Christian Rotok Bicara Soal Polemik Pantai Pede

2
1756
Christian Rotok (Foto: Pulaubunga.com)

Ruteng, Floresa.co – Polemik pantai Pede di Labuan Bajo, Manggarai Barat (Mabar)- Flores yang hingga kini seperti tak berkesudahan.  Sejumlah pihak pun geram dengan sikap Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pasalnya, di tengah penolakan yang masif dari masyarakat, Lebu Raya tetap ngotot membangun hotel milik PT Sarana Investama Manggabar (SIM) yang diduga kuat milik politikus Golkar Setya Novanto.

Christian Rotok, mantan bupati Manggarai periode 2005-2015 menjadi salah orang yang  geram dengan sikap Lebu Raya itu.

“Berapa sih luasnya akan dibangun hotel di Pede itu. Tanah satu pot saja kok ribut. Masih ada masalah yang lebih besar di NTT ini yang harus diselesaikan Gubernur selain Pede yang kecil. Jangan paksa kehendak rakyat,” tegas Rotok kepada Floresa.co di Ruteng, Rabu, 11 Mei 2016.

Ia juga mempertanyakan sikap Lebu Raya yang ngotot tersebut. Ia bahkan mencurigai gubernur dapat “sesuatu” dari investor.

“Mengapa tidak rebut perbaiki jalur Golo Welu-Terang yang rusak parah. Memang kalau orang-orang dapat sesuatu dari investor akan sangat sulit. Jadi, pantai Pede itu kasih saja ke Pemda Mabar,” kata Rotok.

BACA JUGA:

Ia mengaku, selama dirinya menjabat sebagai Sektreasis Daerah di Mabar setidaknya sudah dua kali mengirim surat permintaan ke Pemrov NTT agar aset pantai Pede dikelola oleh Pemkab Mabar.

“Sejak saya Sekda (Mabar) sudah dua kali kami surati gubernur minta kasih itu tanah. Tapi mereka tidak kasih,” aku mantan bupati Manggarai dua periode itu.

Dikatakan, jika Gubernur NTT berdalil bahwa pembangunan hotel itu sebagai optimalisasi aset maka erat kaitannya dengan wacana soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, jelas Rotok, mestinya Pemprov NTT melalui peran kordinasi, pembinaan, dan pengawasannya pantai Pede harus dikelola oleh Pemkab Mabar mengingat kabupaten di ujung pulau Flores itu merupakan pintu gerbang pariwisata.

Ia menjelaskan, Mabar sudah pernah dikunjungi Joko Widodo presiden RI dan sejumlah mentri kabinet kerja. Karena itu, Mabar termasuk pantai Pede di dalamnya akan dengan mudah dibangun menjadi tempat pariwisata yang indah, terutama jika pemerintah daerah kekurangan dana.

“Asalkan tidak bertolak dari keinginan masyarakat. Jika Mabar tidak mampu kelola untuk meningkatkan pendapatannya bisa kordinasi ke pusat,” ungkap Rotok.

Perhitungan perolehan PAD, demikian Rotok, Pemkab Mabar dan Pemprov NTT harus segera membandingkan program mereka masing-masing.

“Jika efisien dikelola oleh kabupaten berarti gubernur jangan paksa. Pemkab harus punya program dalam pengelolaannya dan pantai Pede tetap open space,”ujarnya.

Di lain sisi, kata Rotok, jika pesisir pantai di Mabar ditata sebagai rung terbuka (open space), maka mestinya tidak hanya di pantai Pede.

“Kalau mau agar langsung bisa akses ke laut maka bongkar semua hotel- hotel di sekitar pantai itu, buat jalan raya sebagai pembatas seperti di Kute- Bali. Kenapa Ahok berani,” tegas Rotok.

Tidak Setuju Gugat Pemprov NTT

Hingga saat ini wacana beredar luas bahwa sejumlah masyarakat Mabar sedang berupaya mendesak Pemkab Mabar agar menggugat Pemprov NTT terkait kepemilikan aset pantai Pede.

Mereka menggugat salah satunya berbasis pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Mabar.

Dalam UU itu salah satu printahnya menyebut agar semua aset yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Mangarai dan Pemerintah Provinsi NTT yang ada di wilayah Mabar harus dialihkan menjadi milik daerah otonomi baru tersebut.

Menanggapi upaya tersebut, Rotok mengaku tidak setuju. Menurutnya, gugatan tersebut malah akan menguras energi termasuk keuangan dan lupa dengan tujuan yaitu pantai Pede tetap menjadi ruang publik.

“Saya tidak setuju gugat itu,” katanya.

Menurutnya, langkah yang paling tepat adalah bupati Mabar menemui Gubernur dan meyakinkannya melalui program-program yang didesain oleh Pemkab dalam kaitan penambahan PAD.

“Tapi kalau Gubernur tetap kejar bangun hotel di pantai Pede itu sudah tendesius, ada apa di Pede?,” ujar Rotok dengan nada curiga. (Ardy Abba/Floresa)

Advertisement

2 Komentar

  1. Wahhhhhhhh…. Bgmn bisa masalah Pede dianggap masalah kecil? Ini masalah besar kalau tidak diselesaikan, bung…. Ini soal hak rakyat… Kalo soal terima sesuatu dari investor, memangnya Bung tidak menerima sedikitpun dari investor tambang? Sudahlah, jangan sok suci… Semua juga tahu….

TINGGALKAN BALASAN

Silahkan tulis komentar Anda!
Tulis nama Anda di sini