Dua Kepala Sekolah di Manggarai Barat Dipecat Sepihak, Diduga Ada Peran Tim Sukses

3
3481
Kantor Dinas PPO Kabupateng Manggarai Barat (Foto:Ferdinand Ambo/Floresa)

Labuan Bajo, Floresa.co – Bupati Manggarai Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kembali memecat pegawai di daerah itu. Kali ini dua kepala sekolah dicopot dari jabatannya. Diduga ada aroma politik dibalik tindakan sepihak itu.

Dua kepala sekolah tersebut adalah Kepala Sekolah SMPN 3 Ndoso dan Kepala Sekolah SDI Pateng di Kecamatan Ndoso, Manggarai Barat – Flores.

Kepala Sekolah SMPN 3 Ndoso Daniel Jemarut digantikan oleh mantan stafnya. Daniel kemudian didemosi menjadi guru biasa di sekolah tersebut.

Kemudian Kepala Sekolah SDI Pateng, Alo Bosko dengan status kepangkatan Golongan IV-A digantikan Martinus Syukur yang masih golongan II-C. Martinus memiliki ijasah D2 jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

Daniel Jemarut kepada Floresa.co mengaku kecewa dengan pencopotan dirinya dari kepala sekolah.

”Tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba saya diganti. Selama ini, Dinas PPO Mabar belum pernah menegur atau mengirim surat panggilan,” ujarnya, Rabu 5 Oktober 2016.

Daniel mengaku sama sekali tak tahu alasan dirinya diganti. “Tiba-tiba Pa Damas dilantik. Saya turun di tempat. Pa Damas sendiri mantan staf saya,” ujarnya.

Daniel mengaku baru menjadi Kepala Sekolah SMPN 3 Ndoso sekitar 9 bulan. Ia baru dilantik untuk posisi itu pada Januari 2016 lalu. Sebelumnya, ia menjadi Kepala Sekolah SMPN Lambur.

”Karena ada mutasi, saya dilantik ke SPMN 3 Ndoso. Sebelum mutasi, saya menjabat Kepala Sekolah Lambur selama dua tahun. Sebelumnya saya 18 tahun mengajar di Golo Welu sebagai guru biasa,” ceritanya.

Karena itu, ia mengaku heran dengan pergantian yang tiba-tiba ini. Apalagi tak ada pelanggaran hukum dan norma-norma lainnya yang dia lakukan selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SMPN 3 Ndoso.

“Saya sangat kecewa dengan Pemkab Mabar. Kalau ada salah, harusnya ada prosesnya,” ujar Daniel.

Meski kecewa ia mengaku pasrah dengan putusan BKD ini. “Saya mau klarifikasi ke BKD terkait masalah ini, tetapi ya mau apalagi. Sebagai bawahan kita pasrah saja”, ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Manggarai Barat, Marten Magol mengaku tak tahu menahu proses pergantian dua kepala sekolah di Kecamatan Ndoso itu.

”Mestinya melalui Dinas. Namun kami tidak mengetahui sama sekali pergantian itu,” tandas Magol, Rabu 5 Oktober 2016.

Magol menegaskan proses pergantian dua kepala sekolah itu sama sekali tak melibatkan Dinas PPO sebagai dinas yang membidangi pendidikan.

”Silakan tanya BKD saja ya. Karena BKD yang keluarkan SK pergantian,” ujarnya.

Magol mengatakan di SDI Pateng kepala sekolah pengganti justru masih berpangkat golongan II-C. Menurutnya, hal itu tak biasa. “Kecuali mendesak sekali dan tidak ada golongan yang lebih besar selain II-C,” ujarnya.

Ditemui di kantornya, Kepala BKD Sebas Wantung justru meminta Floresa.co untuk menanyakan pergantian dua kepala sekolah itu ke Dinas PPO.

”Coba cek di PPO dulu ya,” ujarnya, Rabu 5 Oktober 2016.

Menurut Wantung mekanisme pergantian kepala sekolah itu berdasarkan telaahan dinas PPO Manggarai Barat.

“Saya konfirmasi ke dinas dulu (karena) yang tahu teknisnya pihak dinas. Mekanismenya, ada rekomendasi dari dinas PPO. BKD hanya tindak lanjuti. Tetapi ada juga yang langsung di-cover oleh kami, termasuk Bupati,” ujarnya.

Terkait Kepala Sekolah SDI Pateng yang masih berpangkat II-C, sementara kepala sekolah terdahulu sudah berpangkat IV-A, Wantung mengaku tidak soal. “Untuk kepala sekolah SD bisa dari II-C,” kilahnya.

Floresa.co kemudian memberitahukan bahwa sebelumnya sudah mewawancarai Kepala Dinas PPO dan mengaku tak tahu menahu proses pergantian dua kepala sekolah itu. Wantung kemudian meminta untuk menanyakan ke Sekretaris Dinas PPO.

“Silakan tanya sekertaris di PPO atau Ibu Irma yang ada di Dinas PPO,” ujarnya.

Sumber Floresa.co menyebutkan pencopotan dua kepala sekolah di Ndoso itu diduga atas intervensi tim sukses bupati dan wakil bupati.

“Yang sodorkan nama-nama ke BKD mereka tim sukses. Lalu, BKD proses untuk selanjutnya di-ttd (tanda tangan) bupati,” ujarnya.

Sebuah mobil diduga milik tim sukses bupati dan wakil bupati sedang diparkir di halaman kantor BKD Manggarai Barat Kamis 6 Oktober 2016 (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)
Sebuah mobil diduga milik tim sukses bupati dan wakil bupati sedang diparkir di halaman kantor BKD Manggarai Barat Kamis 6 Oktober 2016 (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)
Ketika Floresa.co menyambangi Kantor BKPD pada Rabu 5 Oktober kemarin, sebuah kendaraan diduga milik mantan tim sukses bupati dan wakil bupati sedang diparkir di halaman kantor BKD. Mobil dengan nomor polisi EB 7676G itu diparkir persis di belakang mobil dinas Kepala BKD.

Pada saat bersamaan Floresa.co bertemu dengan Feri Adu di ruang kepala BKD Sebas Wantung. Setelah Floresa.co memasuki ruangan itu, Feri yang mengenakan celan jeans keluar dari ruangan kepala BKD dan menenteng sebuah map.

”Hanya kunjungan biasa,” ujar Feri Adu ketika ditanya tujuan kehadirannya di kantor itu.

Ditanya terkait isu ada intervensi tim sukses dalam pencopotan dua kepala sekolah di Ndoso, Feri secara diplomatis mengatakan ambil sisi positifnya saja.

“Kalaupun ada dugaan intervensi saya pikir hendaknya dilihat dari posisi positifnya. Isu itu positifnya bisa saja berkembang, namun belum tentu benar,” ujarnya.

“Saya pikir silakan serahkan ke pihak yang berkompeten. Kalau dia guru, silakan berurusan dengan PPO dan BKD. Merekalah yang lebih tau,” ujarnya.

Selaku mantan tim sukses, ia mengatakan proses politik sudah selesai. Tidak ada kaitannya lagi dengan profesi seseorang.

“Perjuangan politik itu biasa. Sudah menang ya selesai to. Inikan soal kelembagaan, inikan domain kelembagaan. Ngapain saya berkomentar pada lembaga yang saya tidak tau domainya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Maret lalu, Bupati melalui BKD Managgarai Barat memecat sekitar 50 pegawai honorer di daerah itu. 

Pola pemutusan hubungan kerjanya hampir sama dengan yang terjadi pada dua kepala sekolah di atas yaitu terjadi secara tiba-tiba dan tanpa sepengetahuan pimpinan instansi di mana mereka bekerja. Belakangan sebanyak 19 dari pegawai honorer itu dipekerjakan kembali. (Ferdinand Ambo/Floresa)

Advertisement

3 Komentar

  1. birokrasi yg tdk jelas BKD dan PPO saling menutup diri mau jadi apa mabar klo di intervensi.. .

  2. Kalau Memang Tidak Merasakan Bersalah Usut Secara Jalur Hukum,Tapi Klo Bersalah;Terima Aja Keputusan Nya.

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini