Anggap Ancam NKRI, Warga NTT Tuntut Bubarkan FPI

0
1070
Masyarakat NTT demo tuntut bubarkan FPI dan adili pelaku teror bom dan pelaku penghina Presiden RI di Gedung DPRD NTT, Jalan El Tari Kota Kupang, Kamis, 17 November 2016. (Foto: Suara Pembaruan/Yoseph Kelen)

Floresa.co – Perwakilan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam sejumlah organisasi menggelar aksi unjuk rasa di Kupang pada Kamis, 17 November 2016, mendesak agar pemerintah segera membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Organisasi-organsasi itu antara lain Brigade Meo NTT, GP Ansor NTT, Parade NTT, GMNI Cabang Kupang, BEM Staken NTT, Hikmar Kupang, Imper Kupang, Forum Kebhinekaan, BEM Unika Kupang dan F. Prodem yang tergabung dalam Forum Kemajemukan Flobamorata (FKF) NTT.

Mereka menilai, FPI  selalu melakukan kekerasan dalam setiap aktivitasnya hingga upaya menghancurkan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Massa yang sebelumnya berkumpul di Taman Nostagia Kota Kupang, kemudian ditemui Gubernur NTT bersama unsur Forkompinda.

Mereka terus berorasi sambil bergerak menuju Gedung DPRD NTT. Mereka juga membawa serta Poster dan spanduk yang bertuliskan ” Adili dan bubarkan FPI” dan mengutuk aksi teror bom dan usut tuntas serta adili pelaku teror bon Samarinda belum lama ini.

Dalam orasinya, mereka menyatakan kekuatirannya akan tindakan FPI yang mengatasnamakan agama untuk mengadu domba dan memecabelah NKRI.

FKF NTT merangkum orasinya menjadi 12 poin pernyataan yang dibacakan sebelum mengakhiri demo yang disaksikan masyarakat, juga Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Bina.

Ke 12 poin pernyataan sikap tersebut antara lain, menolak segala bentuk praktik politik rasis dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutuk para politisi busuk yang menggunakan politik rasis untuk mencapai kepentingan politik yang bersekutu dengan organisasi fundamentalis dan radikal berjubahkan agama.

Selain itu, mereka juga meminta bubarkan FPI yang melakukan kekerasan dalam setiap aktivitas serta berupaya menghancurkan persatuan nasional. Hal itu disampaikan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa FPI adalah bahaya laten nasional sehingga harus selalu waspada.

Masyarakat meminta agar Polri segera tangkap dan adili pimpinan FPI, Habib Rizieq, Munarman dan Ahmad Dhani karena menyebar permusuhan, kebencian dan intoleransi antar umat beragama.

“Kami minta Polri segera tangkap dan adili Ahmad Dhani yang melakukan penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo sebagai kepala negara, juga tangkap dan adili Bumi Yani, serta mengutuk tindakan teror dan pengeboman Gereja Oekumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur dan mendesak pihak berwenang mengusut tuntas kasus tersebut,” demikian pernyataan mereka, sebagaimana dikutip Beritasatu.com.

Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Bina, yang menerima massa pendemo tersebut, menyatakan dukungan penuh kepada FKF NTT untuk menujukan kebhinekaan yang terjalin baik di NTT.

”Kami mendukung semua upaya FKF untuk kepentingan bangsa dan negara ini. NKRI harga mati dan NTT adalah NKRI,” tegasnya.

Secara terpisah Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, meminta masyarakat di setiap daerah dalam wilayah NTT untuk tidak terpancing atau terprovokasi dengan situasi yang terjadi di daerah lain di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Frans Lebu Raya pada acara pembukaan kegiatan rapat kerja (Raker) bersama para Bupati dan Walikota se-Provinsi NTT di Kabupaten Belu, Timor Barat wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

Frans Lebu Raya, mengatakan salah satu materi yang akan dibahas dalam raker adalah urusan radikalisme dan terorisme yang harus terus menerus diantisipasi bersama. Karena bagaimanapun juga kami berpandangan bahwa radikal itu medan terorisme ada di depan mata.

“Langkah antisipasi terus harus dilakukan, memperkuat koordinasi, kerja sama di antara seluruh komponen bangsa di daerah ini untuk mencegah munculnya radikalisme dan terorisme,” ujar Frans Lebu Raya.

Menurutnya, sudah berkali-kali dalam rapat ditegaskan tetap menolak radikalisme dan terorisme di NTT. Bisa saja terkait situasi Jakarta ada orang yang mau menggunakan kesempatan ini di daerah, dan ini harus dicegah.

“Kita tolak radikalisme dan terorisme. Kita hargai perbedaan yang ada, juga hargai pancasila dan NKRI itu harga mati,” kata Frans Labu Raya.

Diharapkan, agar seluruh komponen masyarakat harus menjaga situasi di masing-masing daerah. Para Bupati harus selalu berkoordinasi dengan seluruh pimpinan tokoh agama, tokoh pemuda, semua unsur elemen sehingga wilayah kita tetap aman, tenteram dan damai.

“Kita bersyukur di Timor tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Para Bupati harus memperhatikan, sebab ini penting dan harus terus-menerus meyakinkan masyarakat, memberikan pencerahan agar masyarakat cerdas dalam menyikapi situasi di daerah lain, sehingga daerah kita tetap kondusif,” jelas Frans Lebu Raya. (ARL/Floresa)

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini