Floresa.co – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) – Flores, Nusa Tenggara Timur menanggapi berita Floresa.co pada Jumat, 5 Agustus 2016 terkait rapor merah laporan keuangan daerah itu.
Berita tersebut dengan judul Rapor Pengelolaan Keuangan Matim Masih Merah menyoroti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (BPK NTT) terhadap laporan keuangan Pemkab Matim tahun anggaran 2015.
Pada Senin, 8 Agustus 2016, Kasubag Humas Matim, Agust Supratman mengirim surat elektronik kepada Floresa.co, menanggapi berita tersebut. Berikut isi lengkap surat Agus:
Opini BPKP NTT terhadap LKPD Pemda Matim th 2015, Wajar dengan pengecualian (WDP) atau setara memuaskan. Sejak Provinsi NTT trbntk, untuk pertama kali, baru baru LKPD tahun 2015 yg mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)/ setara sangat memuaskan dan hanya 2 kab. Yg di NTT yg mendapat opini WTP yaitu LKPD pemprov NTT n Kab. Sumba Timur. Sedangkan 2 kab di NTT turun kelas dari WDP ke Disclaimer. Dan hanya disclaimer yg di fonis nilai raport merah, bukan WDP.
Sejak KMT terbentuk, 3 tahun berturut” meraih opini WDP, termasuk LKPD tahun 2015 dgn pengecualian, 1. Pengelolaan dana bos, yg mana temuannya bukan pd penyelewengan dana, namun lb disebabkan karena lemahnya koordinasi pemerintah daerah dan pusat terkait pelaporan administrasi dana BOS. dana BOS td bersumber dr APBD. Dana BOS bersumber dr APBN yg ditransfer langsung dr pusat ke rekening sekolah penerima dan tida melalui rek pemda. Hanya instansi terkait yg mengetahui besaran jml bantuan serta mencatat jumlah bantuan BOS disetiap sekolah, sehingga secara administrasi, tim penyusun LKPD KMT td mengikutsertakan bukti laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Temuan ini hampir disemua kab/kota Se NTT. 2. Temuan penyisihan utang, hal itu berkaitan dengan perkiraan utang yg tida tertagih pd tahun berjalan. Cth. Target retribusi 1 thn anggaran senilai 10 jt dan realisasi 5 juta dan sisanya 5 jt. Sisa 5 juta ini yg dinilai utang yg tida tertagih dan perhitungan penyisihan sisa target ini menggunakan rumus akuntansi sesuai ketentuan yg berlaku. 3. Pengelolaan persediaan BLUD SPAM 4. Pendapatan dan belanja pd BLUD SPAM n Puskesmas. Untk poin 3 n 4, temuan pd BLUD SPAM n Puskesmas, diakui akibat lemahnya konsolidasi internal yg menyebabkan putusnya rantai pengawasan administrasi antara pengguna anggaran, instansi induk (PU & Dinkes) serta pihak PPKAD selaku bendahara daerah. Mekanisme pelaporan ini yg kurang berjalan dan dinilai BPKP NTT sbg suatu temuan. Sedangkan pelaksanaan anggarannya ttp sesuai ketentuan. Sedangkan sisi ketentuan, rencana biaya anggaran (RBA) Blud Spam memiliki kewenangan untk mempertanggungjawabkan administrasi perbelanjaan kpd pengawas atau pemeriksa tanpa hrd memenuhi proses pelaporan kpd instansi induk masing masing serta tida butuh pengesahan PPKAD. 5. Pengelolaan Asset, diakui memiliki beberapa kendala dlm pencatatan, lb khusus penyesuaian data manual dan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). Pemda akan trus bekerja sesuai tahapan tahapan legal. Saat ini, Asset tanah pemda yg cukup merepotkan sebab, dr 743 bidang tanah pemda saat ini, baru 36 bidang tanah yg tertib hukum (bersertifikat) sedangkan sisanya belum dan hanya masuk kelas tertib administrasi. Sebagian besar asset tanah di peroleh hanya melalui penyerahan mekanisme budaya dr petuah adat kepada pemda.
Soal pandangan anggota DPRD Matim terkait opini LKPD Pemda Jatim th 2015 dinilai wajar sebab, DPRD sedang jalankan fungsi kontrolnya. Sedangkan pendapat lain http report merah LKPD Pemda tahun 2015, dinilai tdk lebih sebuah nada provokatif dan kiranya masyarakat tida terpengaruh dengan ungkapan yg kurang sportif itu. Kritik pedas lainnya dr anggota Dewan soal kinerja inspektorat matim yg dinilai gagal total, pemda wajib mengakomodir namun ttp memohon klarifikasi dr yg bersangkutan bahwa nilai gagal total itu mesti didukung data. Pemda akan terus berkarya pada porsinya serta menerima semua masukan dan kritik, yg nantinya dijadikan bahan perbaikan dalam kinerja dimasa yg akan datang.
(ARL/Floresa)
