KPK: Hukum Pidana Korporasi Berlaku untuk BUMN-BUMD

0
238

Jakarta, Floresa.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hukum acara pemidanaan terhadap korporasi atau perusahaan yang saat ini masih diproses bersama Mahkamah Agung (MA) nantinya diberlakukan kepada perusahaan tergolong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Tidak hanya perusahaan swasta, tapi juga BUMN dan BUMD, karena apa? Bagi kami, BUMN-BUMD itu meskipun 100 persen sahamnya dipimpin oleh negara, dia juga harus bertanggung jawab juga saat melakukan kesalahan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta, Senin seperti dilansir Hukumonline.com Senin, (17/10/2016).

Alex mengatakan ada kemungkinan bahwa perusahaan plat merah melakukan aksi suap, misalnya bekerja sama dengan pihak swasta untuk menggelembungkan anggaran (mark up) sebuah proyek.

Ia pun berharap hukum acara pemidanaan korporasi bisa selesai akhir tahun sehingga bisa memproses perusahaan yang menjadi pelaku pidana korupsi.

Adapun aturan yang masih digodok dalam bentuk Peraturan MA (Perma) untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ini dinilai memiliki dampak efek jera yang lebih besar.

Menurut dia, sejauh ini penanganan perkara korupsi yang melibatkan perusahaan, hanya mempidanakan pelakunya saja, seperti komisaris atau direktur perusahaan.

“Yang jelas dampaknya itu jika korporasi jadi dipidanakan, itu akan ada efek jera yang lebih besar karena kita tidak hanya memproses pemberi suapnya atau pengurus perusahaanya, tetapi juga menerapkan denda terhadap korporasinya,” lanjutnya.

Saat ini, KPK juga sedang mengkaji besaran denda yang akan dijatuhkan terhadap perusahaan yang terlibat korupsi karena mungkin saja denda tersebut lebih besar dari kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korupsi.

KPK mencatat 146 pelaku korupsi berasal dari sektor swasta. Setidaknya 80 persen ke atas korupsi di Indonesia melibatkan dunia usaha, khususnya swasta dan 90 persen korupsi di daerah melibatkan pengadaan barang dan jasa.

Seperti diketahui, Meski instrumen untuk menjerat pelaku korupsi korporasi telah tersedia dalam UU Tipikor, aparat penegak hukum jarang sekali menggunakannya.

Salah satu alasan yang pernah disampaikan pimpinan KPK terdahulu adalah sulitnya merumuskan bagaimana tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, belum ada aturan pelaksanaan mengenai acara persidangan bagi pelaku korupsi korporasi.

Untuk menyiasati kekurangan itu, KPK dan Kejaksaan pernah mencoba menuntut korporasi turut serta membayar kerugian negara, tetapi kerap gagal karena hakim menganggap korporasi uudimaksud tidak dijadikan sebagai terdakwa. (Floresa).

Advertisement
BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini