan sampai ke urusan Kementerian Keuangan, kami akan panggil. Karena menurut saya inilah kasus korupsi yang paling besar ya, Rp2,3 triliun kerugiannya (negara),” kata Irene, jaksa dari KPK usai sidang perdana kasus ini di Jakarta pada Kamis, 9 Maret 2017.

Irene menyebut kasus ini sebagai “korupsi yang sangat sistematik”. “Sudah mulai dari penganggaran, di situ melibatkan Bappenas, Kementerian Keuangan, tim teknis, DPR yang mengesahkan,” katanya.

Ia menambahkan, temuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bahwa jumlah penyelewengan sebesar Rp2,3 triliun sesuai dengan jumlah 49% dari nilai proyek Rp5,9 triliun yang dibagi-bagi antara pihak-pihak yang diduga terlibat korupsi proyek e-KTP.

Sementara itu, Novanto sendiri telah berkali-kali membantah keterlibatannya dalam kasus ini.

Mengenai hubungannya dengan pengusaha Andi Narogong misalnya, Novanto mengaku pertemuan hanya sebatas urusan bisnis.

“Kalau saudara Andi pernah ketemu saya, tapi dalam kapasitas jual beli kaos waktu saya selaku Bendahara Umum,” kata Novanto.

Soal tuduhan jadi pihak yang mengendalikan proyek e-KTP bersama Anas Urbaningrum dan Nazaruddin, Novanto juga membantahnya.

“Bahwa yang disampaikan Saudara (Muhammad) Nazarudin tentang pertemuan saya dengan Anas Urbaningrum adalah tidak benar. Saya tidak pernah mengadakan pertemuan terkait e-KTP. Saya tidak terima uang sebeser pun,” kata Novanto.

Novanto, yang kini menduduki posisi sebagai Ketua DPR RI selama beberapa periode maju ke Senayan dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, yang meliputi wilayah Timor dan Sumba. (ARL/Floresa)

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini