Floresa.co – Kebijakan bupati dan wakil bupati Manggarai-Flores, Deno Kamelus dan Victor Madur terkait penataan birokrasi di daerah itu menuai krtik, salah satunya dari mantan rival dalam pemilihan kepala daerah (pilada) 2015 lalu yaitu Herybertus GL Nabit.
Hery Nabit melalui akun facebooknya pada pada Selasa (31/1) dini hari menyebut kebijakan mutasi dan demosi sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di Manggarai sarat dengan nuansa politik.
Karena itu, ia menyebutnya sebagai “periode paling brutal dalam sejarah birokasi Manggarai”.
Status Hery ini mendapat respons yang banyak dari sejumlah pengguna facebook. Sebagian besar menyatakan prihatin bila benar adanya balas dendam poltik di balik kebijakan bupati dan wakil bupati Manggarai itu.
Tetapi ada juga yang mengkritik soal keterlibatan ASN dalam pertarungan politik. ASN seharusnya tidak mengungkapkan secara terbuka apalagi terlibat secara aktif mendukung salah satu kubu dalam sebuah kontestasi poltik elektroal.
Ditemui Floresa.co Selasa (31/1), Hery mempertegas apa yang ditulisnya melalui facebook itu. Menurutnya,
bukan lagi profesionalisme yang menjadi landasan pertimbangan dalam penempatan sejumlah ASN di Manggarai, melainkan ditentukan oleh karena faktor politik.
Harusnya kata dia kompetensi atau keahlian menjadi dasar pertimbangan dalam penempatan ASN. Tetapi di Manggarai terjadi sebaliknya.
“Misalnya ada ASN yang memiliki keterampilan Teknik, lalu dilempar ke Kelurahan, mau kerja apa dia di Kelurahan,” ujar Hery.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Manggarai itu menilai kebijakan bupati Deno Kamelus “sungguh brutal”. Pasalnya, sebagian besar ASN khususnya eselon IV di kabupaten Manggarai tidak ditempatkan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Prinsip the right man on the right place kata Heri Nabit di kabupaten Manggarai tidak terpenuhi. Padahal dalam manajemen sumber daya manusia, menempatkan orang sesuai dengan komptensinya sangat penting untuk efektifitas sebuah organisasi (birokrasi).
Alih-alih menerapkan prinsip the right man in the right place, menurut Hery sejumlah ASN bahkan digusur dan digeser karena karena berbeda pilihan politik pada Pilkada kabupaten Manggarai pada 2015 lalu.
“Kalau digeser untuk memenuhi kualifikasi jabatan, itu mungkin tidak jadi soal. Akan tetapi yang terjadi digeser ke sana kemari, kemudian kualifikasi jabatan juga tidak terpenuhi dengan basic ilmu pengetahuan. Inikan brutal namanya,” ujarnya.
Pada 29 Desember 2016 lalu, bupati Deno melakukan perombakkan besar-besaran terhadap pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Dari 26 pejabat eselon II-B yang dilantik, ada 18 pejabat yang terkena mutasi, hanya 8 yang masih menjabat posisi semula.
Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Manseltus Mitak mengatakan mutasi para pejabat ini dilakukan setelah sebelumnya melalui uji komptensi.
“Pejabat yang menempati posisi pada eselon II itu semuanya telah mengikuti uji kompetensi,” ujar Mitak kepada Floresa.co, Rabu 28 Desember 2016.
Variabel penilaian, ujar dia, ada tiga item, yakni kompetensi teknik, kompetensi sosial dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). (Ronald Tarsan/Floresa)
