Labuan Bajo, Floresa.co – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) – Flores, Nusa Tenggara Timur akan mengirim surat permohonan penangguhan penahanan rekan mereka Edi Endi yang ditangkap polisi pekan lalu terkait kasus judi.
“Kita mengirim surat penanguhan penahan sebagai wujud solidaritas,” ujar Darius Anggkur, anggota DPRD Fraksi PDIP kepada Floresa.co, Senin malam, 16 April 2016.
Menurut Darius, tidak ada pertimbangan lain terkait permintaan itu.
Undang-undang, kata dia, membuka ruang untuk mengajukan penangguhan penahanan.
Namun demikian, katanya, apakah disetuju atau tidak itu hak kepolisian.
“Itukan upaya kita secara institusi, tetapi semua tergantung Kapolres selaku pemberi keputusan,” katanya.
Ia menjelaskan, sebagai teman dan bagian dari institusi, ia mengaku memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal itu.
“Bukan PDIP,ini secara institusi,kita melakukan itu untuk penangguhan terhadap salah satu anggota DPRD yang ditahan. Namun keputusan ada di tangan kepolisian, pengajuan itu sudah dilakukan tadi,” bebernya.
Ketua DPRD Tolak
Sementara itu, Ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun mengaku menolak ajakan rekan-rekannya meminta penangguhan penahanan Edi Endi.
“Saya tidak setuju. Tadi ada beberapa orang termasuk Pa Fidelis Syukur selaku wakil ketua meminta lembaga mohon penangguhan penahanan. Saya tidak ijin,saya bilang tidak boleh.”
Kata Jeramun, dirinya mempersilakan pribadi DPR memberi dukungan terhadap penanguhan penahahan tetapi jangan mengatasnamakan lembaga.
Menurutnya, judi adalah musuh bersama yang harus diberantas bersama.
”Jadi, lembaga dewan tidak boleh mendukung.”
Dia melanjutkan bahwa penangguhan penahanan merupakan hak hukum seseorang untuk dihormati.
“Tetapi kita tidak boleh secara lembaga meminta melakukan penangguhan penahanan,” katanya.
“Saya tidak ijinkan. Saya sudah beritahu Sekwan untuk tidak memberikan stempel jika ada anggota DPRD yang meminta stempel dalam rangka meminta penangguhan penahanan itu.” (Ferdinand Ambo/ARL/Floresa)
