Pintu utama menuju Pantai Pede yang sudah ditutup oleh PT Sarana Investama Manggabar pada Selasa, 13 September 2016. (Foto: Ferdinand Ambo/Floresa)

Floresa.co – PT Sarana Investama Manggabar (PT SIM), investor yang hendak mengelola lahan di Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menanggapi dingin surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta agar lahan itu diserahkan kepada Pemkab Mabar.

Koce Janggat yang mengaku manajer perusahan itu mengatakan, mereka tidak memikirkan surat itu dan akan tetap melanjutkan rencana pembangunan hotel dan restoran.

“Itu urusan pemerintah. PT SIM tetap melanjutkan pembangunan,” ujar Koce kepada Floresa.co.

Menurutnya, memang pembangunan hotel dan restoran baru dilakukan setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbit.

“Kita hanya menunggu IMB saja,” katanya.

Sebelumnya, pada Selasa kemarin, para pekerja PT SIM sudah memblokir pintu utama yang menjadi akses publik ke Pantai Pede.

Mereka juga sudah menebang sejumlah pohon dan mematok lahan dengan sejumlah kayu.

Namun, pada hari yang sama, beredar surat Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Gubernur NTT, Frans Lebu Raya yang memerintahkan agar lahan di pantai itu yang selama ini menjadi polemik diserahkan kepada Pemkab Mabar.

Tjahjo, dalam suratnya mengacu pada UU No 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mabar yang mewajibkan penyerahan barang milik/kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan Pemprov NTT di wilayan Mabar ke Pemda Mabar. Dan, penyerahan itu harus diselesaikan paling lambat 1 tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Mabar dan pelantikan penjabat Bupati Mabar.

Tjahjo juga meminta agar privatisasi Pantai Pede harus ditinjau kembali.

Gusty Dawarja, advokat yang juga ikut menolak upaya privatisasi Pantai Pede dan mendukung upaya penyerahan lahan itu kepada Pemkab Mabar, sebagaimana ditegaskan UU menilai bahwa dengan adanya surat Mendagri itu, maka kerja sama PT SIM dan pihak Pemerintah Provinsi NTT batal demi hukum.

“Mengapa? Karena pihak yang menandatangan MoU itu bukan pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.

Ia menjelaskan, pihak Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki kewenangan atas lahan di Pantai Pede, karena itu adalah milik Mabar sebagaimana bunyi UU No 3 Tahun 2008.

Mendagri, kata dia, dalam suratnya tegas mengatakan untuk menghormati UU itu. (Ferdinand Ambo/ARL/Floresa)