Labuan Bajo, Floresa.co – Diduga ada proyek janggal pada tahun anggaran 2015 di Kabupaten Manggarai Barat – Flores, NTT. Dugaan itu berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTT.
Proyek tersebut adalah proyek infrastruktur ruas jalan. Diduga, ada disposisi darurat bencana dari pimpinan tertinggi di Manggarai Barat.
Namun, diduga disposisi darurat bencana itu berdasarkan telaahan staf Dinas Pekerjaan Umum, bukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Namun, setelah ada temuan kejanggalan dari BPK, pimpinan tertinggi Manggarai Barat diduga meminta BPBD untuk menerbitkan status darurat bencana di ruas jalan yang dikerjakan tahun 2015 itu. Sebab, BPK meminta adanya keterangan terkait bencana dari BPBD.
Kepala BPBD Manggarai Barat, Donatus Jehaur enggan berkomentar banyak terkait adanya informasi itu.
”Kalu sudah dengar begitu, ya itu sudah beritanya itu. Artinya mau bilang benar atau tidaknya kalau sudah diekspose,ya itu sudah,”ujarnya, Kamis 23 Juni 2016.
Menurutnya proyek yang ditemukan BPK NTT itu tidak berdasarkan status bencana alam dari BPBD Manggarai Barat.
“Telaahan staf itu oleh Dinas PU,bukan oleh BPBD Manggarai Barat. Saya tidak tahu dimana lokasi pekerjaan itu,”ujarnya.
Ditanya terkait apakah benar BPBD diminta mengeluarkan status bencana alam,setelah ada temuan BPK, Jehadir diam; ia tak bersuara selama hampir lima menit.
”Kalau untuk 2016, kita ada keluarkan bencana alam. Untuk 2015, kita tidak mengeluarkan bencana alam berdasarkan versi kita,”ujarnya kemudian.
Kepala Dinas PU, Agus Tama, tidak berada di kantornya saat hendak dikonfirmasi. Salah satu stafnya mengaku Agus Tama sedang berada di Kupang.
Kepala Bagian Pembangunan,Salvator Pinto mengaku belum tahu hasil temuan BPK itu. Sebab, menurutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK baru akan diterima Jumat 24 Juni besok.
”LHP BPK, besok baru diserahkan. Kita belum tau temuannya di mana,”ujarnya Kamis, 23 Juni.
Menurut Pinto, jika ada temuan BPK,hasilnya kemungkinan langsung disampaikan kepada SKPD terkait.
”Kalaupun ada catatan temuan BPK, mungkin langsung disampaikan kepada teman-teman SKPD terkait,”ujarnya.
Menurut Pinto, Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, sudah berangkat ke Kupang menemui BPK.
”Mereka ke Kupang untuk tujuan eksaminasi. Eksaminasi itu hasil laporan keuangan yang membutuhkan penjelasan keuangan kepala daerah. Apakah mengubah atau tidak, tergantung hasil LHP BPK besok,”tandas Pinto.
Dihubungi melalui nomor ponselnya, Bupati Manggarai Barat tidak merespons. (Ferdinand Ambo/Pet/Floresa)
