Floresa.co – Keuskupan Ruteng sangat konsisten dengan upaya advokasi dalam polemik Pantai Pede di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
Hari ini, Selasa, 31 Mei 2016, dalam rangka penutupan “Bulan Maria”, Uskup Ruteng, Mgr Hubert Leteng Pr memimpin misa di Pantai Pede. Banyak umat yang hadir.
Aksi ini adalah bagian dari upaya perjuangan agar Pantai Pede tetap sebagai ruang publik. Upaya lain dari keuskupan adalah lewat pernyataan sikap dalam sinode tahun lalu, aksi demontrasi, diskusi demi diskusi, bakti sosial di Pantai Pede, doa rosario dan lain-lain.
Konsistensi sikap Gereja tersebut, sangatlah layak diapresiasi. Ini bukti bahwa Keuskupan Ruteng menyadari perannya di tengah persoalan nyata yang dihadapi umat.
Gereja telah mengambil jalan ikut merasakan duka dan kecemasan yang menimpa umat.
Gereja adalah tanda dan sakramen keselamatan di tengah dunia. “Keselamatan” di sini dapat diartikan dengan terciptanya suasana keadilan.
Hal ini persis yang sedang diperjuangkan dalam persoalan Pede.
Ketika Labuan Bajo sering dieluk-elukkan sebagai daerah kaya karena daya tarik wisatanya, pembangunan justru berjalan timpang. Distribusi manfaat sektor pariwisata tidak merata.
Ketidakadilan adalah biang persoalan. Segelintir orang menikmati keistimewaan dari pembangunan, sementara sebagian besar orang terpinggirkan, didominasi dan dieksploitasi.
Terjadi pencaplokan kepemilikan, akses, manfaat dari pantai, pulau-pulau, pesisir, tanah, dan air dari kepemilikkan bersama kepada hanya segelintir orang.
Pada saat yang sama, sebagian besar penduduk masih menyoalkan keperluan dasar seperti air, rumah sakit, listrik, jalan dan minimnya fasilitas pendidikan.
Pantai Pede adalah salah satu dari sekian persoalan tersebut, sebagai satu-satunya ruang publik yang masih bebas diakses dan dimanfaatkan oleh publik selama ini.
Pede terancam diprivatisasi, dibatasi bagi publik. Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan. Ketidakadilan, cepat atau lambat, menimbulkan chaos. Seperti api dalam sekam, sesewaktu bisa meledakkan konflik.
Di tengah kondisi itu, Gereja hadir. Gereja menunjukkan keberpihakan kepada korban ketidakadilan.
Menyerukan suara profetis agar keadilan perlu ditegakkan, dijunjung setinggi-tingginya dengan memperhatikan kemaslahatan bersama.
Jika ditarik kepada penafsiran yang lebih bebas, kehadiran Gereja tidak berhenti di sana.
Ia juga hadir di antara elit politik dan ekonomi. Hadir untuk “menegur” segala bentuk kesewenang-wenangan dan keserakahan.
Pilihan Gereja itu akhirnya menjadi kekuatan, yang tampak nyata lewat kehadiran umat yang berbondong-bondong memenuhi Pantai Pede.
Demi keadilan, Gereja tidak bersikap kompromistis apalagi menginginkan win-win solution, karena win-win solution tidak selalu sama dengan keadilan.
Tentu bukan kali ini saja sikap profetis demikian kita saksikan. Dalam persoalan tambang, Gereja menunjukkan sikap serupa. Bersama masyarakat, Gereja menolak segala bentuk pemiskinan dalam berbagai selubung pembangunan seperti pertambangan.
Ke depan, kita berharap, sikap profetis demikian terus bernyala.
Karena itu, lebih jauh kita mendorong Gereja dengan segala sumber daya yang ada untuk terus meneliti dan mempersoalkan, misalnya, mengapa rakyat miskin, bagaimana mereka menjadi miskin, tetap miskin dan semakin miskin.
Catatan lain, memperjuangkan keadilan sangatlah universal. Tidak berusaha membatasi, apalagi mengkotak-kotakkan. Dalam konteks itu, Misa di Pantai Pede tidak diartikan upaya penyanderaan keanekaragaman di Labuan Bajo.
Perjuangan keadilan adalah warna dasarnya. Dalam Misa di Pede, perjuangan politis itu diartikulasikan secara lebih mendalam dalam keintiman dengan Tuhan.
Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan, kaum beragama lain yang juga menaruh perhatian terhadap perjuangan menolak privatisasi Pantai Pede, menyerukan keadilan dalam cara-cara serupa. (Redaksi Floresa)
