Ruteng, Floresa.co – Pemerintah kabupaten Manggarai Timur, Flores – NTT seharusnya malu karena ada warganya yang memalsukan identitas demi mendapat pelayanan gratis di RSUD dr Ben Mboi, Ruteng, Kabupaten Manggarai-Flores.
“Saya merasa miris karena masyarakat Manggarai Timur terpaksa melakukan penipuan identitas, hanya untuk selamatkan diri dari biaya kesehatan yang tinggi” ujar Wakil Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Manggarai Timir, Niko Martin kepada Floresa.co, Jumat 16 September.
Pemerintah Manggarai Timur, menurut Niko seolah menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi warganya terutama yang berkategori miskin.
“Pemerintah harus terbuka dan harus jujur kepada rakyat. Kenapa kerja sama dengan pihak RSUD Ruteng diputus. Kenapa tidak diteruskan ? Ini ada apa ?” tegas Niko.
BACA JUGA:
Menurutnya, masyarakat Manggarai Timur yang sakit sudah pasti berobat di RSUD Ruteng milik kabupaten Manggarai. Sebab, kabupaten Manggarai Timur tidak memiliki Rumah Sakit.
Negara punya tanggung jawab membiayai kesehatan masyarakat miskin. Apalagi Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga negara. Namun kebijakan ini tidak berlaku di kabupaten Manggarai Timur.
“Pemkab Manggarai Timur harus menghargai RSUD Ruteng sebagai aset milik kabupaten Manggarai. Pemkab segera merespon sejumlah persoalan klasik yang terus -menerus terjadi ini” tegas mantan Anggota DPRD Matim itu dengan nada keras
Niko mengungkapkan, dengan adanya berbagai macam persoalan kesehatan warga Manggarai Timur itu, pemerintah dan DPRD diharapkan peka terhadap persoalan rakyat. Jangan hanya tidur dan menghabiskan anggaran negara. Tetapi kinerja nol besar.
“Saya mewakili masyarakat Manggarai Timur agar segera melanjutkan kerja sama dengan pihak RSUD. Tentunya, untuk segera menangani pasien warga Matim yang tidak tercover dalam BPJS Kesehatan” tegasnya.
Niko menjelaskan, kalau memang ada hambatan dalam kerja sama itu, mestinya DPRD Matim harus bersuara. Jangan menutupi persoalan. Hal itu kata dia cukup penting, sebab, persoalan ini menyangkut keselamatan nyawa manusia.
“Masalah ini harus dibawa dalam pandangan fraksi dalam waktu dekat. Ini masalah HAM. Kesehatan adalah hak asasi manusia” ujarnya.
Niko mengungkapkan ada desas-desus Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur masih memiliki utang di RSUD dr Ben Mboi Ruteng.
“Karena utang belum dituntaskan, maka pihak Rumah Sakit memutuskan kontrak itu. Sepanjang utang itu belum diselesaikan. Itu menurut informasi lepas” katanya.
Sebelumnya, pihak RSUD dr Ben Mboi mengungkapan ada sejumlah warga Manggarai Timur yang memalsukan identitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di RSUD dr Ben Mboi. Modusnya, mereka berpura-pura menjadi warga Kabupaten Manggarai. Kabupaten Manggarai sendiri bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warganya yang belum memiliki kartu BPJS kesehatan. (Ronald Tarsan/Floresa).
