Floresa.co – Langkah Bupati Manggarai Deno Kamelus yang kini kembali memberi karpet merah bagi beroperasinya kembali perusahan tambang dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap sejarah panjang perjuangan menolak tambang oleh warga Manggarai Raya.
“Dia sudah melupakan sejarah panjang perjuangan antitambang yang bergelora di Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat,” kata Arman Suparman, peneliti pada Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Ia menilai, perjuangan warga Manggarai Raya melawan tambang tentu masih segar dalam ingatan publik. “Tapi kon, Deno sudah melupakan itu,” ungkapnya.
Arman mengkritik alasan yang kerap disampaikan Pemda bahwa tambang memberikan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang.
“Itu sesungguhnya ilusi, tak pernah menjadi kenyataan. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan JPIC-OFM dan SVD, sudah jelas-jelas menampilkan dampak negatif tambang dalam seluruh dimensi hidup orang Manggarai, yaitu ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan lingkungan hidup,” katanya.
Dalam bingkai otonomi daerah, jelas dia, bupati yang dipilih langsung seharusnya dekat dan sangat memahami seluruh dimensi ini.
“Sikap bupati seperti Deno menunjukan ideal otonomi masih jauh panggang dari api,” ungkapnya.
Memberi peluang bagi investasi tambang ini, kata dia, menunjukkan kemandegan kreativitas Pemda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Padahal, pertanian dan perkebunan menjadi sektor unggulan untuk Manggarai. Mengapa sektor-sektor ini tidak dioptimalkan?,” pungkasnya.
Arman menambahkan, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kini memang menjadi kewenangan provinsi, tetapi diterimanya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari PT Masterlog Mining Resource (MMR) yang hendak beroperasi di Kecamatan Reok Barat merupakan angin segar bagi pelaku usaha tambang.
“Sebab Amdal ini menjadi rujukan penting: apakah IUP dikeluarkan pemerintah provinsi atau tidak,” jelas magister lulusan Universitas Indonesia ini. (ARL/Floresa)
