Borong, Floresa.co – Ketua DPRD Manggarai Timur Lucius Modo menilai kinerja jajaran eksekutif pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur – Flores, belum maksimal.
Hal itu disampaikan dalam samabutan pembukaan sidang paripurna kedua, Selasa 11 Mei 2016 di kantor DPRD Manggarai Timur.
“Pada kesempatan ini lagi-lagi saya menekankan secara khusus kepada eksekutif untuk secara sungguh-sungguh dengan ketulusan hati dan pengorbanan sebagai pejabat publik bertanggungjawab penuh atas setiap program dan kegiatan yang telah diagendakan serta telah kita tetapkan secara bersama-sama. Kita diharapkan mematuhi setiap proses mulai dari rancangan awal setiap program atau kegiatan pelaksanaan sampai pada pertanggungjawabannya” ujarnya saat memberikan sambutan.
Menurutnya, kinerja yang belum maksimal itu antara lain soal pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Menurut dia, hampir setiap hari terjadi antrian di sana.
Hal itu, lanjutnya, sangat merugikan masyarakat, apalagi banyak diantara mereka yang datang dari tempat jauh.
“Seharusnya pihak ekesekutif segera mencari langkah strategis agar pelayanan bisa efektif serta tidak membutuhkan waktu lama”,ujarnya.
Ditanya lebih lanjut oleh Floresa.co usai sidang, apakah kinerja pemerintah Manggarai Timur buruk? Ia mengatakan, “Sebenarnya bukan buruk tetapi belum maksimal, kalau buruk berarti tidak ada hasil sama sekali. Yang terjadi adalah ada program atau kegiatan yang mereka jalankan hanya saja belum menjawab semua persoalan urgen masyarakat”,ujarnya.
Politisi partai Demokrat itu juga mengkritisi sejumlah proyek tahun 2015 yang tidak tuntas seperti di Kecamatan Lamba Leda. Ia menilai proyek itu adalah kegagalan pemerintah dalam menyeleksi kontraktor pelaksana.
Seharusnya, kata dia, panitia tender melakukan selesi secara teliti untuk menentukan pemenangnya. “Saya melihat panitia tender itu tidak serius, sehingga muncul kontraktor siluman yang tidak bertanggungjawab,”ujarnya.
Kinerja eksekutif yang belum maksimal juga antara lain dilihat dari masih adanya krisis air minum bersih di kota Borong khususnya di kelurahan Kota Ndora.
Selain itu, PNS dan Tenaga Harian Lepas (THL) juga masih tampak berkeliaran pada saat jam kerja. Ia menilai ada begitu banyak persoalan di dalam tubuh birokrasi Pemkab Manggarai Timur.
Semestinya, kata dia, absensi itu harus di awal atau saat masuk kerja pada pagi hari dan saat pulang. Selama ini praktiknya, hanya pada saat masuk. Akibatya, banyak PNS dan THL yang berkeliaran saat jam kerja.
“Saya bingung ya, kenapa mereka terburu-buru sekali mau pulang rumah, padahal banyak pekerjaan di kantor, atau mereka tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan di sana” tegasnya. (Ronald Tarsan/Floresa)
