Aktivis Kecam Kebijakan Deno Soal Tambang PT MMR

0
1320
Mahasiswa di Kupang saat menggelar aksi unjuk rasa menyikapi konflik tambang di Manggarai Timur, Senin (22/9/2014)

Ruteng, Floresa.co – Langkah Kamelus Deno – Victor Madur yang membuka kembali masuknya industri tambang dengan memberi izin lingkungan kepada PT Masterlong Mining Resources (MMR), perusahaan tambang yang akan melakukan eksplorasi mangan di Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur dikecam aktivis.

Doni Parera, salah satu aktivis asal Manggarai Barat (Mabar) menilai langkah Deno-Madur tersebut tidak berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya hanya menguntungkan pemodal dan pejabat korup.

“Coba pak Deno beri contoh satu wilayah eks lokasi tambang yang tidak berdampak ekologis dan tanpa efek merugikan bagi manusia disekitarnya”, katanya kepada Floresa.co, Rabu, (11/1/2017).

“Pak Deno 10 tahun jadi wakil bupati, kok tidak mau belajar dari catatan penolakan terhadap tambang di Manggarai yang disuarakan berbagai kalangan”, lanjutnya.

Menurut Doni, membuka lapangan pekerjaan sebagai alasan diizinkannya PT MMR beroperasi di Manggarai tidak masuk akal. Sebab, alasan tersebut tidak didukung fakta dimana tidak banyak masyarakat Manggarai yang berkompeten di bidang pertambangan.

“Jika alasannya adalah untuk ciptakan lapangan kerja, maka akan terasa janggal. Berapa banyak penduduk manggarai yg punya kualifikasi itu?” Ujarnya.

Dibandingkan pertambangan, lanjutnya, masih banyak sektor strategis lain yang lebih tepat untuk dikembangkan di Mangggai.

“Sektor pertanian, wisata, industri kreatif kenapa tidak damaksimalkan lebih dulu?” tuturnya.

Maka, dia meminta agar Bupati Deno barpikir tentang kepentingan masyarakat.

“Jadi sebaiknya pak Deno merubah sikap untuk mengundang perusahaan tambang kembali beroperasi. Jangan jadikan kewenangan propinsi sebagian pihak  pemberi izin sebagai sikap pilatus mencuci tangan”, pungkasnya.

Terkait Tim Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dibentuk untuk aktivitas PT MMR, menurut Doni, harus netral dan dipercaya. Sebab, jamak terjadi tim penguji seperti itu dibentuk hanya untuk kepentingan pejabat dan perusahaan tambang dan tentu mengabaikan kepentingan masyarakat dan keutuhan ciptaan.

“Kalau mau dapat hasil jujur soal pengujian AMDAL, pakai tim yang netral dan kredibel untuk mengkaji. Bukan pejabat yang dia pilih yang jelas akan seturut mau atasan!!”, pungkasnya.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat, DPR dan pemerintah harus tegas menolak kehadiran pertambangan di Manggarai khususnya dan NTT umumnya.

“Berharap semua tetap konsisten dan solid seperti sebelumya menolak eksploitasi tambang di pulau Flores ini. Dan saya yakin semua akan tetap seperti itu”.

“DPRD harus terdepan suarakan penolakan terhadap eksploitasi tambang. Tugas mereka untuk yakinkan kembali pemerintah untuk tidak pernah beri izin keruk alam demi PAD  yang semu. Ini adalah pertaruhan kredibilitas mereka. Atau tuduhan bahwa mereka sudah bebal tersumpal bancakan proyek semakin menunjukkan titik terang”, tutupnya”. (ARJ/Floresa)

Advertisement

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini