Ruteng, Floresa.co – Adanya perhatian serius pemerintah pusat dalam proses pembangunan desa lewat anggaran yang kian besar mesti direspon pemerintah di tingkat lokal dengan memaksimalkan segala peluang yang ada, demikian kata Wilibaldus Kuntam, staf ahli anggota DPR RI, Benny Kabur Harman.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar di Desa Kole, Kecamatan Satar Mese Utara pada pekan lalu.
Seminar itu dengan tema “Dari Desa, Kita Membangun Daerah” diinisiasi oleh Ikatan Mahasiswa Satar Mese Utara (Imasastra), sebuah perkumpulan mahasiswa asal Satar Mese Utara yang sedang kuliah di Makassar, Sulawesi Selatan.
“Ini merupakan terobosan baru. Selama masa orde baru, kedudukan dan peran desa terabaikan,” kata Wilibaldus saat menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Di era reformasi ini sudah sepantasnya pemerintah desa bisa mensejahterakan masyarakat, karena begitu banyak dana yang dikucurkan langsung ke setiap desa,” lanjutnya.
Dalam seminar itu, tampil bersama pembicara lain, Aloisius Jewaru, Camat Satar Mese Utara.
Menurut Wilibaldus, UU Desa merupakan aturan bijaksana sebagai pedoman penting untuk membangun desa.
Sekretaris DPP Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia (GMPI) ini menegaskan, uang yang mengalir ke desa, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) seharusnya bisa menjawab persoalan pembangunan desa yang cendrung stagnan.
Salah satunya, kata dia, membuka akses ke setiap kampung yang masih terisolasi.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah membuat program dan kebijakan yang tepat dalam mendorong pemerintah desa agar dapat meningkatkan pembangunan.
Wilibaldus juga mengajak seluruh masyarakat desa untuk mengawasi pemanfaatan dana desa.
“Jangan disalahgunakan, karena ini uang rakyat.” tegasnya.
Ia menambahkan, jika tidak memahami cara penggunaan dana ini, maka perlu ada penyuluhan sehingga tidak terjadi penyimpangan.
Sementara itu, Camat Aloisisus Jewaru menilai Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa belum maksimal.
“Salah satu elemen penting dalam menyuksesan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah SDM aparatur desa. Kalau SDM rendah, maka perlu ditingkatkan” jelasnya.
“Saya meminta agar kepala desa memilah dan memilih staf desa yang memiliki SDM yang baik”
Kecewa dengan Deno
Sementara itu, kalangan mahasiswa menyatakan kekecewaan terhadap Bupati Deno Kamelus yang tidak hadir dalam seminar itu, padahal sudah diundang.
“Jika bupati hadir, maka beliau dapat mendengarkan secara lansung persoalan yang dihadapi masyarakat” ujar Sabinus Sumarlin, ketua panitia pelaksana seminar.
“Kegiatan ilmiah yang kami lakukan ini seolah-olah tidak bernilai di mata bupati,” tambahnya.
Seminar sehari itu dihadiri seluruh kepala desa di Kecamatan Satar Mese, staf desa, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat serta masyarakat. (Ronald Tarsan/ARL/Floresa)
