Ilustrasi (net)

Floresa.co – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, dana desa yang dikucurkan pemerintah tidak ditujukan untuk pembangunan kantor desa.

Dana tersebut, menurutnya, diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur. Ini adalah hasil evaluasi pengucuran dana desa tahun lalu.

“Harus lebih difokuskan lagi untuk infrastruktur perdesaan dan sarana dan prasarana perdesaan, tidak boleh bangun kantor kepala. Fokus untuk pembangunan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan,” kata Marwan, Minggu, 15 Mei 2016.

Kata dia kebijakan ini sudah tertuang di dalam SKB Tiga Menteri masing-masing dua menteri lainnya adalah menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

“Sudah diterbitkan SKB tiga menteri 2016 tentang itu, kalau sudah ya sudah tapi 2016 tidak boleh lagi. Sudah diterbitkan peraturan menteri desa 21 tahun 2016 prioritas utamanya tetap infrastruktur,” katanya

Terkait pencairan dana desa, kata dia, bulan ini telah dimulai dengan besaran 60 persen dari total keseluruhan dana yang dicairkan.

Tahap ini akan sampai pada Agustus, untuk tahap selanjutnya dimulai dari Agustus akan diproses pencairan sebesar 40 persen.

“Semua yang nonkota dapat (dana desa). Bulan ini sudah mulai dicairkan dan proses sekarang hingga Agustus, tahap sekarang 60 persen pencairannya selebihnya Agustus ke depan 40 persen. Intinya lancar-lancar saja,” katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu, 14 Mei, Menteri Marwan alokasi dana desa untuk 74.754 desa di Indonesia mengalami kenaikan hingga 100 persen pada tahun ini.

Jika pada tahun 2015 dana desa digelontorkan sebesar Rp20,7 triliun, pada 2016, kata dia, anggaran yang diberikan mencapai Rp40,7 triliun.

“Jumlah tersebut akan meningkat setiap tahunnya,” katanya.

Marwan menjelaskan pada 2015, desa hanya mendapatkan dana desa sekitar Rp300-400  juta, namun pada 2016 setiap desa akan mendapatkan dana sebesar Rp 600-800 juta.

“Selama 74 tahun Indonesia Merdeka, baru kali ini pemerintah pusat memberikan dana desa,” jelas Marwan. (ARL/Floresa)