Gaspar Na, Warga Bangka masa, Manggarai Timur

Borong-Floresa.co – Yulius Umpar, Kepala Desa (Kades) Bangkamasa, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur (Matim)-Flores, NTT dituding tak transparan dalam mengelola Anggaran Dana Desa (ADD) sejak tahun 2011 hingga 2014.

Meski dana desa senilai puluhan juta rupiah tiap tahun terus mengalir ke Bangkamasa, namun pembangunan fisik di desa itu belum nampak.

Gaspar Na, salah seorang warga asal Kampung Waso Desa Bangkamasa mengaku pembangunan di desa tersebut belum nampak. Selain itu, alokasi ADD tiap tahunnya dikelola secara tidak transparan dan tidak diketahui masyarakat.

“Kami tidak pernah tau jumlah alokasi dana desa Bangkamasa per tahun dan pengelolaan dananya tidak transparan,” aku Gaspar kepada wartawan, Minggu 10 April 2016 lalu.

Ia mengatakan, sejak Kades Yulius memimpin Bangkamasa tahun 2011 lalu masyarakat sangat penasaran dengan penggunaan uang ADD puluhan juta rupiah tersebut.

Misalnya, ia menyebut pembangunan kantor desa yang menurut informasi dianggarkan melalui ADD sejak tahun 2011 lalu, namun hingga kini belum juga rampung.

Kantor desa berukuran 5 kali 7 meter tersebut, kata Gaspar, dibuat dengan berdindingkan papan dan berlantai semen. Namun, tampak hingga kini dinding kantor desa belum juga rampung.

“Pembangunan tidak nampak, padahal laporan LPJ kepala desa tiap tahunnya uang ADD sudah digunakan semua. Saya menduga LPJ Desa Bangkamasa fiktif,” tegas Gaspar.

Lantaran penggunaan ADD yang dinilai belum jelas dan tidak transparan ini, Gaspar kemudian meminta pemerintah kabupaten Matim untuk mengaudit ulang penggunaan ADD oleh Kades Yulius sejak tahun 2011.

Sementara itu, Kades Yulius dihubungi via Handphone oleh wartawan, Rabu 13 April 2016 membantah tudingan tersebut. Menurutnya, pengakuan masyarakat tersebut terindikasi tidak mengakui pembangunan desa Bangkamasa selama ini.

Ia mengungkapkan untuk tahun 2011 total ADD di desanya mencapai Rp 25. 674.000. Penggunaannya, kata dia, antara lain, untuk perjalanan dinas, pembelian Alat Ttulis dan Kantor (ATK), registrasi profil desa, dan biaya operasional RT dan RW.

Kemudian, tahun 2012 total ADD untuk desa Bangkamasa berjumlah Rp 28.964.000. Alokasinya, antara lain, untuk pembelian ATK, perjalanan dinas, Riview RPJMD, dan lain-lain.

Yulius menjelaskan, tahun 2013 total ADD untuk desa Bangkamasa berjumlah Rp 29.904.000. Alokasinya, kata dia, untuk perjalanan dinas, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp 1.571.000, stimulan untuk PPK, pengisian profil desa, dan lanjutan pembangunan kantor desa.

“Tidak ada perincian banyaknya dana perjalanan dinas. Karena sudah dibuat dalam SPJ yang ada di kecamatan dan kabupaten,” ujar Yulius saat ditanya besaran dana perjalanan dinasnya.
Tahun 2014, demikian Yulius, total ADDK berjumlah Rp 38.523.000 yang mana penggunaanya, antara lain, perjalanan dinas, ATK, registrasi profil desa, dan biaya operasional RT dan RW.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabuapaten Matim Paskalis Serajudin menjelaskan sebelum tahun 2016 total total ADD untuk tiap desa berkisar Rp 30-60 juta pertahun. Hal ini berbeda dengan keterangan Kades Yulius dimana ada ADD yang berjumlah dibawah Rp 30 juta.

Uang dana desa,menurut Paskalis digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan lainnya di desa.

Sementara untuk tahun 2016 ini, kata Paskalis, total dana yang masuk ke tiap desa mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya program dana desa dari APBN seperti diamanatkan UU Desa. (Ardy Abba/Floresa)