Boni Hargens Dorong Tuntaskan Korupsi Era SBY

0
909
Boni Hargens

Floresa.co – Boni Hargens, pengamat politik mengatakan, kasus korupsi-korupsi besar yang terjadi saat 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mesti dituntaskan, mengingat banyak kasus yang proses hukumnya macet.

“Banyak kasus yang mangkrak di Kejaksaan Agung dan di KPK mulai dari yang besar seperti Bank Century sampai pada dugaan keterlibatan para menteri dan orang dekat presiden ketika itu,” katanya dalam diskusi “Korupsi dan Kekuasaan: Membaca Sejarah, Mengenang Para Sengkuni”, di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Ia menegaskan, Muhammad Nazaruddin, mantan Bendara Umum Partai Demokrat, yang masih hidup dan tengah dipenjara harus segera dijadikan aset untuk membuka keterlibatan dari banyak aktor lain di dalam kasus-kasu korupsi itu.

Menurutnya, hal itu menjadi pembelajaran sejarah supaya kekuasaan tidak dijadikan sebagai momentum untuk memperkaya diri dan jangan sampai masyarakat berpikir bahwa kekuasaan itu untuk memperkaya diri.

“Misanya, dalam proses Pilkada, money politics berkembang liar. Masyarakat kemudian tidak malu lagi menerima uang itu karena mereka menganggap politik itu memang untuk cari uang dan ini logika yang sudah salah,” kata Boni.

“Inilah dampak paling buruk dari praktek korupsi dan penegakan hukum yang lemah,” lanjutnya.

Akibatnya, kata dia, masyarakat akan mereduksi makna politik sebagai permainan untuk mencari uang.

Padahal, jelasnya, demokrasi adalah sistem yang menjadi kekuatan kita untuk membangun moralitas bersama, membangun kesejahteraan dan peradaban.

“Maka, pulihkan kembali harga diri harkat dan martabat demokrasi. Inilah tujuan tertinggi dari penegakan hukum,” ucap Boni.

Ia menyatakan, kini di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo tiba momen yang tepat, mengingat komitmennya untuk menghadirkan perubahan.

“Kita yakin betul bahwa karakter (korupsi) inilah yang mau dirubah,” ujar Boni.

Menurutnya, hal tersebut menjadi pembuktian makna dari revolusi mental yang digaungkan Jokowi.

“Inilah substansi dari yang namanya revolusi mental pada level penegakan hukum,” kata Boni.

Ia menambahkan para penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus mengambil karakter yang sama yakni membuat terobosan besar.

Terobosan besar tersebut, kata Boni, dengan melakukan revolusi mental pada segala aspek.

Hal tersebut bertujuan untuk membongkar kasus hukum meskipun itu memiliki dampak adanya resiko politik.

“Membuat revolusi mental di segala lini, sehingga kasus-kasus hukum ini harus dibongkar tuntas apapun resiko politiknya,” ujar Boni. (ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini