DPRD Setuju Pengadaan Mobil Dinas Baru untuk Istri Bupati Mabar

1
822
Belasius Jeramun, Ketua DPRD Manggarai Barat (Foto: Facebook)

Labuan Bajo, Floresa.co – DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) – Flores menyetujui pengadaan mobil dinas baru untuk istri bupati selaku ketua tim penggerak PKK. Mobil dinas lama diklaim sudah rusak.

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Belasius Jeramun mengungkapkan DPRD setuju karena mobil tersebut tak hanya digunakan oleh istri bupati selaku ketua PKK tetapi juga untuk tamu-tamu dari provinsi dan pemerintah pusat.

“Kendaraan untuk ketua tim penggerak PKK disetujui DPRD karena untuk digunakan bagi pejabat dari pemerintah Provinsi dan pusat yang datang berkunjung ke wilayah Mabar,”ujar Belasius Jeramun kepada Floresa.co, Jumat, (9/12/2016).

(Baca Juga:Pemda Mabar Ajukan Kendaraan Dinas Baru untuk Bupati, Istri Bupati dan Wabub)

Selain istri bupati, Bagian Umum Pemda Manggarai Barat juga mengusulkan pengadaan mobil dinas baru untuk bupati dan wakil bupati. Kendaraan dinas bupati saat ini diklaim sudah rusak. Sedangkan, wakil bupati menginginkan kendaraan dinasnya yang cocok untuk mengangkut komoditi yang ia beli dari masyarkat seperti nenas, jagung, sayur, dan sebaginya.

Namun, menurut Jeramun, pengajuan kendaraan dinas bupati dan wakil bupati ini ditolak oleh DPRD. DPRD menilai kendaraan dinas bupati dan wakil bupati masih layak pakai.

“Walaupun dari bagian umum menjelaskan bahwa kendaraan yang diajukan sudah rusak,tapi penilaian DPRD bahwa dua kendaraan itu masih baik dan layak.Sehingga kita pending saja,”ujarnya.

Hendrik Hadirman, anggota Komisi B DPRD Mabar mengatakan pengajuan mobil dinas baru sangat tidak masuk akal di saat kebutuhan infrastruktur di Mabar yang belum merata.

“Komisi B menanyakan urgensi dari dua kendaraan itu. Kalau bisa diperbaik mengapa harus meminta kendaraan baru, sebab di wilayah ini masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses jalan raya”,ujar Hendrik.

Hendrik juga mengkritik pengajuan kendaraan dinas baru untuk wakil bupati dengan alasan untuk mengakut komoditi yang dibeli dari masyarakat.

“Kalau hanya untuk memuat sayur, mengapa tidak masukan di dalam EB 5 yang ia tumpangi? Kan jauh lebih hormat,”ujarnya.

Hendrik berharap Pemda Mabar lebih rasional melihat kebutuhan masyarakat di Mabar bukan hanya mengutamakan kepentingan pemerintah itu sendiri.

“Sekala prioritas itu yang mestinya menjadi acuan Pemda,”tandasnya. (Ferdinand Ambo/Floresa)

Advertisement

1 Komentar

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini