Operasi Pungli di Dinas PPO Manggarai Barat, 6 Pegawai Diperiksa

2
4649
Polisi mengangkut sejumlah berkas dari dinas PPO Manggarai Barat pasca operasi tangkap tangan pungli, Kamis 3 November 2016 (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)

Labuan Bajo, Floresa.co – Tim Sapu Bersih Pungli Kepolisian Resort Manggarai Barat – Flores memeriksa enam orang pegawai di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kabupaten Manggarai Barat. Pemeriksaan ini dilakukan pasca operasi tangkap tangan terkait pungutan liar di kantor itu Kamis siang, 3 November 2016.

Enam pegawai yang diperiksa terdiri atas empat perempuan dan dua laki-laki. Mereka adalah Natalia Indu, Maria Felisana Gampur,Siti Ilah, Novi Gibons, Kristoforus Man Suardi dan Donasius Hibur.

Hingga pukul 18.00 Wita mereka masih diperiksa sebagai saksi. Penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga menyita sejumlah berkas dan alat bukti dugaan pungutan liar.

Ada dua tumpukan dokumen yang dibawa pihak kepolisian dari kantor Dinas PPO. Polisi juga sudah memasang police line di lantai dua kantor Dinas PPO.

Kepala Bagian Operasi Polres Manggarai Barat, Teodorus Ngulu selaku pengendali tim sapu bersih pungli belum bisa memberi keterangan terkait operasi tangkap tangan yang ia pimpin siang tadi itu.

“Yang pasti barang bukti ada. Untuk konfirmasi, silakan hubungi humas, kita ini satu pintu”,ujarnya

Ia hanya menerangkan tim sapu bersih pungli di Polres Manggarai Barat terbagi dalam dua kelompok. Satu tim terdiri atas delapan orang dari berbagai satuan. Ini merupkan kelanjutan dari instruksi Presiden Joki Widodo untuk memberantas pungli.

“Ini perintah langsung presiden yang disampaikan langsung melalui Kapolri. Polres Mabar sudah membentuk tim saber (sapu bersih) sejak Kapolri menginstruksikan,”ujarnya.

Kabag Humas Polres Mabar, Eka belum bisa memberi penjelasan terkait operasi tim sapu bersih hari ini.

”Kita belum mendapatkan laporannya. Kita masih menunggu. Tim sedang bekerja,”ujarnya.

Salah satu sumber di kantor PPO Mabar mengaku aksi pungli yang dilakukan di dinas itu sudah berlangsung lama.

“Ada buku khusus yang dicatat, terkait jumlah pemasukan dari pungli itu,”ujar sumber itu.

(Baca: Terkait Pungli, Polisi Gerebek Kantor Dinas PPO Manggarai Barat)

Seorang guru yang enggan mengungkapkan identitasnya mengaku dirinya pernah menyetor sejumlah uang saat kenaikan pangkat.

“Ya begini sudah, kalau tidak setor juga pasti prosesnya lamban. Mau apalagi. Lazim di dinas ini ya begitu sudah,”ujarnya.

Pasca penggerebekan, aktifitas di kantor PPO Mabar terlihat sepi. Beberapa PNS terlihat berdiri di luar ruangan kerja masing-masing.

Sementara Kadis PPO Marten Magol tidak ada di ruangannya saat hendak dikonfirmasi.

“Kita semua tidak tahu kejadian ini apalagi saat istrihat siang. Begitu dengar berita di media sosial, saya kaget,”ujar seorang PNS. (Ferdinand Ambo/Floresa)

Advertisement

2 Komentar

  1. Kita medukung kerja aparat penegak hukum untuk membasmi pungli dan karupsi di manggarai barat. Bau amis korupsi dan pungli yang lebih besar sangat menyengat di Manggarai barat.

  2. salam reformasi untuk tim saber pungli mabar,tentunya sebagai masyarakat manggarai barat saya sangat senang sekali dengan semangat polisi manggarai barat memberantas pungli,sesungguhnya pungli adalah pungutan diluar ketentuan undang2/perda/perdes tanpa pembukuan / kwitansi yang dipungut oleh pjbt/pegawai/oknum tertentu pada suatu organisasi baik pemerintah ,orpol,ormas maupun swasta.dari pengertian tersebut saya ingin mengklarifikasi terkait pungutan administrasi (surat keterangan lahir,surat keterangam usaha,dan surat 2 lainya )yg dipungut oleh pjbt didesa batu cermin .hampir.semua jenis surat dipungut biaya administrasi mulai dari 20.000 s.d ratusan ribu rupiah ,sebagai bukti tepatnya tgl 24 /11/2016 saya dimintai pungutan untuk penandatangan mengetahui kepala desa atas surat perjanjian jual beli tanah seharga Rp.25.000.000,kata penjabatnya besarnya pungutan untuk penandatangan mengetahui kpl desa atas surat perjanjian jual beli tanah bisa berdasarkan negoisasi bisa berdasarkan perdes sebesar 2,5% s.d 5% namun saya keberatan dan saya minta penjabatmya supaya tunjukan kepada saya perdes yg mengatur pungutan tersebut namun jawab penjabatnya ada tp tdk bisa menjelaskan/ menunjukan kpd saya perdes trsbt dan dia bilang silakqn anda laporkan saja ke polisi atau pihak berwajib,akhirnya saya minta untuk buatkan kwitansi untuk biaya administrasi surat perjanjian jual beli yg sdh ditandatangani penjabat trsbt sebesar 625.000.harapan saya kiranya tim saber pungli menelusuri pungutan yg dilakukam oleh pj Kades batu cermin apakah di kategori pungli/tidak.maju terus tim saber pungli .

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini