Bupati Purwakarta: Kebudayaan adalah Rumah Pancasila

0
540
Dedi Mulyadi (Tengah), Bupati Purwakarta-Jawa Barat bersama Boni Hargens dan Zuhairi Misrawi, tokoh muda NU sedang menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa persi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat dalam diskusi bertajuk: "Merawat Keindonesiaa", pada Rabu, 8 Februari 2017.

Jakarta, Floresa.co – Munculnya gerakan radikal dan intoleransi yang menyasar Suku, Agama, Rasa dan Antar Golongan (SARA) di berbagai tempat di Indonesia terutama menjelang Pemilihan Gubernur Jakarta – 2017 ditanggapi Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta – Jawa Barat (Jabar).

Bupati yang dikenal sebagai pegiat pluralisme dan kerap berseberangan dengan Front Pembela Islam (FPI) dalam berbagai kebijakannya di daerah yang dipimpinnya itu, dalam diskusi bertajuk, “Merawat Keidonesiaan: Aksi 112 dan Kuda Troya Demokrasi” di Chese Cake Factory, Cikini, Jakarta Pusat, pada Rabu, 8 Februari 2017 mengatakan, tumbuhnya gerakan radikal disebabkan ketidakberpihakan negara dalam melestarikan kebudayaan.

Menurutnya kebudayaan adalah rumah bagi tumbuh dan bekembangnya nilai-nilai luhur Pancasila.

“Kalau kita berbicara Pancasila, berarti kita berbicara yang substantif. Ketika kita berbicara yang substantif berarti kita berbicara tentang kultur, tentang kebudayaan. Nah, kalau ingin bicara tentang nusantara, maka Pancasila harus ada rumahnya. Kalau ada rumahnya, nah rumah pancasila itu dimana?”.

“Rumah Pancasila itu di kebudayaan, dalam tradisi yang tersebar di seluruh nusantara. Pertanyaannya seberapa besar keberpihakan negara terhadap rumah kebudayaan ini?”, ujar Dedi .

Dia menerangkan, persoalan SARA yang kerap berhembus terutama menjelang kontestasi Pimilihan Gubernur merupakan akumulasi dari terbunuhnya pluralisme dan kebhinekaan sebagai akar kebudayaan Pancasila. Kebudayaan dan pluralisme itu juga tidak tertanam kuat dalam diri masyarakat Jakarta.

Menurut bupati yang menjabat dua peridoe itu, itu dikarenakan konstitusi, dalam bentuk undang-undang, tidak memberi ruang bagi keberlangsungan pluralisme.

Di sisi lain, kapitalisasi agama dan budaya terus dilakukan oleh kelompok tertentu. Kelompok itu pun hadir dalam ruang hidup masyarakat Jakarta yang sudah kehilangan identitas kebudayaannya. Sehingga, dengan mudah kelompok masyarakat itu digerakan menjadi masa demonstran untuk menyuarakan kepentingan tertentu.

“Karena hilangnya budaya, orang menjadi kering di lingkungannya. Karena itu, dibutuhkan siraman spiritual. Nah, siapa yang paling rajin menjadi dakwah. Yah, mereka yang masuk ke Industri. Ini kan kegamangan kita dalam terjadinya pilkada Jakarta itu”, ujarnya.

Dari sebab itu, lanjutnya, mengemas peraturan perundang-undanga yang bisa mengakomodir serta melestarikan kebudayaan masyarkat tradisional merupakan langkah tepat untuk meredam radikalisme.

Sebab, dimana pun, perjuangan melawan radikalisme hanya bisa menggunakan senjata budaya bukan agama. Sebab, jika menggunakan agama khawatir akan terjadi benturan agama.

“Kita harus mengawal bagaiman kaum tradisi mendapat kesempatan kembali. Pertanyaan saya adalah, oleh siapa kelompok radikalisme takut? Kalau dilawan lagi oleh kelompok agama, ga bisa. Itu perbenturan agama. Bahaya. Mereka takut kamu tradisional”.

“Kalau mereka takut oleh kelompok budaya, kenapa kita hari ini tidak bergerak untuk kembali melindungi mreka, memberikan ruang kepada mereka, memberikan tempat hidup yang layak bagi mereka, menghormati keyakinannya. Dari sinilah kita membangnan kesadaran kebangsaan”, ujarnya.

Namun Dedi mengingatkan agar, berbicara tentang keberlangsungan kehidupan bernegara, pancasila, pluralisme dan kebhinekaan tidak hanya dalam konteks Pilgub DKI Jakarta tetapi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan terus menerus kapan dan dimana pun.

“Kita tidak boleh meletakkan bahwa keberlangsungan bernegara, keberlangsungan berpancasila, keberlangsunga berpluralisme dan kebhinekaan hanya dalam kontek pilkada Jakarta. Kalau kita menyatakan ini, seolah-olah nasih bangsa kita hanya ditunggu nanti pas 15 Februari. Kalau nanti hasilnya sesuai harapan kaum pluralis, ia, tidak menjadi masalah. Bagaimana nantinya kalau tidak sesuai harapan. Apakah itu kekalahan konstitusi Pancasila?”, tutupnya.

Dalam diskusi itu, hadir juga pembicara Boni Hargens; pengamat Politik, Safiq Alieah; Sekertaris LTN Nahdatul Ulama (NU), Karyono Wibow; Pengamat Sosial, Zuhairi Misrawi; Intelektual Muda NU dan meoderator Ilham Sami; wakil direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI). (ARJ/Floresa). 

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini